Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik Jurnal Social Society
Mujiburrahman Mujiburrahman
Universitas Mulawarman
Humanities Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
From protest to power: Co-optation, patronage, and the institutional transformation of 1998 reform activists in post-reform Indonesia Fatturrahman Fatturrahman; Yahdi Qolbi; Alberto N Patty; Mujiburrahman Mujiburrahman
Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP) Vol 8 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jisop.v8i1.24332

Abstract

This study examines changes in the political behavior of former 1998 activists in post-Reform Indonesia, particularly their integration into formal power structures during 2014–2024. While previous studies have emphasized structural and institutional dimensions, limited attention has been given to the interaction between political opportunities and activists’ motives. This research analyzes the forms of political affiliation adopted by former activists, the factors driving behavioral change, and the implications for democracy. Using a qualitative case study approach, the study analyzes secondary data from 47 online media articles published between 2019 and 2024. Data were collected through documentation and analyzed through coding, categorization, and interpretation. The analysis integrates theories of political behavior, patronage, and co-optation. The findings reveal three patterns. First, former activists increasingly entered formal political institutions through executive positions, political party networks, and appointments as commissioners of state-owned enterprises, indicating the institutionalization of activism. Second, changes in political behavior were driven by political incentives, patronage networks, economic access, and regulatory pressures that constrained extra-parliamentary activism. Third, this integration produced ambivalent consequences for democracy by expanding political representation while weakening the critical capacity of civil society. The study argues that activism in post-authoritarian contexts results from the interaction of actor rationality, institutional pressures, and political opportunity structures. The findings underscore the importance of strengthening political accountability and safeguarding civil society independence.
Kepemimpinan Kepala Desa dalam Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ganra Kabupaten Soppeng Asbudi Asbudi; Imam Syahid; Mujiburrahman Mujiburrahman; Muh. Fichriyadi Hastira
Journal Social Society Vol. 6 No. 3 (2026): Juli - September 2026
Publisher : Pustaka Digital Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Urgensi penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kepemimpinan kepala desa memengaruhi implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa Ganra, Kabupaten Soppeng. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gaya kepemimpinan Kepala Desa dalam implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Ganra, Kabupaten Soppeng. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana gaya kepemimpinan diterapkan dalam mendorong transparansi pemerintahan desa serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Subjek penelitian meliputi Kepala Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik terdapat empat gaya kepemimpinan yang diterapkan secara situasional, yaitu gaya direktif, konsultatif, partisipatif, dan delegatif. Namun, gaya kepemimpinan yang dominan adalah gaya konsultatif. Dominasi tersebut tercermin dalam praktik musyawarah desa, mekanisme konsultasi terbuka, penyampaian informasi anggaran secara transparan, serta komunikasi langsung antara pemerintah desa dan masyarakat. Gaya kepemimpinan konsultatif terbukti mendorong peningkatan transparansi, memperkuat kepercayaan publik, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan desa. Faktor-faktor yang memengaruhi gaya kepemimpinan meliputi tingkat pengetahuan kepala desa, pengalaman organisasi, kapasitas manajerial, serta karakter personal pemimpin.
Co-Authors Alberto N Patty Asbudi Asbudi Fatturrahman Fatturrahman Imam Syahid MUH. FICHRIYADI HASTIRA Yahdi Qolbi