Asahrin Nur Karlista
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Stakeholder Dalam Collaborative Governance Pengelolaan Sampah Di TPA Kecamatan Benowo, Kota Surabaya Asahrin Nur Karlista; Gustiana Elsava Dewi; Dewi Sekar Ningrum; Agus Widiyarta
Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Vol. 4 No. 2 (2026): Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and A
Publisher : Yayasan Sagita Akademia Maju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61579/future.v4i2.901

Abstract

Permasalahan pengelolaan sampah di perkotaan semakin kompleks seiring meningkatnya volume sampah akibat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Kota Surabaya tercatat sebagai penghasil sampah terbesar di Jawa Timur dengan timbulan mencapai 1.810 ton per hari, yang sebagian besar bermuara ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo. Pengelolaan sampah berskala besar tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, sehingga diperlukan pendekatan collaborative governance yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara terpadu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran stakeholder dalam collaborative governance pengelolaan sampah di TPA Benowo, Kota Surabaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, dengan pisau analisis delapan peran stakeholder menurut Qomariyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, PT. Sumber Organik (PTSO) berjalan dalam kerangka perjanjian kerja sama 20 tahun dengan skema Build Operate Transfer. Kedelapan peran stakeholder secara umum telah dijalankan, terutama dalam aspek partisipasi aktif, pemberian masukan dan pengetahuan, penyediaan sumber daya, serta monitoring dan evaluasi. Keberhasilan paling nyata dari kolaborasi ini adalah terwujudnya sistem pengolahan sampah berbasis waste to energy yang menjadikan PLTSa Benowo sebagai fasilitas gasifikasi sampah pertama di Indonesia. Namun demikian, keterlibatan masyarakat dalam konsultasi publik dan pengambilan keputusan masih terbatas dan bersifat pasif, sehingga proses kolaborasi belum sepenuhnya inklusif. Penguatan mekanisme konsultasi publik dan perluasan ruang partisipasi masyarakat diperlukan agar model collaborative governance di TPA Benowo dapat berkembang menjadi tata kelola yang lebih transparan dan berkelanjutan.
Implementasi Program Angkutan Sekolah Gratis Kota Madiun sebagai Bentuk Pelayanan Publik Non-komersial Sektor Transportasi Daerah Asahrin Nur Karlista; Tukiman
Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Vol. 3 No. 4 (2025): Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and A
Publisher : Yayasan Sagita Akademia Maju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61579/future.v3i4.718

Abstract

Angkutan Sekolah Gratis Kota Madiun adalah inovasi pelayanan publik non-komersial untuk meningkatkan aksesibilitas, keselamatan, serta pemerataan transportasi bagi pelajar. ASG dioperasikan oleh Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Perhubungan, bekerja sama dengan Koperasi Angkutan Darat Kodya Dati II Madiun sebagai penyedia layanan Angkutan Kota. Penelitian ini mendeskripsikan implementasi ASG sebagai bentuk pelayanan publik daerah melalui enam prinsip pelayanan menurut Sinambela, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kesamaan hak, kondisional, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian deskriptif, dalam proses pengumpulan data, digunakan beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasilnya penelitian menunjukkan bahwa ASG mampu memberikan manfaat signifikan bagi mobilitas pelajar, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, serta menekan risiko kecelakaan lalu lintas. Penerapan transparansi tercermin dari keterbukaan informasi kepada masyarakat, akuntabilitas terlihat dari adanya evaluasi rutin, standar keselamatan, dan pengelolaan operasional yang terstruktur. Adanya upaya untuk mendapatkan komunikasi dua arah sebagai bentuk partisispatif, ASG hadir sebagai upaya pemenuhan kebutuhan transportasi bagi pelajar telah menjadi cerminan prinsip kondisional. Persamaan hak terlihat dari penyediaan layanan inklusif, yaitu armada khusus bagi pelajar difabel. Serta upaya dari kedua belah pihak yaitu masyarakat dan penyedia layanan dalam memenuhi tanggung jawab masing-masing sebagai bentuk prinsip Keseimbangan hak dan kewajiban. Implementasi ASG masih menghadapi hambatan yaitu keterbatasan jumlah armada, kurangnya sumber daya manusia operasional, serta rendahnya kedisiplinan sebagian pengguna. Keseluruhannya, ASG berjalan cukup efektif dan mendapatkan dukungan dari masyarakat, namun tetap memerlukan optimalisasi armada, penguatan pengawasan, serta peningkatan edukasi kedisiplinan agar dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.