Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Susi Susilawati
Sekolah Pascasarjana Hukum, Universitas Tadulako
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Kedudukan Badan Pengelolaan Keuangan Haji : Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia Tri Wulyani; Nurhayati Sutan Nokoe; Susi Susilawati
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 1 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i1.1660

Abstract

Pengelolaan keuangan haji merupakan isu strategis karena berkaitan dengan dana umat, perlindungan jemaah, kepatuhan syariah, dan keberlanjutan pembiayaan ibadah haji. Di Indonesia, besarnya dana kelolaan haji, panjangnya daftar tunggu, serta penggunaan nilai manfaat untuk mendukung biaya haji menimbulkan kebutuhan terhadap tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berbasis prinsip kehati-hatian. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam sistem pengelolaan keuangan haji di Indonesia serta membandingkannya dengan model Lembaga Tabung Haji di Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKH berkedudukan sebagai badan hukum publik yang mandiri dan bertanggung jawab dalam penerimaan, pengembangan, pengeluaran, serta pertanggungjawaban keuangan haji berdasarkan prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, transparansi, dan akuntabilitas. Dibandingkan Malaysia, Indonesia memiliki keunggulan pada pemisahan fungsi dan pengawasan berlapis, sedangkan Malaysia unggul dalam integrasi kelembagaan dan sistem subsidi berbasis kemampuan ekonomi. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan koordinasi kelembagaan, transparansi, dan keberlanjutan nilai manfaat dana haji.
Co-Authors Nurhayati Sutan Nokoe Tri Wulyani