Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Hukum Terhadap Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Yang Mensyaratkan Ktp Pemilik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Afifah Mayaningsih
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2281

Abstract

Pembayaran pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu kewajiban masyarakat yang memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan daerah serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, dalam praktiknya, proses pembayaran pajak kendaraan bermotor sering kali mensyaratkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan yang tercantum dalam dokumen kendaraan. Ketentuan tersebut menimbulkan berbagai kendala, khususnya bagi masyarakat yang menguasai kendaraan hasil jual beli namun belum melakukan proses balik nama kepemilikan kendaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor yang mensyaratkan KTP pemilik ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persyaratan KTP pemilik dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor pada dasarnya dimaksudkan untuk menciptakan tertib administrasi dan kepastian hukum. Akan tetapi, penerapan persyaratan tersebut secara kaku dapat menimbulkan hambatan pelayanan publik, mengurangi efektivitas pemungutan pajak, serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kemudahan pelayanan dan asas kemanfaatan.
An Analysis of the Qanun Aceh within the Framework of the Qur’anic Maqāṣid in the Unitary State of the Republic of Indonesia Ahmad Miftahun Ni'am; Afifah Mayaningsih
Academica: Journal of Multidisciplinary Studies Vol. 10 No. 1 (2026): January-June 2026
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/academica.v10i1.14315

Abstract

Despite the constitutional recognition of Aceh’s special autonomy, scholarly debates persist regarding the compatibility of Aceh’s Qanun regulations with the broader legal and ideological framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), particularly when assessed through Qur’anic normative principles. This study aims to examine the extent to which the implementation of Qanun in Aceh Province aligns with the framework of the Maqāṣid al-Qur’an while remaining consistent with the foundational principles of the Indonesian state. Using a qualitative library research approach, this study analyzes legal documents, regional regulations, and scholarly works related to the Qanun, with particular attention to regulations concerning Islamic criminal law, Islamic financial institutions, and educational governance. The analysis focuses on how these regulations function in promoting public welfare, justice, and social order within Acehnese society. The findings reveal that the Qanun of Aceh generally reflects the objectives of the Maqāṣid al-Qur’an, particularly in safeguarding public interests, strengthening moral and social responsibility, and supporting community-based development. Although challenges remain, especially regarding human rights discourse and legal harmonization, the Qanun continues to operate within the constitutional framework of the NKRI. This study contributes to the discourse on Islamic law and constitutional pluralism in Indonesia by demonstrating that regionally based Sharī’a regulations can coexist with national legal systems and serve as a model of local wisdom that reinforces national unity rather than undermining it.