Esther Masri Esther Masri
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Villa Vimala Hils Pada Pt Putra Adhi Prima Sekar Fuad Maharany Sekar Fuad Maharany; Noviriska Noviriska; Esther Masri Esther Masri
Bhara Justisia Vol 3 No 1 (2026): June 2026
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jlss.v3i1.5216

Abstract

Perbuatan melawan hukum dalam kasus jual beli Villa Vimala Hills, ketika konsumen dirugikan karena brosur dan maket yang menyesatkan. Pelanggaran ini melanggar KUHPerdata dan UUPK, menunjukkan pentingnya perlindungan konsumen, kepastian hukum, serta peningkatan kesadaran dan kehati-hatian dalam transaksi properti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbuatan melawan hukum dan unsur-unsur perbuatan melawan yang dilakukan pada transaksi jual beli Villa Vimala Hils menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, teknik pengumpulan bahan dilakukan dengan teknik kepustakaan dengan menggunakan deskriptif analitis untuk mengkaji bahan hukum yang didapatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun undang-undang memberikan pedoman mengenai perbuatan melawan hukum beserta unsur-unsurnya, akan tetapi dalam penerapannya mengalami beberapa kendala, terutama dalam hal pemulihan yang adil dan regulasi yang lebih ketat. Penelitian ini juga mengidentifikasi mengenai bentuk dan unsur perbuatan melawan hukum, hingga solusi untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum dimasa yang akan datang. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi mengenai pemahaman dalam sengketa perbuatan melawan hukum di Indonesia.
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Penerbangan Atas Pembatalan Tiket Pesawat Secara Sepihak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Farhanudin Novian Farhanudin Novian; Esther Masri Esther Masri; Hirwansyah Hirwansyah
Bhara Justisia Vol 3 No 1 (2026): June 2026
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jlss.v3i1.5217

Abstract

Perlindungan konsumen bertujuan menjamin kepastian hukum agar konsumen terlindungi dari tindakan pelaku usaha yang merugikan. Dalam sektor angkutan udara, keterlambatan dan pembatalan penerbangan telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 yang mewajibkan maskapai memberikan kompensasi serta pengembalian dana tiket apabila terjadi pembatalan penerbangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi putusan pengadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pembatalan tiket pesawat secara sepihak oleh maskapai merupakan perbuatan yang menimbulkan tanggung jawab hukum untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PN Ptk mencerminkan upaya perlindungan konsumen, meskipun masih diperlukan penguatan penegakan hukum agar perlindungan konsumen di bidang transportasi udara dapat terlaksana secara efektif.