Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
Atalla Mufid
Universitas Tarumanagara
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kepastian Hukum dalam Pengelolaan Limbah Regional: Analisis Hubungan DKI Jakarta dan TPST Bantar Gebang: Penelitian Mella Ismelina F. Rahayu; Evellyn Octavia; Jeffaldo Thio; Atalla Mufid
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 April - Juni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.6855

Abstract

Studi ini mengkaji fungsi penyusunan kontrak dalam menghindari konflik pada perjanjian kemitraan usaha (joint venture) berskala UMKM. Masalah yang kerap timbul dalam praktik kerjasama usaha UMKM adalah ketidakjelasan isi kontrak yang mengakibatkan perbedaan interpretasi di antara pihak-pihak dan berujung pada perselisihan. Situasi ini semakin rumit karena pelaku usaha kecil cenderung tetap bergantung pada kepercayaan atau kesepakatan tidak resmi tanpa adanya kontrak yang jelas. Studi ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan legislasi melalui analisis pustaka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyusunan kontrak memiliki peranan krusial dalam memberikan kepastian hukum, mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak secara adil, serta mencegah kemungkinan konflik melalui formulasi klausul yang jelas seperti pembagian keuntungan, kontribusi para pihak, wanprestasi, force majeure, dan penyelesaian sengketa. Di samping itu, penyusunan kontrak juga berperan sebagai alat pengelolaan risiko hukum yang dapat meminimalkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kerjasama usaha. Dengan kata lain, semakin tinggi kualitas kontrak yang disusun, semakin rendah kemungkinan terjadinya sengketa dalam kerjasama UMKM, sehingga kelangsungan usaha bisa lebih terjamin.
EVALUASI KEDUDUKAN BARANG BUKTI DIGITAL DALAM PERKARA PIDANA DI ERA KECERDASAN BUATAN DAN DEEPFAKE DI INDONESIA Urbanisasi Urbanisasi; Atalla Mufid
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 1 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i1.2026.29-36

Abstract

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan dan kemunculan deepfake telah mengubah karakter pembuktian dalam perkara pidana, karena rekaman digital kini dapat dimodifikasi secara sangat realistis sehingga menimbulkan tantangan baru bagi sistem peradilan. Dalam konteks Indonesia, peningkatan penggunaan barang bukti digital tidak diimbangi dengan kepastian hukum yang memadai terkait keabsahan, autentikasi, dan kekuatan pembuktian data elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kedudukan barang bukti digital dalam sistem pembuktian pidana Indonesia di tengah perkembangan AI dan deepfake. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai alat bukti elektronik masih tersebar di berbagai undang-undang sehingga menimbulkan ketidaksinkronan antara KUHAP, UU ITE, UU PDP, dan KUHP baru. Selain itu, teknologi deepfake menyebabkan meningkatnya risiko manipulasi data digital sekaligus menimbulkan fenomena liar’s dividend, yaitu ketika pelaku menyangkal bukti autentik dengan alasan rekayasa AI. Temuan lain menunjukkan bahwa proses autentikasi dan chain of custody barang bukti digital masih lemah akibat keterbatasan tenaga ahli forensik digital dan belum adanya standar nasional yang secara tegas merujuk pada praktik internasional. Dalam sistem negatief wettelijk, kelemahan autentikasi dapat mengganggu pembentukan keyakinan hakim karena bukti digital sangat mudah dimodifikasi tanpa deteksi kasat mata. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu memperbarui kerangka regulasi dan memperkuat kapasitas forensik digital agar barang bukti digital memiliki kepastian hukum dan keandalan dalam proses pembuktian pidana.
Co-Authors Evellyn Octavia Jeffaldo Thio Mella Ismelina F. Rahayu Urbanisasi Urbanisasi