<![CDATA[Transformasi digital pemerintahan merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat, proses penerapan, dampak, dan kendala digitalisasi layanan Smart Office pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas pejabat struktural, staf administrasi, operator aplikasi Smart Office, dan pengguna layanan. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Smart Office mendukung percepatan proses administrasi persuratan, disposisi digital, pelacakan dokumen secara real-time, pengurangan penggunaan kertas, serta peningkatan efisiensi koordinasi antarunit kerja. Proses penerapan dilakukan secara bertahap melalui dukungan regulasi, penyediaan infrastruktur teknologi, sosialisasi, pelatihan, dan adaptasi aparatur. Namun, implementasi masih menghadapi kendala berupa gangguan jaringan, error sistem, keterbatasan kapasitas server, literasi digital aparatur yang belum merata, dan budaya kerja manual. Penelitian ini menegaskan bahwa Smart Office efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, tetapi memerlukan penguatan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, SOP penggunaan, dan evaluasi sistem secara berkala. Digital transformation in government is an essential part of bureaucratic reform aimed at improving the effectiveness, efficiency, transparency, and accountability of public administration. This study aims to analyze the benefits, implementation process, impacts, and challenges of digitalization of the Smart Office service in the Bureau of Government and Regional Autonomy, Regional Secretariat of South Sulawesi Province. This research employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving structural officials, administrative staff, Smart Office application operators, and service users. The data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that Smart Office implementation supports faster correspondence administration, digital disposition, real-time document tracking, reduced paper use, and improved coordination efficiency among work units. The implementation process was carried out gradually through regulatory support, the provision of technological infrastructure, socialization, training, and personnel adaptation. However, several challenges remain, including network disruptions, system errors, limited server capacity, uneven digital literacy among personnel, and a persistent manual work culture. This study confirms that Smart Office effectively supports electronic-based government governance, but requires stronger infrastructure, human resource capacity, operational procedures, and regular system evaluation.]]>
