Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Analisis Sentimen Komentar YouTube tentang Program Transisi Energi LPG–DME menggunakan Pendekatan Lexicon Based Muhammad Adhitya; Suci Aprilia; Nadhira Disya Tsabitah; Irvan Ansari; Khalid Vikriadi
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - September
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i3.1156

Abstract

Transisi energi dari Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Dimethyl Ether (DME) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam mengurangi impor dan ketergantungan energi dari luar negeri sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Kebijakan ini tidakhanya menyentu aspek ekonomi, tetapi juga menimbulkan diskusi publik terkait dengan dampaknya terhadap kehidupan sehari hari masyarakat. Di era media sosial ini, Youtube berfungsi sebagai ruang publik baru untuk masyarakat menyampaikan opini dan pendapat secara langsung, sehingga menjadi sumber data penting untuk menilai persepsi publik. Penelitian ini menganalisis sentimen komentar YouTube mengenai program transisi energi tabung gas LPG ke DME kemudian dilakukan analisis sentimen menggunakan metode lexicon based untuk menentukan sentimen positif dan negatif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuensi kata yang sering muncul adalah lpg (451 kali), dme (420 kata), Indonesia (251 kali), dan rakyat (220 kali). Kemudian analisis sentimen juga menunjukan mayoritas masyarakat berkomentar mengenai program Transisi Energi DME–LPG menunjukan sentimen negatif sebanyak 1.781 atau 71,38 persen, dan sisanya 714 atau 28,62 persen menunjukan sentimen positif. Data temuan berimplikasi pada grakan ekstra parlementer yang terjadi di media YouTube dalam berbagai bentuk dukungan atau resistensi terhadap suatu kebijakan yang bersinggungan langsung terhadap fundamental kehidupan sosio-ekonomi masyarakat sehingga pemerintah perlu memperkuat kualitas dari komunikasi publik, meningkatkan sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai kebijakan, pelibatan masyarakat dalam proses penetapakn kebijakan, dan pertimbangan harga dan aspek teknis lain berdasar pada prinsip kebijakan berbasis bukti.