Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tahun 2025: Perspektif Participatory Democracy Annaml Salma Jaffis; Tata Dwi Syintia; Nadira Ramadani; Serlyani Rizky Octaria; Suci Aprilia
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Article in Press
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/zbdf4593

Abstract

The re-run local elections in Pangkalpinang City and Bangka Regency following the victory of the blank box option in the 2024 simultaneous local elections provide an important context for understanding contemporary patterns of political participation in Indonesia. This study explores the forms, levels, and determinants of political participation through a qualitative multiple-case study comparing urban and rural communities. Data were collected through in-depth interviews with 14 informants, complemented by document analysis and literature review, and analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The findings indicate that political participation extends beyond voting behavior to include involvement in election campaigns, political discussions, and electoral oversight activities. Participation levels are shaped by the interaction of structural, institutional, and cultural factors. Structural determinants include educational attainment, economic conditions, access to information, and social media utilization. Institutional factors encompass the performance of electoral management bodies, political socialization processes, and public trust in political institutions. Cultural influences involve political values, community leadership, and patronage networks. The study further reveals distinct participation patterns between urban and rural communities, with urban voters tending to demonstrate more rational and autonomous political behavior, while rural participation remains strongly influenced by social relations and local leadership structures.
Analisis Sentimen Komentar YouTube tentang Program Transisi Energi LPG–DME menggunakan Pendekatan Lexicon Based Muhammad Adhitya; Suci Aprilia; Nadhira Disya Tsabitah; Irvan Ansari; Khalid Vikriadi
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - September
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i3.1156

Abstract

Transisi energi dari Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Dimethyl Ether (DME) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam mengurangi impor dan ketergantungan energi dari luar negeri sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Kebijakan ini tidakhanya menyentu aspek ekonomi, tetapi juga menimbulkan diskusi publik terkait dengan dampaknya terhadap kehidupan sehari hari masyarakat. Di era media sosial ini, Youtube berfungsi sebagai ruang publik baru untuk masyarakat menyampaikan opini dan pendapat secara langsung, sehingga menjadi sumber data penting untuk menilai persepsi publik. Penelitian ini menganalisis sentimen komentar YouTube mengenai program transisi energi tabung gas LPG ke DME kemudian dilakukan analisis sentimen menggunakan metode lexicon based untuk menentukan sentimen positif dan negatif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuensi kata yang sering muncul adalah lpg (451 kali), dme (420 kata), Indonesia (251 kali), dan rakyat (220 kali). Kemudian analisis sentimen juga menunjukan mayoritas masyarakat berkomentar mengenai program Transisi Energi DME–LPG menunjukan sentimen negatif sebanyak 1.781 atau 71,38 persen, dan sisanya 714 atau 28,62 persen menunjukan sentimen positif. Data temuan berimplikasi pada grakan ekstra parlementer yang terjadi di media YouTube dalam berbagai bentuk dukungan atau resistensi terhadap suatu kebijakan yang bersinggungan langsung terhadap fundamental kehidupan sosio-ekonomi masyarakat sehingga pemerintah perlu memperkuat kualitas dari komunikasi publik, meningkatkan sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai kebijakan, pelibatan masyarakat dalam proses penetapakn kebijakan, dan pertimbangan harga dan aspek teknis lain berdasar pada prinsip kebijakan berbasis bukti.