<![CDATA[. Menganalisis kewenangan pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam perspektif yuridis normatif serta mengidentifikasi kendala normatif dalam pelaksanaan fungsi pengawasan guna mewujudkan good governance merupakan tujuan utama penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.Menunjukkan bahwa kewenangan pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Utara secara normatif telah memiliki legitimasi konstitusional dan dasar hukum yang kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hasil penelitian ini menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD merupakan bagian dari mekanisme checks and balances dalam sistem desentralisasi. Menegaskan pula bahwa kewenangan tersebut telah selaras dengan prinsip good governance, khususnya akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum, penelitian ini menemukan bahwa implementasi pengawasan belum berjalan optimal akibat adanya normative gap berupa lemahnya pengaturan teknis, tidak adanya kewajiban tindak lanjut yang mengikat, belum tersedianya sanksi administratif, serta lemahnya integrasi antar lembaga pengawasan daerah.Merekomendasikan penguatan regulasi pengawasan, peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD, digitalisasi sistem pengawasan, dan pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif sesuai prinsip good governance.]]>
