Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.092
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Serambi: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Radjikan
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
STUDI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KAWASAN MANGROVE WONOREJO KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR Radjikan; Muhammad Roisul Basyar; Galuh Candra Puspita
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 03 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i03.2795

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Mangrove, khususnya terkait pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kawasan Mangrove Wonorejo Surabaya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan pemerintah, pengelola mangrove, komunitas lingkungan, dan masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan melalui kegiatan pengawasan, aksi bersih sampah, edukasi lingkungan, dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan mangrove. Namun, implementasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti tingginya volume sampah kiriman dari hulu Sungai Brantas, keterbatasan koordinasi, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Faktor pendukung implementasi meliputi partisipasi komunitas lingkungan, keberadaan regulasi daerah, dan kolaborasi antar pihak. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai strategi berkelanjutan dalam menjaga kelestarian ekosistem mangrove di Surabaya.
Implementasi Perda No.7 Tahun 2023 dalam Optimalisasi Pajak Restoran di Kota Surabaya Elma Dianita Putri; Radjikan; Kendry Widiyanto
Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 1 No. 3 (2026): Edisi: April-Juni
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam optimalisasi pajak restoran serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya, pelaku usaha restoran, dan masyarakat. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, sedangkan analisis implementasi kebijakan menggunakan teori Thomas B. Smith yang meliputi idealized policy, target group, executing agency, dan policy environment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan cukup baik. Faktor pendukung meliputi regulasi yang jelas, pemanfaatan teknologi digital, koordinasi antarinstansi, dan pertumbuhan usaha restoran. Adapun faktor penghambat meliputi rendahnya kesadaran sebagian wajib pajak, pelaporan omzet yang belum optimal, serta resistensi terhadap kebijakan perpajakan. Implementasi kebijakan ini berkontribusi terhadap optimalisasi penerimaan pajak restoran di Kota Surabaya.
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN: STUDI DI DESA KALIMATI, KECAMATAN TARIK, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR Dwi Anggraini; M. Kendry Widiyanto; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 03 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i03.2865

Abstract

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan nasional. Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Kalimati Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang terdiri atas komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Kalimati secara umum telah terlaksana dengan cukup baik. Komunikasi antara pelaksana dan penerima manfaat dilakukan melalui sosialisasi dan pertemuan rutin. Pada aspek sumber daya masih ditemukan beberapa kendala, terutama keterbatasan jumlah pendamping dan fasilitas pendukung yang belum sepenuhnya memadai. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen yang baik dalam menjalankan tugas pendampingan. Struktur birokrasi telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pelaksana. Faktor pendukung implementasi PKH meliputi komunikasi yang baik, koordinasi antar pelaksana, serta komitmen pendamping. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana pendukung, dan masih adanya persepsi masyarakat terkait ketepatan sasaran penerima manfaat. Secara umum, Program Keluarga Harapan telah berkontribusi dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Kalimati.
ANALISIS KERJA SAMA DALAM PERSPEKTIF COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PROGRAM LINK AND MATCH DI SMK KRIAN 2 SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR Windy Eka Adelia; Radjikan; M. Kendry Widiyanto
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 03 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i03.2866

Abstract

Tingginya angka pengangguran lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia yang mencapai 8 persen dari total Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2025 menunjukkan adanya kesenjangan kompetensi antara lulusan SMK dan kebutuhan industri. Program link and match yang diimplementasikan melalui formula 8+i berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada capaian formal kerja sama, seperti jumlah MoU, dan belum banyak mengkaji proses kolaborasi yang terjadi di tingkat institusi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan program link and match antara SMK Krian 2 Sidoarjo dan Gamelab.id dalam perspektif collaborative governance serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi nonpartisipan, dan dokumentasi terhadap lima informan yang dipilih secara purposive. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) dengan kerangka Collaborative Governance Ansell dan Gash (2008), yang meliputi starting conditions, institutional design, facilitative leadership, dan collaborative process. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi collaborative governance berlangsung dengan tingkat keberhasilan yang berbeda pada setiap dimensi. Dimensi facilitative leadership menjadi aspek terkuat, ditandai oleh kepemimpinan kepala sekolah yang mendukung penyediaan fasilitas dan pembiayaan program. Pada dimensi collaborative process, kepercayaan antarlembaga terbangun dengan baik sehingga kerja sama berlanjut ke angkatan berikutnya, meskipun interaksi langsung antara siswa dan pihak industri masih terbatas. Sementara itu, institutional design menjadi dimensi terlemah karena minimnya partisipasi siswa serta dominasi mitra industri dalam penyusunan kurikulum. Faktor pendukung utama meliputi komitmen kepemimpinan, dukungan regulasi, komunikasi yang responsif, dan integrasi program dalam sistem penilaian sekolah. Adapun faktor penghambat mencakup keterbatasan infrastruktur teknologi, asimetri kewenangan kurikulum, dan rendahnya keterlibatan siswa dalam proses kolaboratif.
Penguatan Program Sekolah Sungai berbasis Lingkungan Berkelanjutan di Gunung Anyar Tambak, Kota Surabaya Anggraeny Puspaningtyas; Supri Hartono; Radjikan
SERAMBI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2024): SERAMBI: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : TRANSBAHASA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54923/serambi.v1i2.10

