Garuda - Garba Rujukan Digital

Digitalisasi Layanan Smart Office Pada Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nurliah T Nurliah; Juharni Juharni; Imran Ismail
Paradigma Journal of Administration Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v4i1.8138

Transformasi digital pemerintahan merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat, proses penerapan, dampak, dan kendala digitalisasi layanan Smart Office pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas pejabat struktural, staf administrasi, operator aplikasi Smart Office, dan pengguna layanan. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Smart Office mendukung percepatan proses administrasi persuratan, disposisi digital, pelacakan dokumen secara real-time, pengurangan penggunaan kertas, serta peningkatan efisiensi koordinasi antarunit kerja. Proses penerapan dilakukan secara bertahap melalui dukungan regulasi, penyediaan infrastruktur teknologi, sosialisasi, pelatihan, dan adaptasi aparatur. Namun, implementasi masih menghadapi kendala berupa gangguan jaringan, error sistem, keterbatasan kapasitas server, literasi digital aparatur yang belum merata, dan budaya kerja manual. Penelitian ini menegaskan bahwa Smart Office efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, tetapi memerlukan penguatan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, SOP penggunaan, dan evaluasi sistem secara berkala. Digital transformation in government is an essential part of bureaucratic reform aimed at improving the effectiveness, efficiency, transparency, and accountability of public administration. This study aims to analyze the benefits, implementation process, impacts, and challenges of digitalization of the Smart Office service in the Bureau of Government and Regional Autonomy, Regional Secretariat of South Sulawesi Province. This research employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving structural officials, administrative staff, Smart Office application operators, and service users. The data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that Smart Office implementation supports faster correspondence administration, digital disposition, real-time document tracking, reduced paper use, and improved coordination efficiency among work units. The implementation process was carried out gradually through regulatory support, the provision of technological infrastructure, socialization, training, and personnel adaptation. However, several challenges remain, including network disruptions, system errors, limited server capacity, uneven digital literacy among personnel, and a persistent manual work culture. This study confirms that Smart Office effectively supports electronic-based government governance, but requires stronger infrastructure, human resource capacity, operational procedures, and regular system evaluation.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT Bank Mega Tbk KCP Pettarani Makassar Nur Adelia; Syamsul Bahri; Juharni Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v4i1.8196

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah di PT Bank Mega Tbk. Kantor Cabang Pembantu Pettarani Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner kepada 90 nasabah yang dipilih menggunakan teknik non-probability sampling dengan kriteria telah menjadi nasabah minimal 3 bulan. Kualitas pelayanan diukur melalui lima dimensi SERVQUAL, yaitu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati, sedangkan kepuasan nasabah diukur berdasarkan persepsi nasabah terhadap layanan yang diterima. Data dianalisis menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan regresi linier sederhana dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berada pada kategori cukup baik dengan skor rata-rata 3,05, sedangkan kepuasan nasabah juga berada pada kategori cukup baik dengan skor rata-rata 2,92. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,624 > t tabel 1,98 dengan signifikansi 0,01 < 0,05. Nilai R Square sebesar 0,570 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berkontribusi sebesar 57,0% terhadap kepuasan nasabah. Dengan demikian, kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. This study aims to analyze the effect of service quality on customer satisfaction at PT Bank Mega Tbk Pettarani Sub-Branch, Makassar. This research employed a quantitative approach using a survey method. Data were collected through questionnaires distributed to 90 customers selected using a non-probability sampling technique, with the criterion that respondents had been customers for at least three months. Service quality was measured using five SERVQUAL dimensions, namely tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy, while customer satisfaction was measured based on customers’ perceptions of the services received. The data were analyzed using validity tests, reliability tests, classical assumption tests, and simple linear regression with SPSS. The findings indicate that service quality was in the fairly good category, with an average score of 3.05, while customer satisfaction was also in the fairly good category, with an average score of 2.92. The t-test result indicated that the t-value was 2.624 > the t-table value of 1.98, with a significance value of 0.01 < 0.05. The R-squared value of 0.570 indicates that service quality accounts for 57.0% of the variation in customer satisfaction. Thus, service quality has a positive and significant effect on customer satisfaction.

