<![CDATA[Tingginya angka pengangguran lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia yang mencapai 8 persen dari total Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2025 menunjukkan adanya kesenjangan kompetensi antara lulusan SMK dan kebutuhan industri. Program link and match yang diimplementasikan melalui formula 8+i berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada capaian formal kerja sama, seperti jumlah MoU, dan belum banyak mengkaji proses kolaborasi yang terjadi di tingkat institusi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan program link and match antara SMK Krian 2 Sidoarjo dan Gamelab.id dalam perspektif collaborative governance serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi nonpartisipan, dan dokumentasi terhadap lima informan yang dipilih secara purposive. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) dengan kerangka Collaborative Governance Ansell dan Gash (2008), yang meliputi starting conditions, institutional design, facilitative leadership, dan collaborative process. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi collaborative governance berlangsung dengan tingkat keberhasilan yang berbeda pada setiap dimensi. Dimensi facilitative leadership menjadi aspek terkuat, ditandai oleh kepemimpinan kepala sekolah yang mendukung penyediaan fasilitas dan pembiayaan program. Pada dimensi collaborative process, kepercayaan antarlembaga terbangun dengan baik sehingga kerja sama berlanjut ke angkatan berikutnya, meskipun interaksi langsung antara siswa dan pihak industri masih terbatas. Sementara itu, institutional design menjadi dimensi terlemah karena minimnya partisipasi siswa serta dominasi mitra industri dalam penyusunan kurikulum. Faktor pendukung utama meliputi komitmen kepemimpinan, dukungan regulasi, komunikasi yang responsif, dan integrasi program dalam sistem penilaian sekolah. Adapun faktor penghambat mencakup keterbatasan infrastruktur teknologi, asimetri kewenangan kurikulum, dan rendahnya keterlibatan siswa dalam proses kolaboratif.]]>
