Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Paulus Law Journal Jurnal Sains Student Research
Rinny Ante
Universitas Kristen Indonesia Tomohon
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Terhadap Oknum Yang Memalsukan Surat Polymerase Chaim Reaction (PCR) di Masa Pandemi Covid 19 Nopesius Bawembang; Rinny Ante; Joice Umboh; Kristiane A. Paendong; Herts Taunaumang
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di masa pandemi Covid-19 menimbulkan kejahatan baru yaitu pemalsuan surat Polymerase Chaim Reaction (PCR) negatif Covid-19. Tindakan ini dilakukan untuk mencari keuntungan dari berbagai pihak. Tindakan pemalsuan surat PCR negatif Covid-19 ini dapat dikenakan sanksi atau hukuman yangmana telah tertuang dalam Pasal 263 sampai dengan 268 KUHP. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum terhadap oknum yang melakukan pemalsuan surat PCR negatif Covid-19 di masa pandemi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diambil dari studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif serta dijabarkan dengan penjelasan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pemalsuan surat PCR negatif Covid-19 merupakan tindakan kejahatan yang merugikan. Dimana kejahatan tersebut diperlukan adanya tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP dengan hukuman pidana 6 tahun penjara. Serta bagi tenaga medis yang diketahui melakukan pemalsuan surat PCR negatif Covid 19 akan dikenakan sanksi Pasal 267 KUHP dengan hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan sanksi kode etik kedokteran berupa sanksi administratif yang diberikan berdasarkan berat pelanggaran yang dilakukan. Selanjutnya bagi orang yang diketahui menggunakan surat PCR negatif Covid-19 palsu dari dokter akan dikenakan hukuman pidana selama 4 tahun berdasarkan Pasal 268 KUHP.
Perlindungan Hukum terhadap Korban Body Shaming: Analisis terhadap Respons Hukum dan Kebijakan Perlindungan Korban Herts Taunaumang; Joice Umboh; Kristiane Paendong; Rinny Ante
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini menganalisis respons hukum terhadap body shaming di Indonesia dengan memeriksa relevansi dasar hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun ada undang-undang yang melindungi korban body shaming, implementasinya masih terbatas dan sanksi yang diberikan belum memadai. Selain itu, artikel juga menjelaskan kebijakan perlindungan yang telah diterapkan, termasuk Pedoman Perlindungan Terhadap Anak di Dunia Maya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun, tantangan dalam perlindungan korban body shaming juga dibahas, termasuk kesenjangan antara hukum dan praktik di lapangan, kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak negatif body shaming, dan kesulitan dalam pengawasan dan penegakan hukum di dunia digital. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulannya, perlindungan terhadap korban body shaming membutuhkan peningkatan kesadaran masyarakat, perbaikan kebijakan dan penegakan hukum yang lebih efektif, serta kerjasama antara lembaga penegak hukum, platform digital, dan pihak terkait dalam mengatasinya.
KAJIAN HUKUM KEBERADAAN ORGAN PENGAWAS DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN FUNGSI DAN TUJUAN YAYASAN Joke Punuhsingon; Herts Taunaumang; Jocefina Adelleyda Tendean; Nopesius Bawembang; Rinny Ante
Paulus Law Journal Vol 5 No 1 (2023): September 2023
Publisher : Fakultas Hukum Univesitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51342/plj.v5i1.689

Abstract

Abstrak Penelitian ini berjudul Kajian Hukum Keberadaan Organ Pengawas Dalam Mencegah Penyalahgunaan Fungsi Dan Tujuan Yayasan, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum Yayasan di Indonesia, dan juga untuk mengetahui bagaimana peran dan tanggungjawab organ pengawas dalam mencegah penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan. Sebagaimana tujuan dari penelitian ini, metode penelitian yang dipakai yakni penelitian hukum normatif atau lazim disebut dengan studi pustaka atau library research. Hasil penelitiannya dapat dikemukakan bahwa regulasi yang mengatur terkait dengan yayasan tersebut telah ditata dalam hukum Indonesia malahan sebelum dibentuknya atau diterbitkannya Undang-Undang Yayasan 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 yang merupakan perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, yakni sumbernya berasal dari Yurisprudensi maupun dapat ditelusuri pada pasal-pasal di KUHPerdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada pendirian yayasan harus lewat notaris yang akta pendiriannya itu diberikan kepada Kemenkumham lewat Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum. Undang-undang Yayasan sudah mengatur dengan tegas wewenang serta tanggung jawab bagi tiap organ yayasan sehingga bisa memperkecil ruang gerak terhadap mereka yang mau melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan kewenangannya. Sebagai saran yang dapat diberikan atara lain, pemerintah hendaknya melakukan kolaborasi yang baik dalam memberi ketegasan terhadap lingkup yayasan. Terkait penegakan hukum maka para penegak hukum hendaknya turut serta dalam menghadapi penyelewengan atau penyalahgunaan terhadap yayasan. Keberadaan organ pengawas yayasan yang berada di bawah pembina yayasan dalam hal ini melalui rapat pembina maupun Anggaran Dasar yayasan sangat menyulitkan organ pengawas dalam menindak atau pun mencegah suatu perbuatan yang menyalahgunakan yayasan demi kepentingan beberapa pihak yang berlaku curang. Kata kunci: Organ, Pengawas, Yayasan.
Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hak atas Tanah yang Sedang dalam Sengketa Sulpaedi Alim; Johanis L. S. S. Polii; Rinny Ante; Melissa A. J. Suoth
JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH Vol. 4 No. 2 (2026): April: Jurnal Sains Student Research
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jssr.v4i2.9740

