Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERAN MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM INTERORETASI DAN PENYELESAIAN PERJANJIAN INTERNASIONAL Kinayah Ashifa; Yosaphat Diaz; Reza Ramdan Gumilar; Febby Annisa Qutrunnada; Mayzara Sari Fitria
JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH Vol. 4 No. 1 (2026): Februari: Jurnal Sains Student Research
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jssr.v4i1.8425

Abstract

The International Court of Justice (ICJ) holds a strategic position in upholding and maintaining the international legal order, particularly in the context of interpreting and resolving disputes arising from international treaties between states. As the highest judicial institution under the auspices of the United Nations (UN), the ICJ plays a crucial role in ensuring the implementation of the principle of pacta sunt servanda and upholding the principle of peaceful dispute resolution as the foundation of civilized relations between states. This article aims to conduct a normative juridical study of the ICJ's role in interpreting the provisions of international treaties and to assess the extent to which its decisions are able to achieve legal certainty and justice in the international legal system.
Kewajiban Negara terhadap Implementasi Perjanjian HAM Internasional dalam Perspektif Hukum Internasional Publik Muhammad Fauzi; Shelilazoish Shelilazoish; Yosua Simamora; Mayzara Sari Fitria
JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH Vol. 4 No. 1 (2026): Februari: Jurnal Sains Student Research
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jssr.v4i1.8426

Abstract

International human rights treaties bind states to protect fundamental human rights. In the context of public international law, state obligations extend beyond ratification; they also encompass direct implementation at the national level through enforcement mechanisms, policy harmonization, and enforcement mechanisms. By reviewing public international law principles such as pacta sunt servanda and good faith, this article aims to examine how and where states should implement international human rights treaties.
ASPEK HUKUM PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK DI INDONESIA: PERSPEKTIF PERLINDUNGAN NASABAH DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN M. Yudha Kusumawardana; Mayzara Sari Fitria; Komarudin Komarudin
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober
Publisher : Kampus Akademik Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3091

Abstract

Penelitian ini mengkaji aspek hukum penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam pemberian kredit oleh bank di Indonesia, dengan fokus pada perlindungan nasabah dan prinsip kehati-hatian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data dari studi kasus, wawancara informan OJK dan praktisi hukum perbankan, serta analisis regulasi terkait. Hasil studi menunjukkan bahwa adopsi AI di sektor perbankan Indonesia masif, terbukti dari survei OJK-World Bank 2024 yang melaporkan sebagian besar bank telah mengimplementasikan atau menguji coba teknologi _machine learning_ untuk penilaian risiko dan _credit scoring_. Data OJK juga mencatat peningkatan signifikan, dengan 26,26 juta permintaan _credit scoring_ melalui Pemeringkat Kredit Alternatif pada Desember 2025. Implementasi AI ini menimbulkan tantangan terkait transparansi keputusan kredit, kurangnya pemahaman nasabah mengenai penggunaan data pribadi mereka, serta risiko kebocoran data, meskipun bank telah berupaya menerapkan standar keamanan siber yang ketat dan melibatkan tinjauan manusia dalam keputusan akhir. Studi ini memperluas pemahaman tentang bagaimana kerangka hukum yang ada, seperti Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia (2025) dan POJK Nomor 29 Tahun 2024, berinteraksi dengan praktik AI. Kesimpulannya, meskipun AI meningkatkan efisiensi, regulasi dan pengawasan yang lebih kuat diperlukan untuk memastikan perlindungan nasabah dan kehati-hatian dalam ekosistem perbankan digital.