Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Social And Economics Research journal of social and economic research Mabahits Al-Uqud
Abdal
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) DI DESA DAMPIT KECAMATAN CICALENGKA Dewi Nurizki Rabani; Abdal
Journal of Social and Economics Research Vol 8 No 1 (2026): JSER, June 2026
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v8i1.1521

Abstract

Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) merupakan salah satu bentuk kebijakan publik di bidang perumahan yang bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Rutilahu di Desa Dampit Kecamatan Cicalengka serta mengkaji dampaknya terhadap peningkatan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber. Analisis implementasi menggunakan teori George C. Edwards III yang mencakup empat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi komunikasi dan struktur birokrasi telah berjalan cukup efektif melalui mekanisme berjenjang yang melibatkan RT, RW, BPD, dan aparatur desa, meskipun masih ditemukan kesalahpahaman sebagian warga mengenai mekanisme program. Dimensi disposisi menjadi kekuatan utama karena aparatur desa menunjukkan komitmen yang tinggi dan sikap proaktif dalam mendampingi penerima manfaat. Sementara itu, dimensi sumber daya menjadi tantangan paling mendasar akibat keterbatasan anggaran yang menyebabkan kesenjangan besar antara kebutuhan dan kapasitas penanganan. Meskipun demikian, program ini terbukti memberikan dampak positif berupa peningkatan kualitas fisik hunian, rasa aman, serta kesehatan lingkungan keluarga yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat.
IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) DI DESA DAMPIT KECAMATAN CICALENGKA Dewi Nurizki Rabani; Abdal
Journal of Social and Economics Research Vol 8 No 1 (2026): JSER, June 2026
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v8i1.1521

Abstract

Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) merupakan salah satu bentuk kebijakan publik di bidang perumahan yang bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Rutilahu di Desa Dampit Kecamatan Cicalengka serta mengkaji dampaknya terhadap peningkatan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber. Analisis implementasi menggunakan teori George C. Edwards III yang mencakup empat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi komunikasi dan struktur birokrasi telah berjalan cukup efektif melalui mekanisme berjenjang yang melibatkan RT, RW, BPD, dan aparatur desa, meskipun masih ditemukan kesalahpahaman sebagian warga mengenai mekanisme program. Dimensi disposisi menjadi kekuatan utama karena aparatur desa menunjukkan komitmen yang tinggi dan sikap proaktif dalam mendampingi penerima manfaat. Sementara itu, dimensi sumber daya menjadi tantangan paling mendasar akibat keterbatasan anggaran yang menyebabkan kesenjangan besar antara kebutuhan dan kapasitas penanganan. Meskipun demikian, program ini terbukti memberikan dampak positif berupa peningkatan kualitas fisik hunian, rasa aman, serta kesehatan lingkungan keluarga yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat.
Harmonization of Fines (Taʿzir), Compensation (Ta’wiḍh) and the Financial Information Service System (SLIK) in Sharia Financial Institutions as Cumulative Sanctions for Defaulting Debtors: Analysis of DSN-MUI Fatwa and POJK Nur Irmandi; Abdal; Syamsurijal; Ratna Istianah
Mabahits Al-Uqud Vol 2 No 2 (2025): December
Publisher : Postgraduate of Univeritas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/mau.v2i2.2246

Abstract

This study analyzes penalties (ta’zir) and compensation (ta’wiḍh) in Islamic financial institutions, as well as the role of the Financial Information Service System (SLIK) as a form of cumulative sanctions for defaulting debtors. This study focuses on a crucial research gap: the lack of a harmonized framework between sharia sanctions (DSN-MUI) and reputation sanctions (OJK), which has the potential to cause injustice due to cumulative sanctions for debtors. Focusing on DSN-MUI Fatwas No. 17/2000, No. 43/2004, No. 129/2019, and OJK Regulation No. 18/POJK.03/2017, this study uses a normative juridical method. This study finds that the DSN-MUI fatwas affirm the principle of proportionality by limiting ta’wiḍh to real costs and establishing ta’zir as a disciplinary instrument. However, their implementation in the field shows variation. Integration with reputation sanctions through SLIK, while strengthening oversight, creates a dual sanctions regime that raises issues of fairness. As an original contribution, this article proposes a “tiered sanction model” as a new solution for harmonization. This study concludes that the current dualistic system, without harmonization, systematically disadvantages debtors and requires an immediate regulatory review.
Co-Authors Dewi Nurizki Rabani Nur Irmandi Ratna Istianah Syamsurijal