Abstract

Program pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat Kelurahan Gunung Anyar Tambak terkait pentingnya pelestarian ekosistem mangrove melalui pendekatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Program ini mencakup serangkaian kegiatan, seperti Sekolah Sungai, pelatihan keterampilan dalam pengelolaan lingkungan, serta pemberdayaan ekonomi berbasis ekowisata. Melalui pendampingan yang melibatkan pemerintah daerah, LSM, dan dukungan CSR, masyarakat diperkenalkan pada konsep konservasi lingkungan yang berkelanjutan serta manfaat ekonominya, seperti menjadi pemandu wisata mangrove dan pengembangan Bank Sampah. Siswa Sekolah Sungai Gunung Anyar diajarkan berbagai kegiatan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Mulai dari edukasi tentang peran penting sungai, dampak yang ditimbulkan jika sungai tercemar, edukasi tentang manfaat mangrove, hingga pelatihan daur ulang sampah plastik secara kreatif. Program ini berhasil membangun pemahaman akan pentingnya menjaga lingkungan dan memberikan manfaat ekonomi bagi komunitas lokal. Evaluasi program menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat, terutama anak-anak dan pemuda, dalam kegiatan lingkungan, meskipun masih diperlukan peningkatan infrastruktur dan alat pendukung. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan dampak positif dalam menciptakan kesadaran berkelanjutan melalui integrasi edukasi lingkungan, keterlibatan komunitas, dan dukungan lintas pemangku kepentingan.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DAN NON-ALAM: Studi Kasus Penanggulangan Bencana Banjir Oleh BPBD Kabupaten Lamongan Jibran Ardiansyah; Achluddin Ibnu Rochim; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 5 No. 04 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v5i04.2289

Abstract

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu wilayah yang rawan terhadap bencana banjir, terutama karena faktor geografis dan aliran sungai Bengawan Solo yang melintasi beberapa kecamatan. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Lamongan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam sebagai dasar hukum dalam pengelolaan bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan tersebut oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan dalam konteks penanggulangan bencana banjir. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang mencakup empat indikator utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Komunikasi internal BPBD telah berjalan baik, tetapi penyampaian informasi kepada masyarakat masih terbatas. Keterbatasan sumber daya, terutama personel dan anggaran, menjadi hambatan utama. Meskipun demikian, disposisi atau sikap pelaksana tergolong sangat baik, karena adanya komitmen dan kepedulian tinggi dari petugas. Struktur birokrasi telah memiliki SOP, namun pelaksanaannya di lapangan masih memerlukan penyesuaian dengan kondisi darurat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan kelembagaan, serta sosialisasi yang lebih merata kepada masyarakat agar kebijakan dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah.
DAMPAK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT “GRESIK SEHATI” DALAM ASPEK SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT: Studi Kasus di Desa Slempit Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Jawa Timur David Haryana; Indah Murti; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 5 No. 06 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v5i06.2541

Abstract

Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati di Desa Slempit, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, merupakan bentuk pemenuhan akses kesehatan dan bagian dari program prioritas pemerintah daerah. Kehadiran rumah sakit ini tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas layanan kesehatan, tetapi juga memunculkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak pembangunan rumah sakit tersebut terhadap masyarakat Desa Slempit, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan rumah sakit memberikan dampak individu berupa peningkatan rasa aman, ketenangan psikologis, peluang kerja, dan perubahan perilaku kesehatan masyarakat. Dampak lingkungan terlihat melalui perubahan fisik kawasan dan meningkatnya aktivitas sosial-ekonomi di sekitar rumah sakit. Dampak organisasional tercermin dari terjalinnya kolaborasi antara rumah sakit dengan organisasi masyarakat desa, meskipun intensitasnya belum optimal. Dampak masyarakat terlihat dari meningkatnya mobilitas ekonomi, bertambahnya UMKM baru, serta meningkatnya akses layanan kesehatan. Sementara itu, dampak terhadap sistem sosial menunjukkan adanya peningkatan keterbukaan masyarakat terhadap perubahan serta penguatan kepercayaan terhadap lembaga publik. Faktor pendukung meliputi lokasi strategis, kebutuhan kesehatan masyarakat yang tinggi, dan dukungan pemerintah desa. Adapun faktor penghambat meliputi masih terbatasnya sosialisasi, persaingan usaha, serta belum meratanya manfaat ekonomi bagi seluruh warga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan Rumah Sakit Gresik Sehati memberikan dampak sosial-ekonomi yang mayoritas positif, namun masih memerlukan optimalisasi agar manfaatnya lebih merata dan berkelanjutan.
PENERAPAN PROGRAM SMART CITY PADA KONSEP SMART ENVIRONMENT: Studi di Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Vera Kartika Sari; Achluddin Ibnu Rochim; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 5 No. 06 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v5i06.2542

