Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kesesuaian Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan Pemulihan Kerugian Negara Azmi Fathu Rohman; Naufal Rizqiyanto; Rahmatika Monati
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 23, No 2 (2026): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2026
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v23i1.1582

Abstract

Korupsi merupakan masalah krusial dengan potensi kerugian negara yang besar. Pada tahun 2022-2023, terdapat 1.367 kasus korupsi dengan 3.090 tersangka dan kerugian negara dari tahun 2019-2023 mencapai 127,4 triliun rupiah. RUU Perampasan Aset Tindak Pidana telah dirumuskan lebih dari satu dekade yang lalu untuk mengatur perampasan aset tanpa pemidanaan dalam rangka pemulihan aset negara akibat tindak pidana korupsi, namun hingga saat ini belum dapat dibahas karena belum menjadi prioritas DPR meskipun sudah dua kali masuk Prolegnas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika RUU Perampasan Aset dan bertujuan untuk menganalisis kesesuaiannya dengan pemulihan aset negara di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, kasus, dan perundang-undangan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika RUU Perampasan Aset dapat dilihat sejak adanya status quo yang tidak optimal dalam mengembalikan keuangan negara, kemudian RUU Perampasan Aset lahir dengan perdebatan dan polemik di tengah situasi dan urgensinya. Selain itu, analisis penelitian ini menggambarkan kuatnya kesesuaian RUU Perampasan Aset dengan pemulihan kerugian negara di Indonesia.
Penataan Pengaturan Etika Presiden dalam Masa Transisi Pemilihan Umum Rismawati Nur; Azmi Fathu Rohman; Zaky Badruzzaman
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 6 No. 2 (2026): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam (Issue in Progress)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/

Abstract

Pelanggaran etika kepresidenan pada masa transisi pemilu di Indonesia menegaskan adanya kekosongan norma hukum yang berimplikasi serius terhadap integritas demokrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi penataan etika presiden dalam masa transisi, sekaligus merumuskan model pengaturan ideal yang dapat menjaga netralitas kekuasaan dan legitimasi pemerintahan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan perbandingan, khususnya melalui analisis praktik transisi kepresidenan di Amerika Serikat dan Korea Selatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi celah hukum yang memungkinkan presiden memanfaatkan kewenangan untuk kepentingan elektoral, antara lain melalui politisasi bantuan sosial, pernyataan keberpihakan, dan pengangkatan pejabat strategis. Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat dan Korea Selatan telah memiliki kerangka hukum transisi yang jelas, termasuk pembatasan aktivitas politik presiden dan mekanisme pengawasan independen. Berdasarkan analisis perbandingan, penelitian ini menawarkan model penataan etika presiden berbasis tiga pilar utama: pembentukan undang-undang kepresidenan, pembentukan lembaga pengawas etika independen, dan sistem sanksi progresif. Penataan ini merupakan langkah mendesak untuk menjaga keadilan elektoral, memperkuat konsolidasi demokrasi, serta membangun legitimasi institusional.