Samsi Duha
Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Gerakan Sosial dan Konflik Kebijakan Eksploitasi Geotermal di Desa Sokoria Kecamatan Ndona Timur Kabupaten Ende Samsi Duha; Wahid Hasyim T.R.A Beni; BacoTang BacoTang; Khaidir Khaidir; Idris Mboka
International Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 4 No. 2 (2026): International Journal of Social Sciences and Humanities
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/ijssh.v4i2.2300

Abstract

Eksploitasi panas bumi di Desa Sokoria, Kecamatan Ndona Timur, Kabupaten Ende menimbulkan konsekuensi sosial yang melampaui pembangunan fisik, terutama terkait struktur sosial, relasi kuasa, nilai budaya, dan pola interaksi masyarakat. Proyek ini juga memunculkan ketegangan karena partisipasi yang tidak setara, keterbatasan transparansi, dan perbedaan kepentingan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan sosial, konflik sosial, gerakan sosial, dan respons masyarakat terhadap kebijakan eksploitasi panas bumi di Desa Sokoria. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan masyarakat lokal, tokoh adat, pemerintah desa, aktivis PMKRI, aktivis lingkungan, dan pihak terkait lainnya. Temuan menunjukkan bahwa eksploitasi panas bumi memicu perubahan sosial multidimensional, meliputi pergeseran peran Mosalaki dalam pengambilan keputusan, transformasi makna tanah dari nilai budaya menjadi nilai ekonomi, serta fragmentasi sosial dalam masyarakat. Perubahan tersebut berkontribusi terhadap konflik sosial dan mendorong lahirnya gerakan sosial sebagai upaya mempertahankan ruang hidup dan menuntut keadilan sosial. Respons masyarakat beragam, mencakup penerimaan, penolakan, negosiasi, dan adaptasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan transparansi, partisipasi inklusif, dan kebijakan pembangunan yang peka budaya dalam pengelolaan proyek panas bumi agar dampak sosial dapat dikelola secara lebih adil, akuntabel, dan berkelanjutan lokal.