Implementasi Digitalisasi Layanan Publik Pada Usaha Mikro Di PT Barokah Biqalbin Salim Arham Arham; Juharni Juharni; Syamsul Bahri
Paradigma Journal of Administration Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v4i1.8321

Digitalisasi layanan publik merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, aksesibilitas, dan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi digitalisasi layanan publik pada PT Barokah Biqalbin Salim sebagai usaha mikro di bidang fashion syar’i, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pemanfaatan layanan publik digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan publik telah dimanfaatkan melalui pengurusan perizinan usaha berbasis Online Single Submission (OSS), layanan perpajakan digital, dan penggunaan platform digital untuk mendukung pemasaran usaha. Digitalisasi memberikan manfaat berupa kemudahan akses layanan, efisiensi administrasi, peningkatan legalitas usaha, serta perluasan peluang pemasaran. Namun, implementasinya belum optimal karena masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan literasi digital, minimnya sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah, kendala teknis pada sistem, serta belum tertatanya dokumentasi administrasi internal perusahaan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi layanan publik pada usaha mikro sangat bergantung pada kesiapan internal organisasi, kemampuan sumber daya manusia, ketertiban administrasi, serta dukungan ekosistem digital yang berkelanjutan. Public service digitalization is an important part of bureaucratic reform aimed at improving the efficiency, transparency, accessibility, and quality of government services for society, including micro-enterprises. This study aims to analyze the implementation of public service digitalization at PT Barokah Biqalbin Salim as a micro-enterprise in the sharia fashion sector and to identify the supporting and inhibiting factors in the use of digital public services. This research employed a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation study, and were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that public service digitalization has been utilized through business licensing via the Online Single Submission (OSS) system, digital taxation services, and the use of digital platforms to support business marketing. Digitalization provides benefits such of easier access to services, administrative efficiency, improved legal compliance, and broader marketing opportunities. However, its implementation has not been fully optimal due to limited digital literacy, inadequate government outreach and assistance, technical system constraints, and poorly organized internal administrative documentation. This study emphasizes that the success of public service digitalization in micro-enterprises depends on internal organizational readiness, human resource capacity, administrative orderliness, and a sustainable digital ecosystem.

Mekanisme Pengawasan Internal Inspektorat Kabupaten Kaimana Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Basce Felayati Sabuku; Muhammad Ridha Suaib; Juharni Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v4i1.8981

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kaimana dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas aparatur pada Inspektorat Kabupaten Kaimana yang terlibat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal. Data dianalisis melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal dilaksanakan melalui cakupan objek pengawasan, peningkatan kualitas temuan dan rekomendasi, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, deteksi dan pencegahan penyimpangan, serta perbaikan sistem pengendalian internal. Faktor pendukung pelaksanaan pengawasan internal meliputi landasan regulasi yang jelas, komitmen pimpinan daerah, kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, ketersediaan sarana dan prasarana, serta budaya organisasi yang menjunjung integritas dan akuntabilitas. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran serta lemahnya komunikasi dan koordinasi. Penelitian ini menegaskan bahwa pengawasan internal yang terstruktur dan berkelanjutan berperan penting dalam memperkuat akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah. This study aims to analyze the internal supervision mechanisms implemented by the Kaimana Regency Inspectorate to improve local government performance and identify the supporting and inhibiting factors in their implementation. This research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and a documentation study. The informants consisted of officials at the Kaimana Regency Inspectorate who were directly involved in internal supervision functions. Data were analyzed through data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings show that internal supervision mechanisms are implemented through the determination of supervision objectives, the improvement of the quality of findings and recommendations, the monitoring of follow-up actions, the detection and prevention of irregularities, and the improvement of the internal control system. Supporting factors include a clear regulatory framework, local leadership commitment, human resource competence and professionalism, implementation of the Government Internal Control System, availability of supporting facilities and infrastructure, and an organizational culture that upholds integrity and accountability. Meanwhile, the inhibiting factors include budget limitations and weak communication and coordination. This study confirms that structured and continuous internal supervision plays an important role in strengthening accountability and improving local government performance.

Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Dan Kualitas Pelayanan di RSUD Regional La Mappapenning Bone Muh. Yudhi Setyawan Irfan; Imran Ismail; Juharni Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v4i1.8983

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan kedisiplinan dan kualitas pelayanan di RSUD Regional La Mappapenning Bone. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, termasuk data absensi elektronik e-SIAP periode Januari–Agustus 2025. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan disiplin telah berjalan secara administratif melalui penerapan e-SIAP, pengawasan internal, serta pemberian sanksi dan penghargaan. Namun, implementasi tersebut belum sepenuhnya efektif dalam membentuk disiplin substantif karena masih berorientasi pada kepatuhan terhadap kehadiran. Faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi meliputi kepemimpinan, konsistensi pengawasan, komunikasi kebijakan, dan budaya kerja organisasi. Dampak kebijakan terlihat pada peningkatan kepatuhan administratif, tetapi belum sepenuhnya meningkatkan kesiapan kerja, ketepatan waktu pelayanan, dan konsistensi dalam pelaksanaan tugas. Penelitian ini menegaskan perlunya integrasi disiplin administratif dengan indikator kinerja substantif serta penguatan budaya kerja profesional. This study aims to analyze the implementation of the civil servant discipline policy to improve employee discipline and service quality at La Mappapenning Regional Hospital, Bone. This research employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, including electronic attendance records from the e-SIAP system for the period of January to August 2025. Data were analyzed using Miles and Huberman’s interactive model, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that the discipline policy has been administratively implemented through the e-SIAP system, internal supervision, and the application of sanctions and rewards. However, its implementation has not been fully effective in developing substantive discipline, as it remains oriented toward attendance compliance. The effectiveness of policy implementation is influenced by leadership, consistency of supervision, policy communication, and organizational work culture. The policy has improved administrative compliance, particularly employee attendance, but has not fully enhanced work readiness, service punctuality, and consistency in task performance. This study highlights the need to integrate administrative discipline with substantive performance indicators and strengthen a professional work culture.

Strategi Peningkatan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada PT PLN (Persero) Gardu Induk Bakaru 150 kV Kabupaten Pinrang Yusril Imam Wahyudi; Imran Ismail; Juharni Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v4i1.8985

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek strategis dalam operasional sektor ketenagalistrikan karena berkaitan dengan pengendalian risiko kerja di lingkungan bertegangan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan K3, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhinya, serta merumuskan strategi peningkatan K3 di PT PLN (Persero) Gardu Induk Bakaru 150 kV Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang meliputi unsur manajemen, pengawas K3, dan pekerja lapangan. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, serta analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan K3 telah berjalan cukup baik melalui ketersediaan SOP, penggunaan alat pelindung diri, penerapan SMK3, dukungan manajemen, dan tenaga kerja bersertifikasi. Namun, masih terdapat kelemahan berupa kepatuhan pekerja yang belum merata, pengawasan lapangan yang terbatas, dan pelatihan K3 yang belum rutin. Strategi peningkatan K3 diarahkan pada optimalisasi SMK3, penguatan budaya keselamatan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penerapan pengawasan dan audit K3 secara berkala, serta penguatan kepatuhan terhadap SOP dan penggunaan alat pelindung diri. Occupational Safety and Health (OSH) is a strategic aspect of electricity sector operations because it is closely related to risk control in high-voltage work environments. This study aims to analyze OSH implementation, identify internal and external factors affecting it, and formulate strategies to improve OSH at the PT PLN (Persero) Bakaru 150 kV Substation in Pinrang Regency. This research employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving management personnel, OSH supervisors, and field workers. The data were analyzed through data reduction, data display, conclusion drawing, and SWOT analysis. The findings show that OSH implementation has been relatively good, as evidenced by the availability of standard operating procedures, the use of personal protective equipment, the implementation of an OSH management system, management support, and certified workers. However, several weaknesses remain, including uneven worker compliance, limited field supervision, and irregular OSH training. The strategies for improving OSH are directed toward optimizing the OSH management system, strengthening safety culture, improving human resource competence, implementing regular OSH supervision and audits, and reinforcing compliance with standard operating procedures and the use of personal protective equipment.

Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kualitas Pelayanan Di Pengadilan Negeri Malili Brigita Olivia Yuam; Syamsul Bahri; Juharni Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v4i1.8987

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas publik dan gaya kepemimpinan terhadap kualitas pelayanan di Pengadilan Negeri Malili, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional. Populasi penelitian adalah seluruh pegawai Pengadilan Negeri Malili sebanyak 24 orang, sehingga teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode sensus. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert, kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan dengan nilai koefisien regresi 0,457, nilai t sebesar 3,860, dan signifikansi < 0,001. Gaya kepemimpinan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan dengan nilai koefisien regresi 0,266, nilai t sebesar 2,908, dan signifikansi 0,008. Secara simultan, akuntabilitas publik dan gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan dengan nilai F sebesar 40,965 dan signifikansi < 0,001. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,777 menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut menjelaskan 77,7% variasi kualitas pelayanan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan akuntabilitas publik dan gaya kepemimpinan partisipatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan. This study aims to analyze the influence of public accountability and leadership style on service quality at the Malili District Court, both partially and simultaneously. This research employed a correlational quantitative approach. The population consisted of all 24 employees of the Malili District Court; therefore, a census sampling technique was applied. Data were collected using a Likert-scale questionnaire and analyzed through multiple linear regression with the assistance of SPSS. The results show that public accountability has a positive and significant effect on service quality, with a regression coefficient of 0.457, a t-value of 3.860, and a significance value of < 0.001. Leadership style also has a positive and significant effect on service quality, with a regression coefficient of 0.266, a t-value of 2.908, and a significance value of 0.008. Simultaneously, public accountability and leadership style significantly influence service quality, with an F-value of 40.965 and a significance value of < 0.001. The Adjusted R Square value of 0.777 indicates that both variables explain 77.7% of the variation in service quality. This study emphasizes the importance of strengthening public accountability and participatory leadership to improve the quality of judicial services.

Kinerja Organisasi Bappeda Kabupaten Sorong Selatan: Analisis Motivasi Kerja Pegawai dan Koordinasi Kelembagaan Billy Syatauw; Juharni Juharni; Muhammad Ridha Suaib
Paradigma Journal of Administration Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v4i1.8989

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja organisasi pada Kantor Bappeda Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, dengan fokus pada motivasi kerja pegawai, koordinasi kelembagaan antara Bappeda dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta faktor pendukung dan penghambat pengembangan kinerja organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan informan yang terdiri atas unsur pimpinan dan pegawai Bappeda yang terlibat dalam proses perencanaan, koordinasi, dan administrasi organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja organisasi pada aspek motivasi kerja pegawai dipengaruhi oleh kelayakan gaji, kondisi kerja, dan pengaturan jam kerja. Sementara itu, koordinasi kelembagaan antara Bappeda dan OPD didukung oleh komunikasi kelembagaan, pencapaian tujuan, kejelasan struktur organisasi, dan penerapan standar operasional prosedur. Faktor pendukung pengembangan kinerja organisasi meliputi kepemimpinan yang efektif, sumber daya manusia yang kompeten, budaya organisasi yang mendukung, komunikasi yang efektif, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi. Adapun faktor penghambat meliputi kepemimpinan yang belum optimal, komunikasi internal yang lemah, budaya organisasi yang kurang adaptif, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, dan kurangnya teknologi pendukung. This study aims to analyze organizational performance at the Bappeda Office of South Sorong Regency, Southwest Papua Province, focusing on employee motivation, institutional coordination between Bappeda and Regional Apparatus Organizations (OPDs), and the factors that support and hinder organizational performance development. This research employed a qualitative approach with a case study method. Data were collected through observation, interviews, and documentation, involving informants from Bappeda's leadership and staff of Bappeda who were engaged in planning, coordination, and organizational administration. The findings show that organizational performance in terms of employee work motivation is influenced by salary adequacy, working conditions, and working-hour arrangements. Meanwhile, institutional coordination between Bappeda and OPDs is supported by institutional communication, goal achievement, a clear organizational structure, and the implementation of standard operating procedures. The supporting factors for organizational performance development include effective leadership, competent human resources, a supportive organizational culture, effective communication, and the use of technology and information systems. The inhibiting factors include suboptimal leadership, weak internal communication, a less adaptive organizational culture, limited human resource competence, and insufficient supporting technology.