Abstract

Penerapan kerangka Smart City pada sektor lingkungan merupakan upaya strategis pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang lebih efisien, terukur, dan berkelanjutan. Berangkat dari konteks kebijakan tersebut, penelitian ini menganalisis implementasi program Smart Environment di Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier sebagai landasan analitis. Teori ini memungkinkan pengkajian secara sistematis terhadap karakteristik kebijakan, termasuk kejelasan tujuan dan kemampuan operasionalisasi program variabel non peraturan yang mempengaruhi proses implementasi, seperti kondisi sosial, politik, dan kelembagaan; serta tahapan implementasi kebijakan pada level administrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen, dengan analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Smart Environment memiliki tujuan yang relatif jelas dan selaras dengan roadmap Smart City Surabaya. Namun, keterbatasan sumber daya, kesiapan teknologi, dan variasi kapasitas teknis pada tingkat kecamatan menghambat kejelasan operasionalnya. Faktor non-statutori, terutama ketimpangan literasi teknologi masyarakat, lemahnya integrasi kelembagaan, serta variabilitas komitmen pemangku kepentingan, turut memengaruhi efektivitas implementasi. Meskipun sejumlah inovasi digital seperti sistem informasi persampahan berbasis web, perangkat real-time monitoring kualitas lingkungan, dan platform pelaporan masyarakat telah diadopsi, proses implementasi masih berjalan secara terfragmentasi antar-tahapan administrasi. Kondisi ini menempatkan penerapan Smart Environment pada fase transisional yang memerlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas birokrasi, serta perluasan partisipasi publik agar sesuai dengan kriteria efektivitas implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier.
IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA LANJUT USIA DI DINAS SOSIAL KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Maria Theresia Paba; Achluddin Ibnu Rochim; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 5 No. 06 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v5i06.2543

Abstract

Peningkatan jumlah lanjut usia di Kabupaten Ngada berdampak pada meningkatnya permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya bagi lansia yang tergolong miskin dan terlantar. Pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten Ngada melaksanakan Program Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi lanjut usia sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan keberfungsian sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program rehabilitasi PMKS pada lanjut usia di Dinas Sosial Kabupaten Ngada. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan sumber data primer dan sekunder. Analisis penelitian menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program rehabilitasi PMKS bagi lanjut usia telah berjalan, namun belum optimal. Program memiliki tujuan yang jelas, tetapi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, keterlambatan penyaluran bantuan, lemahnya komunikasi kepada masyarakat sasaran, serta belum adanya regulasi daerah khusus. Kesimpulannya, keberhasilan program dipengaruhi oleh dukungan kebijakan pusat, namun memerlukan penguatan sumber daya, komunikasi, dan kebijakan daerah agar pelaksanaannya lebih efektif dan merata.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENERTIBAN HEWAN DI KABUPATEN NAGEKEO Marianus Waghi Nuwa; Achluddin Ibnu Rochim; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 5 No. 06 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v5i06.2546

Abstract

Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan (Ternak) diterbitkan sebagai upaya menciptakan ketertiban umum dan mencegah gangguan aktivitas masyarakat akibat hewan ternak yang berkeliaran. Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, hingga lemahnya pengawasan serta penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penertiban hewan ternak serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi pada Dinas Peternakan dan Satpol PP Kabupaten Nagekeo. Teori implementasi Van Meter dan Van Horn digunakan sebagai analisis utama dengan melihat aspek standar kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial ekonomi, serta sikap pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda belum optimal. Faktor penghambat utama meliputi minimnya jumlah personel Satpol PP, kurangnya fasilitas kandang penampungan, budaya beternak secara bebas, serta kemampuan ekonomi masyarakat. Sementara itu, faktor pendukung berasal dari regulasi yang jelas dan dukungan sebagian aparat pelaksana. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan sosialisasi, penegakan hukum yang lebih tegas, serta penyediaan fasilitas pendukung untuk mewujudkan ketertiban hewan ternak di Kabupaten Nagekeo.
Co-Authors Achluddin Ibnu Rochim Anggraeny Puspaningtyas David Haryana Dewita Rahma Aisyah Dwi Anggraini Elma Dianita Putri Galuh Candra Puspita Hartono, Supri Indah Murti, Indah Jibran Ardiansyah Kendry Widiyanto Kristina Shinta Paramitha M. Kendry Widiyanto Maria Theresia Paba Marianus Waghi Nuwa Muhammad Roisul Basyar Rahmad Rizal Agit Putra Sofiana Vera Kartika Sari Windy Eka Adelia