Ulfa Husniyyah
Universitas Negeri Semarang

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kedudukan Anak Perempuan dalam Sistem Waris Adat Batak Toba dan Hukum perdata barat: Analisis Keadilan dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hak Asasi Manusia Rayi Kharisma Rajib; Putri Jaita Sri Ulina Beru Karo; Ulfa Husniyyah
JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH Vol. 4 No. 3 (2026): Juni: Jurnal Sains Student Research
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jssr.v4i3.9971

Abstract

Keberagaman sistem hukum kewarisan di Indonesia mencerminkan masih berlakunya pluralisme hukum, khususnya antara hukum waris adat dan hukum perdata barat. Salah satu persoalan yang sering menjadi perhatian adalah kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba yang berlandaskan sistem kekerabatan patrilineal. Dalam sistem tersebut, anak laki-laki dipandang sebagai penerus marga dan pewaris utama keluarga, sedangkan anak perempuan pada umumnya tidak memperoleh hak waris yang setara. Kondisi ini berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menempatkan anak laki-laki dan perempuan pada posisi yang sama sebagai ahli waris tanpa membedakan jenis kelamin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba dan hukum perdata barat, membandingkan kedua sistem tersebut dalam perspektif keadilan hukum nasional dan hak asasi manusia, serta menelaah kemungkinan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris adat Batak Toba lebih menitikberatkan pada kepentingan kolektif dan keberlangsungan garis keturunan marga, sedangkan hukum perdata barat menekankan prinsip persamaan hak, kepastian hukum, dan kesetaraan gender. Dalam perspektif hukum nasional dan hak asasi manusia, pembatasan hak waris terhadap anak perempuan dapat dipandang bertentangan dengan asas non-diskriminasi dan persamaan di hadapan hukum. Oleh sebab itu, diperlukan upaya harmonisasi hukum yang tetap menghormati nilai-nilai adat sekaligus memberikan perlindungan hak yang adil dan setara bagi perempuan.
Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Sebagai Hak Konstitusional: Analisis Kasus Polusi Udara di Surabaya: Protection of The Right to a Clean and Healthy Environment as a Constitutional Right: An Analysis of the Air Pollution Case in Surabaya Rayi Kharisma Rajib; Erzy Nadhif Athalla; Ulfa Husniyyah
Al-Faizi : Jurnal Politik, Hukum dan Bisnis Vol. 4 No. 2 (2026): NOVEMBER
Publisher : Pendidikan Al-Gafari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66886/alfaizi-jphb.v4i2.301

Abstract

Although the right to a good and healthy environment has been constitutionally guaranteed under Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution and Law Number 32 of 2009, its implementation in Surabaya remains far from substantive fulfillment, particularly in the context of increasingly alarming air pollution; therefore, this study aims to analyze the implementation of such rights protection and identify the factors affecting its effectiveness. This study employs an empirical legal method with a qualitative approach, combining statutory and case approaches. Informants were selected through purposive sampling, encompassing local government officials, affected communities, and other relevant stakeholders. Data were collected through literature review, interviews, and observation, while data analysis was conducted through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing, with data validity verified through source and method triangulation as well as member checking. The findings indicate that air quality in Surabaya remains under pressure due to motor vehicle emissions contributing approximately 60–70% of total pollutant loads and industrial activities, while implemented policies such as emission testing, industrial supervision, and green open space development have not effectively reduced pollution levels significantly. The effectiveness of rights protection is influenced by four key factors: the gap between constitutional norms and field implementation, limited state institutional capacity, an imbalance between preventive and repressive legal protection, and low public participation alongside unequal distribution of pollution impacts.