Sri Yuni Hastuti
Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Eksistensi Dissenting Opinion dalam Putusan Perdata: Cerminan Dinamika Keadilan di Meja Hijau Suhartini; Sri Yuni Hastuti; Agus Pramono
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No 2 (2026): June
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10i2.11839

Abstract

Artikel ini menganalisis secara mendalam eksistensi dissenting opinion atau pendapat berbeda dalam ranah hukum perdata sebagai instrumen vital yang merefleksikan dinamika pencarian keadilan di institusi peradilan. Secara historis, sistem hukum Indonesia yang berakar pada tradisi civil law mengedepankan prinsip kerahasiaan musyawarah dan kesatuan suara untuk menjaga wibawa pengadilan. Namun, adopsi dissenting opinion melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menandai pergeseran paradigma menuju transparansi dan akuntabilitas yudisial. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif dan komparatif, tulisan ini mengeksplorasi dua dimensi utama: pertama, evolusi filosofis dan komparasi internasional institusi dissenting opinion dalam sistem hukum dunia; kedua, implementasi serta implikasi praktis pendapat berbeda dalam memperkaya pertimbangan hukum dan mencapai keadilan substantif dalam perkara perdata di Indonesia, termasuk dalam sengketa kepailitan dan perbuatan melawan hukum. Analisis menunjukkan bahwa dissenting opinion berfungsi sebagai "roh penunggu hukum" (the brooding spirit of the law) yang tidak hanya menjamin kemandirian hakim secara individu, tetapi juga menjadi katalisator bagi evolusi hukum dan yurisprudensi di masa depan. Meskipun terdapat tantangan terhadap kepastian hukum, keberadaan pendapat berbeda justru memperkuat legitimasi peradilan dengan menunjukkan bahwa setiap argumentasi hukum telah diuji secara dialektis.
Etika dan Keadilan dalam Penggunaan Bukti Digital Hasil Forensik Siber di Persidangan Karunia Adi Setiawan; Agus Pramono; Sri Yuni Hastuti
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No 2 (2026): June
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10i2.11984

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah paradigma pembuktian dalam hukum acara pidana, di mana bukti digital kini menjadi instrumen krusial bagi penegak hukum. Namun, sifat bukti digital yang volatil, mudah dimodifikasi, dan tidak berwujud menimbulkan tantangan serius terhadap etika profesi forensik dan keadilan prosedural. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dimensi etika dan keadilan dalam penggunaan bukti digital hasil forensik siber dengan menggunakan perspektif teori keadilan John Rawls serta standar internasional seperti Daubert dan ISO/IEC 27037. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan literatur asing, penelitian ini mengkaji dua topik utama: integrasi standar etika internasional dalam validasi alat forensik dan penguatan prinsip Equality of Arms dalam proses ajudikasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan bukti digital tidak cukup hanya bersandar pada integritas teknis (hashing), melainkan harus melalui proses auditabilitas yang transparan untuk mencegah bias algoritmik, terutama dengan hadirnya kecerdasan buatan. Temuan ini menekankan perlunya reformasi hukum acara yang mengakomodasi hak Digital Habeas Corpus bagi terdakwa untuk menjamin keseimbangan posisi hukum di hadapan negara. Artikel ini menyimpulkan bahwa keadilan dalam ruang siber hanya dapat dicapai apabila teknologi forensik diposisikan sebagai alat pencari kebenaran objektif, bukan sekadar instrumen pemidanaan.