<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan prinsip keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Tipe penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, perundang-undangan serta wawancara langsung dengan pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam tindak pidana meliputi: menitikberatkan pada proses pemulihan bagi semua elemen yang merasakan dampak dari tindak kejahatan, berupaya memberikan keadilan bagi semua pihak, bertujuan pada kebutuhan semua pihak yang tidak dipenuhi oleh sistem peradilan, memperhatikan hak dan kewajiban yang muncul sebagai akibat dari tindak kejahatan, dan memastikan partisipasi aktif semua pihak yang terlibat, serta didasarkan pada prinsip kesukarelaan tanpa adanya paksaan, tekanan, ataupun intimidasi. Faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan prinsip keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Meliputi lemahnya dasar hukum yang bersifat mengikat dalam hukum acara pidana, kompleksitas prosedur birokrasi dan persetujuan berjenjang, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi mediasi, serta masih kuatnya paradigma retributif di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum This study aims to analyze the implementation of restorative justice principles in theft cases at the High Prosecutor’s Office of South Sulawesi and to identify the factors that hinder their application. This research employs a normative-empirical method with a qualitative approach. Data were collected through literature review, analysis of statutory regulations, and direct interviews with officials at the High Prosecutor’s Office of South Sulawesi.The findings indicate that the implementation of restorative justice principles in theft cases emphasizes the restoration process for all parties affected by the crime, seeks to ensure fairness for all stakeholders, addresses needs that are not adequately fulfilled by the conventional criminal justice system, upholds the rights and obligations arising from criminal acts, ensures active participation of all involved parties, and is grounded in the principle of voluntariness without coercion, pressure, or intimidation. Factors that become obstacles in the application of the principle of restorative justice in the crime of theft at the South Sulawesi High Prosecutor's Office include the weak legal basis that is binding in criminal procedural law, the complexity of bureaucratic procedures and tiered approvals, limited human resources who have mediation competence, and the continued strength of the retributive paradigm among the community and law enforcement officers.]]>
