<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif paradoks transformasional dan kerentanan elektoral yang muncul akibat adopsi aplikasi akuntabilitas elektoral (electoral account applications) dalam kontestasi Pemilu di Indonesia. Dengan pendekatan interdisipliner, studi ini mengintegrasikan perspektif sosiologi, hukum, dan akuntansi untuk memahami dinamika kompleks teknologi ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka, analisis dokumen regulasi, dan observasi daring terhadap implementasi aplikasi terkait. Secara spesifik, dari sudut pandang sosiologi, penelitian ini menyelidiki bagaimana aplikasi ini membentuk ulang lanskap partisipasi politik dan interaksi sosial antara aktor elektoral, yang berpotensi memicu polarisasi atau echo chamber. Dalam konteks hukum, analisis difokuskan pada kerangka regulasi eksisting dan tantangan penegakan hukum terkait transparansi dan akuntabilitas dana kampanye yang difasilitasi oleh aplikasi digital. Sementara itu, perspektif akuntansi mengeksplorasi efektivitas pelaporan keuangan kampanye digital dan potensi celah bagi dark money atau manipulasi data akuntansi yang terselubung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aplikasi akuntabilitas elektoral menjanjikan peningkatan transparansi dan efisiensi partisipasi, ia secara paradoksal memperkenalkan kerentanan baru, termasuk (1) penyebaran informasi bias dan manipulasi opini publik, (2) kesulitan dalam melacak dan mengaudit aliran dana ilegal atau tidak transparan akibat regulasi yang tertinggal,, serta (3) ilusi akuntabilitas finansial yang disembunyikan di balik kompleksitas teknis dan kurangnya standar audit yang ketat. Temuan ini menggarisbawahi urgensi pembaharuan kebijakan, pengembangan literasi digital pemilih, dan adaptasi kerangka hukum serta standar audit untuk memastikan integritas proses elektoral di era digital.]]>