Peran Dinas Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Penurunan Stunting Di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya Antonius Anny; Imran Ismail; Juharni Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v4i1.8990

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Ketahanan Pangan dalam mendukung penurunan stunting di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan ketahanan pangan di daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan berperan dalam meningkatkan aksesibilitas pangan, memperkuat distribusi pangan ke wilayah terpencil, mendorong pemanfaatan pangan lokal, mengembangkan diversifikasi pangan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan edukasi gizi. Upaya tersebut mendukung penurunan stunting karena ketahanan pangan rumah tangga berhubungan erat dengan ketersediaan pangan bergizi, kemampuan masyarakat dalam memperoleh pangan, dan perubahan perilaku konsumsi. Namun, pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi hambatan berupa kondisi geografis yang sulit, infrastruktur yang belum memadai, pola produksi pangan yang masih tradisional, keterbatasan distribusi dan logistik, lemahnya koordinasi program, serta keterbatasan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia. Penelitian ini menegaskan bahwa penurunan stunting di Kabupaten Sorong Selatan memerlukan penguatan konvergensi lintas sektor, perbaikan sistem distribusi pangan, peningkatan infrastruktur pangan, pemanfaatan pangan lokal, serta edukasi gizi berkelanjutan bagi masyarakat. This study aims to analyze the role of the Food Security Agency in supporting stunting reduction in South Sorong Regency, Southwest Papua Province, and to identify the barriers to achieving regional food security. This research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the Food Security Agency plays a role in improving food accessibility, strengthening food distribution to remote areas, promoting the use of local food resources, developing food diversification, and enhancing human resource capacity through training and nutrition education. These efforts support stunting reduction because household food security is closely related to the availability of nutritious food, people’s ability to access food, and changes in consumption behavior. However, program implementation has not been fully optimal due to several barriers, including difficult geographical conditions, inadequate infrastructure, traditional food production patterns, limited distribution and logistics, weak program coordination, and limited organizational and human resource capacity. This study emphasizes that reducing stunting in South Sorong Regency requires stronger cross-sectoral convergence, improved food distribution systems, enhanced food infrastructure, the utilization of local food resources, and continuous nutrition education for the community.

Evaluasi Model CIPP Terhadap Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi SIAP BOSS Pada DPMPTSP Kabupaten Pinrang Arung Dhany; Delly Mustafa; Juharni Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v4i1.8992

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelayanan publik berbasis aplikasi SIAP BOSS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang dengan menggunakan model CIPP yang mencakup aspek context, input, process, dan product. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas aparatur DPMPTSP dan masyarakat pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek konteks, aplikasi SIAP BOSS relevan dengan kebutuhan digitalisasi pelayanan perizinan dan nonperizinan. Pada aspek input, dukungan kepemimpinan, infrastruktur teknologi, SOP, helpdesk, dan integrasi tanda tangan elektronik menjadi faktor pendukung utama. Pada aspek proses, aplikasi ini meningkatkan ketepatan waktu, akurasi, transparansi, kemudahan akses, dan kenyamanan pelayanan. Pada aspek produk, SIAP BOSS berkontribusi terhadap peningkatan jumlah izin, kepuasan masyarakat, serta kepercayaan publik terhadap kinerja DPMPTSP. Meskipun demikian, layanan ini masih menghadapi tantangan berupa literasi digital masyarakat, stabilitas sistem, kompetensi aparatur, dan integrasi antarperangkat daerah. This study aims to evaluate public services through the SIAP BOSS application at the One-Stop Integrated Investment and Licensing Service Office (DPMPTSP) of Pinrang Regency using the CIPP model, which includes context, input, process, and product aspects. This research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The informants consisted of DPMPTSP officials and community service users. The findings show that, in the context aspect, the SIAP BOSS application is relevant to the need for digitalizing licensing and non-licensing services. In terms of input, leadership support, technological infrastructure, standard operating procedures, helpdesk services, and electronic signature integration are the main supporting factors. In terms of process, the application improves timeliness, accuracy, transparency, service accessibility, and user convenience. In terms of products, SIAP BOSS contributes to increased permit issuance, public satisfaction, and public trust in DPMPTSP's performance. However, the service still faces challenges related to public digital literacy, system stability, staff competence, and inter-agency integration.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search