Pelanggaran etika kepresidenan pada masa transisi pemilu di Indonesia menegaskan adanya kekosongan norma hukum yang berimplikasi serius terhadap integritas demokrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi penataan etika presiden dalam masa transisi, sekaligus merumuskan model pengaturan ideal yang dapat menjaga netralitas kekuasaan dan legitimasi pemerintahan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan perbandingan, khususnya melalui analisis praktik transisi kepresidenan di Amerika Serikat dan Korea Selatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi celah hukum yang memungkinkan presiden memanfaatkan kewenangan untuk kepentingan elektoral, antara lain melalui politisasi bantuan sosial, pernyataan keberpihakan, dan pengangkatan pejabat strategis. Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat dan Korea Selatan telah memiliki kerangka hukum transisi yang jelas, termasuk pembatasan aktivitas politik presiden dan mekanisme pengawasan independen. Berdasarkan analisis perbandingan, penelitian ini menawarkan model penataan etika presiden berbasis tiga pilar utama: pembentukan undang-undang kepresidenan, pembentukan lembaga pengawas etika independen, dan sistem sanksi progresif. Penataan ini merupakan langkah mendesak untuk menjaga keadilan elektoral, memperkuat konsolidasi demokrasi, serta membangun legitimasi institusional.