Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Siti Rochmiyatun
Raden Fatah State Islamic University Palembang
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengubah Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden di Indonesia Muhammad Riki Mardiansyah; Siti Rochmiyatun
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 6 No. 1 (2026): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/

Abstract

Tulisan ini membahas tentang dinamika lahirnya Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang berpedoman pada pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, dengan fokus khusus pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dengan teknik analisis kualitatif-presekriptif. Temuan menunjukkan bahwa melalui putusan ini, MK diduga telah melampaui batas wewenangnya. Seharusnya, tugas utama MK adalah menilai apakah suatu norma sejalan dengan konstitusi atau tidak, tanpa memberikan kewenangan untuk menambah atau menciptakan norma baru, yang menjadi hak prerogatif lembaga legislatif. Putusan Mahkamah Konstitusional No. 90/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan konsep syariah maqasid. Konsekuensi dari putusan ini terbukti tidak efektif merepresentasikan ide tentang demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden bagi masyarakat Indonesia secara mayoritas. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tidak sejalan dengan konsep maqashid syariah ¸dimana terdapat prinsip etika yang terabaikan dalam memutuskan suatu persoalan tanpa memandang maslahat secara holistik.  
Analisis Sadd Az-Zarī’ah Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kewenangan Penyidik PNS Dalam Penyidikan TPPU Muharam Alfarobi; Yazwardi Yazwardi; Jumanah Jumanah; Romli SA; Siti Rochmiyatun
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 2 (2024): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v14i2.9247

Abstract

Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 membuka kebijakan hukum baru pada pencucian uang di Indonesia di mana kewenangan penyidikan pencucian uang dapat dilakukan  oleh Penyidik PNS namun hal itu menimbulkan problematika hukum apabila implementasi penyidikan pencucian uang dilakukan oleh Penyidik PNS. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis Teori Sadd Az-Zarī’ah pada Putusan MK a quo tentang Kewenangan Penyidik PNS menyidik Tindak Pidana Pencucian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka/library research dengan tiga pendekatan (undang-undang, kasus, dan konseptua). Jenis data kualitatif dengan sumber data yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang dikumpulkan melalui metode pustaka akan dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa lahirnya Parallel Investigation sebagai metode penyidikan baru pencucian uang termasuk Penyidik PNS berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang dalam lingkup kewenangannya menruut undang-undang, problemnya ialah sikap tranparansi, netralitas, dan integritas Penyidik PNS dalam menyidik pelaku yaitu rekan kerjanya sendiri, yang hasil temuannya bersih dan tidak ada masalah serius untuk ditindak lanjuti, serta analisis Sadd Az-Zarī’ah terhadap Putusan MK a quo diketahui bahwa Putusan MK a quo mengarah pada mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya sebab tidak membawa upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, maka dengan segera hal itu harus dicegah untuk menghilangkan kerusakan.
Co-Authors Jumanah Jumanah Muhammad Riki Mardiansyah Muharam Alfarobi Romli SA Yazwardi Yazwardi