Muhamad Sidik Pramono
Universitas Kristen Satya Wacana

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Tawaran Ekofeminisme untuk Mengatasi Pelanggaran HAM yang Dialami Perempuan dalam Konflik Agaria di Wadas Muhamad Sidik Pramono; Irene Ludji
IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/ijougs.v6i02.9790

Abstract

Penelitian ini ditulis guna memaparkan tawaran dalam ekofeminisme untuk melihat pelanggaran HAM yang dialami oleh para perempuan pada saat konflik agraria di Wadas. Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka atas penelitian yang ada. Pengumpulan data dilakukan dengan cara etnografi digital. Kemudian, dianalisis dengan pendekatan studi kritis. Di dalam penelitian ini, teori yang dipakai ialah ekofeminisme klasik atau kultural dan ekofeminisme sosialis yang digagas oleh Vandana Shiva. Penelitian ini coba menjawab bagaimana ekofeminisme dapat menjadi salah satu tawaran atas kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap pereempuan. Setidaknya, terdapat beberapa hasil dari penelitian ini yakni pertama, perempuan di Wadas mengalami kekerasan dan pelanggaran HAM baik dalam hak sipil politik maupun hak ekonomi, sosial, budaya. Kedua, penelitian ini menunjukan bahwa ekofeminisme dapat menjadi tawaran atas adanya kekerasan fisik maupun psikis dan pelanggaran HAM karena negara abai dalam menjamin hak-hak perempuan di Wadas. Melalui ekofeminisme perempuan diposisikan setara dan menjadi subjek yang dipertimbangkan dalam setiap isu agraria atau ekologi. Dengan menggunakan ekofeminisme, pertimbangan negara dalam isu agraria tidak selalu berpihak pada kepentingan kapitalis saja, namun juga mempertimbangkan perempuan. Ekofeminisme sebagai tawaran ini dimaksudkan untuk merubah paradigma yang dipakai negara dalam isu agraria. Dengan paradigma ekofeminisme yang memiliki nilai etika kepedulian dan perdamaian, maka kekerasan terhadap perempuan dapat dihilangkan. Selain itu, negara juga akan dapat melakukan kewajibannya untuk memenuhi (to fulfill), melindungi (to protect), dan menghormati (to respect) HAM.