Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISA HUKUM PENCABUTAN IZIN USAHA PT ASURANSI JIWASRAYA OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KEPASTIAN HUKUM BAGI NASABAH Fabiola Nurul Oktavianingrum; Nur Intan Akuntari
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 11, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v11i2.16491

Abstract

Persoalan mengenai dunia asuransi di Indonesia menuai polemik yang berkepanjangan, seperti halnya perusahaan asuransi BUMN, PT Jiwasraya. Keadaan gagal bayar yang terjadi pada perusahaan ini sebagai akibat dari tata kelola perusahaan yang tidak baik, membawa kepada pencabutan izin usaha perusahaan ini oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kepastian hukum dan keadilan bagi para nasabah perusahaan asuransi menjadi diambang ketidakpastian. Melalui artikel ini hendak dilakukan kajian mengenai kepastian hukum bagi nasabah terhadap pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwasraya oleh OJK. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan memanfaatkan data primer peraturan perundangan dan dokumen-dokumen hukum lainnya sebagai pendukung. Setelah dilakukan pembahasan ditemukan bahwa keadaan PT Jiwasraya sudah tidak baik sejak ditemukannya kejanggalan pada audit keuangan perusahaan. Kemudian pada produk JS Saving Plan yang ditawarkan kepada nasabah melalui kanal perbankan ternyata juga bermasalah karena investasi yang digunakan dalam produk ini adalah saham gorengan. Nasabah sudah seharusnya tetap mendapatkan hak-hak mereka setelah perusahaan ini diberhentikan izin usahanya. Hal ini menunjukan komitmen pemerintah, melalui lembaga independen, OJK untuk menghentikan pergerakan perusahaan ini sebagai bentuk kepastian bagi nasabah.
Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Melalui Edukasi Mobile Banking Bagi Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Radial Palembang Siti Nurhayati Nafsiah; Marlindawati Marlindawati; Helda Yudiastuti; Irwan Septayuda; Yusna Putri Sidar Masek Ati; Nur Intan Akuntari
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 4 No. 4 (2026): Juni
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v4i4.4577

Abstract

Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah dan belum optimalnya pemanfaatan layanan mobile banking menjadi tantangan dalam pengembangan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan perlunya kegiatan edukasi yang mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan digital berbasis syariah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi keuangan syariah melalui edukasi penggunaan mobile banking bagi nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Radial Palembang. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi tahap persiapan, penyampaian materi, demonstrasi penggunaan aplikasi mobile banking, diskusi interaktif, dan evaluasi. Sasaran kegiatan adalah nasabah BSI KCP Radial yang menggunakan atau berpotensi menggunakan layanan mobile banking. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah, manfaat layanan mobile banking, fitur transaksi digital, serta aspek keamanan dalam bertransaksi. Selain itu, peserta memperoleh keterampilan praktis dalam memanfaatkan layanan mobile banking untuk mendukung aktivitas keuangan sehari-hari. Kegiatan ini memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan literasi keuangan syariah dan pemanfaatan teknologi perbankan digital. Oleh karena itu, program edukasi serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan guna mendukung penguatan inklusi keuangan syariah di masyarakat
Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pecandu Narkotika yang Melakukan Transaksi di Dalam Lapas: Studi Kasus Amar Joni Nur Intan Akuntari; Jeanne Darc Noviayanti Manik
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.15727

Abstract

Kejahatan narkotika merupakan bentuk extraordinary crime yang memiliki dampak multidimensional terhadap kesehatan masyarakat, stabilitas sosial, dan keamanan negara. Meskipun negara telah membangun kerangka hukum komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, praktik peredaran gelap tetap berlangsung secara kompleks, termasuk di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang secara normatif berada di bawah kontrol negara. Fenomena transaksi narkotika di lapas menunjukkan adanya disfungsi struktural dalam sistem pemasyarakatan, khususnya terkait lemahnya pengawasan, potensi penyalahgunaan kewenangan, dan belum optimalnya pembinaan serta rehabilitasi. Kasus Amar Joni narapidana sekaligus pecandu yang diduga tetap melakukan transaksi narkotika di lapas menjadi relevan untuk dikaji dalam konteks pertanggungjawaban pidana. Permasalahan utamanya terletak pada batas antara posisi pecandu sebagai korban dan sebagai pelaku, terutama ketika ia melakukan tindakan aktif yang memenuhi unsur kesengajaan. Kajian ini menganalisis kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid) dan kesalahan (schuld) pecandu dalam kerangka tujuan pemidanaan serta sistem pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman mengenai proporsionalitas pemidanaan serta evaluasi efektivitas tata kelola pemasyarakatan dalam mencegah peredaran gelap narkotika di dalam lapas. Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana; Pecandu Narkotika; Transaksi Narkotika; Lembaga Pemasyarakatan; Kesalahan (schuld); Kemampuan Bertanggungjawab (toerekeningsvatbaarheid); tujuan pemidanaan; sistem pemasyarakatan; disfungsi struktural