<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap tahanan dan mengetahui bagaimanakha proses penyidikan pelaku tindak pidana penganiayaan tahanan terkait status sebagai tahanan atas tindak pidana berbeda. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Sektor Tello Kota Makassar dengan tipe penelitian normatif dan empiris. Sumber data yang dimanfaatkan diperoleh dari data primer dan data sekunder melalui metode pengumpulan data lewat wawancara dan studi dokumen, kemudian di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap tahanan di Polsek Tello Kota Makassar, berupa penerapan hak-hak Tahanan yang diatur didalam Undang-Undang Permasyarakatan belum berjalan secara optimal. Sedangkan proses penyidikan pelaku tindak pidana penganiayaan tahanan terkait statusnya sebagai tahanan atas tindak pidana berbeda. dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP, dimana yang bersangkutan diproses berdasarkan pidana yang dilanggar, proses tersebut dijalankan tanpa mengesampingkan atau mengabaikan tuntutan hukum sebelumnya. This study aims to analyze the form of legal protection for detainees and to find out how the investigation process of perpetrators of criminal acts of detainee abuse related to their status as detainees for different crimes. This research was conducted at the Tello Sector Police of Makassar City with normative and empirical research types. The data sources utilized were obtained from primary and secondary data through data collection methods through interviews and document studies, then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the implementation of legal protection for detainees at the Tello Sector Police of Makassar City, in the form of the application of Detainees' rights regulated in the Correctional Law has not been running optimally. Meanwhile, the investigation process of perpetrators of criminal acts of detainee abuse related to their status as detainees for different crimes is carried out in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code, where the person concerned is processed based on the crime violated, the process is carried out without disregarding or ignoring previous legal demands.]]>