Abstract

Pemalsuan surat keterangan hak atas tanah dalam konteks sengketa pertanahan merupakan fenomena yang tidak hanya mencerminkan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga menunjukkan kelemahan struktural dalam sistem administrasi pertanahan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis pengaturan hukum pidana terhadap pemalsuan surat tanah serta menilai konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku dalam praktik peradilan. Fokus utama diarahkan pada analisis penerapan Pasal 263 KUHP dalam kaitannya dengan sengketa tanah, dengan studi kasus Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Mnd.Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum pidana dan agraria. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pada konsistensi norma dan praktik penegakan hukum.Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 263 KUHP secara normatif cukup memadai untuk menjerat pelaku pemalsuan surat tanah, penerapannya dalam praktik masih menghadapi problem inkonsistensi. Aparat penegak hukum kerap mencampuradukkan ranah perdata dan pidana, sehingga pemalsuan surat dalam sengketa tanah sering direduksi menjadi sekadar konflik keperdataan. Pendekatan ini tidak hanya keliru secara doktrinal, tetapi juga berpotensi menciptakan impunitas bagi pelaku. Padahal, pemalsuan surat merupakan delik formil yang telah sempurna sejak perbuatan dilakukan, tanpa bergantung pada adanya kerugian nyata.Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa sengketa tanah justru memperkuat unsur kesengajaan (dolus) dan menunjukkan adanya itikad buruk (bad faith), sehingga layak dipertimbangkan sebagai faktor pemberat dalam pemidanaan. Kegagalan dalam memposisikan pemalsuan surat sebagai kejahatan terhadap kepercayaan publik berdampak pada terganggunya kepastian hukum dan legitimasi sistem pertanahan.Dengan demikian, diperlukan penegasan paradigma bahwa pemalsuan surat tanah adalah tindak pidana yang berdiri sendiri, disertai harmonisasi antara hukum pidana dan administrasi pertanahan guna mencegah reproduksi praktik mafia tanah secara sistemik.
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA TIDAK HADIR TANPA IZIN MELALUI HUKUM DISIPLIN MILITER Wilbertus Wilbertus; Johanis L. S. S. Polii; Rinny Ante; Nita C. Ganap
JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH Vol. 4 No. 2 (2026): April: Jurnal Sains Student Research
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jssr.v4i2.9828

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penyelesaian perkara Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) melalui saluran hukum disiplin militer dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 130-K/PM.II-09/AD/IX/2022. Permasalahan utama terletak pada adanya ketegangan normatif antara kualifikasi perbuatan sebagai tindak pidana militer dengan mekanisme penyelesaiannya yang dialihkan ke hukum disiplin militer. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak menegasikan sifat pidana dari perbuatan THTI, melainkan menempatkan hukum pidana militer sebagai ultimum remedium. Hakim menggunakan diskresi yudisial secara terukur dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis, termasuk tingkat kesalahan, motif pelaku, serta kepentingan pembinaan prajurit. Pengalihan penyelesaian ke hukum disiplin militer bukan merupakan bentuk depenalisasi, tetapi merupakan pilihan mekanisme pertanggungjawaban yang lebih proporsional dalam kerangka sistem hukum militer yang bersifat komplementer.Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan tersebut mampu memperkuat fungsi pembinaan dalam sistem militer tanpa mengabaikan prinsip legalitas dan kepastian hukum. Namun demikian, tanpa pedoman yang jelas, praktik ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dan multi-tafsir dalam penegakan hukum militer. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka normatif dan pedoman yudisial untuk memastikan bahwa penggunaan hukum disiplin tetap berada dalam batas-batas yang terukur, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum militer di Indonesia.
KAJIAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEWENANGAN PENGAWASAN DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Yeane Laluyan; Jantje D. Suoth; Johanis L. S. S. Polii; Rinny Ante; Nita C. Ganap
JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH Vol. 4 No. 3 (2026): Juni: Jurnal Sains Student Research
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jssr.v4i3.10366

Abstract

. Menganalisis kewenangan pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam perspektif yuridis normatif serta mengidentifikasi kendala normatif dalam pelaksanaan fungsi pengawasan guna mewujudkan good governance merupakan tujuan utama penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.Menunjukkan bahwa kewenangan pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Utara secara normatif telah memiliki legitimasi konstitusional dan dasar hukum yang kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hasil penelitian ini menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD merupakan bagian dari mekanisme checks and balances dalam sistem desentralisasi. Menegaskan pula bahwa kewenangan tersebut telah selaras dengan prinsip good governance, khususnya akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum, penelitian ini menemukan bahwa implementasi pengawasan belum berjalan optimal akibat adanya normative gap berupa lemahnya pengaturan teknis, tidak adanya kewajiban tindak lanjut yang mengikat, belum tersedianya sanksi administratif, serta lemahnya integrasi antar lembaga pengawasan daerah.Merekomendasikan penguatan regulasi pengawasan, peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD, digitalisasi sistem pengawasan, dan pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif sesuai prinsip good governance.
Co-Authors Herts Taunaumang Jantje D. Suoth Jocefina Adelleyda Tendean Johanis L.S.S. Polii Joice Umboh Joke Punuhsingon Kristiane A. Paendong Nita C. Ganap Nopesius Bawembang Sulpaedi Alim Suoth, Melissa Alwien Juliana Wilbertus Wilbertus Yeane Laluyan