Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PESHUM Animha Law Journal Jurnal Honai
Hospirene Theresia Simamora
Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
BENTUK KEBIJAKAN HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN LEM AIBON DIKALANGAN ANAK DI PAPUA PEGUNUNGAN IRNA IRNA; Hospirene Theresia Simamora
Jurnal Honai Vol 3 No 2 (2024): Juni
Publisher : LPPM UNAIM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61578/honai.vol4.no1.art3

Abstract

Anak merupakan generasi masa depan yang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika pergaulan mereka gagal ataupun pergaulan mereka membawa dampak negatif, maka anak gagal dalam menyumbangkan perananya sebagai generasi penerus bangsa. Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan anak, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan di masyarakat yang kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak. Di papua Pegunungan penyimpangan anak ini menjadi masalah serius dalam hal penyalahgunaan lem Aibon, dimana lem Aibon ini sebagai bahan mabuk-mabukan di kalangan remaja dan anak-anak. Pada kondisi ini diperlukan peran besar pemerintah untuk membuat sebuah aturan dalam bentuk kebijakan untuk mengantisipasi penyalahgunaan lem Aibon dan untuk mengendalikan penjualan lem aibon yang bebas beredar di pasaran agar bisa mengontrol peredaran dan penggunaan lem Aibond. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kandungan zat yang terdapat pada Lem Aibon adalah efek Halusinasi dan perasaan melayang-layang yang menyebabkan anak hilang kesadaran. Solusi mengatasi kecanduan anak terhadap lem Aibon adalah dibutuhkan sebuah aturan berbentuk kebijakan hukum guna mengendalikan peredaran dan penjualan lem Aibon secara bebas dikalangan masyarakat.
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (NIKAH SIRI) TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DAN HARTA KEKAYAAN Hospirene Theresia Simamora; Marjan Tusang
Animha Law Journal Vol 2 No 1 (2025): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v2i1.196

Abstract

Perkawinan tidak tercatat atau nikah siri masih marak terjadi di Indonesia dan menimbulkan problematika hukum yang kompleks, terutama terkait perlindungan hak keperdataan anak dan kepastian status harta bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis nikah siri terhadap kedudukan anak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta status kepemilikan harta yang diperoleh selama masa perkawinan tersebut. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Putusan MK telah mentransformasi status anak luar kawin agar memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya melalui pembuktian ilmu pengetahuan, namun dalam praktiknya masih terkendala hambatan administratif dan stigma sosiologis pada akta kelahiran. Di sisi lain, rezim harta bersama tidak berlaku secara otomatis bagi pasangan nikah siri karena ketiadaan legalitas formal, sehingga menempatkan salah satu pihak dalam posisi rentan saat terjadi perpisahan atau kematian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa isbat nikah merupakan solusi yuridis tunggal yang bersifat retroaktif untuk memberikan kepastian hukum, baik dalam melegalkan identitas anak maupun mengonstruksi harta yang diperoleh sebagai harta bersama yang sah menurut hukum positif.
Tanggung Jawab Administratif Penyelenggara Pemilu Dalam Menjamin Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jayawijaya Anugrah Kurnia Wulandari; Moh. Safrul Wijaya; Hospirene Theresia Simamora; Irna Irna
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 5: Agustus 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i5.20098

Abstract

Pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari perlindungan hak konstitusional warga negara yang wajib direalisasikan melalui penyelenggaraan pemilu yang bersifat inklusif, aksesibel, serta bebas dari diskriminasi. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis tanggung jawab administratif penyelenggara pemilu dalam menjamin terpenuhinya hak politik penyandang disabilitas di Kabupaten Jayawijaya serta mengevaluasi pelaksanaannya dengan menggunakan perspektif Hukum Administrasi Negara. Metode yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan socio-legal. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya telah menjalankan tanggung jawab administratifnya melalui pendataan pemilih penyandang disabilitas, penyediaan fasilitas dan pendampingan di setiap tahapan pemilu, serta peningkatan kapasitas penyelenggara. Berdasarkan data KPU Kabupaten Jayawijaya, terdapat 107 pemilih penyandang disabilitas yang terdiri dari 45 penyandang disabilitas fisik, 43 disabilitas mental, 7 disabilitas wicara, dan 12 disabilitas netra. Namun demikian, pelaksanaan tersebut belum mencapai tingkat optimal dikarenakan masih terdapat kendala berupa keterbatasan aksesibilitas di Tempat Pemungutan Suara, ketidakseimbangan kapasitas petugas, rendahnya literasi braille, kondisi geografis yang berkarakteristik pegunungan, serta karakteristik sistem noken yang turut memengaruhi pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Penelitian ini mengusulkan model analisis tanggung jawab administratif yang berlandaskan pada prinsip legalitas, kewenangan administrasi, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, serta pelayanan publik inklusif sebagai instrumen evaluasi guna mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang lebih akuntabel, aksesibel, dan berkeadilan.
Co-Authors Anugrah Kurnia Wulandari IRNA IRNA Marjan Tusang Moh. Safrul Wijaya