<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika birokrasi dalam pelayanan KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa. Fokus penelitian diarahkan pada kualitas pelayanan, etika aparatur birokrasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi penerapan etika birokrasi dalam pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah tujuh orang, terdiri atas tiga aparatur Disdukcapil dan empat masyarakat pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan KTP elektronik belum berjalan optimal karena masih terdapat keterlambatan layanan, kesalahan penginputan data, ketidakjelasan informasi, serta respons aparatur yang belum konsisten. Etika birokrasi aparatur juga belum sepenuhnya terinternalisasi, terutama dalam aspek integritas, profesionalisme, dan keadilan dalam memberikan pelayanan. Faktor yang memengaruhi kondisi tersebut meliputi kompetensi aparatur, budaya organisasi, kepemimpinan, mekanisme pengawasan, serta tuntutan masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan etika birokrasi merupakan prasyarat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, akuntabel, transparan, responsif, dan adil. This study aims to analyze bureaucratic ethics in electronic identity card services at the Population and Civil Registration Office of Mamasa Regency. The research focuses on service quality, bureaucratic apparatus ethics, and the factors influencing the implementation of bureaucratic ethics in public service delivery. This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The informants consisted of seven participants, including three officials from the Population and Civil Registration Office and four community members as service users. The findings show that electronic identity card services have not been implemented optimally, as evidenced by service delays, data entry errors, unclear information, and inconsistent responsiveness among officials. Bureaucratic ethics have also not been fully internalized, particularly in terms of integrity, professionalism, and fairness in service delivery. The influencing factors include apparatus competence, organizational culture, leadership, supervision mechanisms, and public demands. This study confirms that strengthening bureaucratic ethics is an essential prerequisite for improving population administration services that are professional, accountable, transparent, responsive, and fair.]]>
