Nurkaidah Nurkaidah
Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Etika Birokrasi Dalam Pelayanan KTP Elektronik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa Julians Henry Asep Supriady; Delly Mustafa; Nurkaidah Nurkaidah
Paradigma Journal of Administration Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v4i1.8336

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika birokrasi dalam pelayanan KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa. Fokus penelitian diarahkan pada kualitas pelayanan, etika aparatur birokrasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi penerapan etika birokrasi dalam pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah tujuh orang, terdiri atas tiga aparatur Disdukcapil dan empat masyarakat pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan KTP elektronik belum berjalan optimal karena masih terdapat keterlambatan layanan, kesalahan penginputan data, ketidakjelasan informasi, serta respons aparatur yang belum konsisten. Etika birokrasi aparatur juga belum sepenuhnya terinternalisasi, terutama dalam aspek integritas, profesionalisme, dan keadilan dalam memberikan pelayanan. Faktor yang memengaruhi kondisi tersebut meliputi kompetensi aparatur, budaya organisasi, kepemimpinan, mekanisme pengawasan, serta tuntutan masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan etika birokrasi merupakan prasyarat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, akuntabel, transparan, responsif, dan adil. This study aims to analyze bureaucratic ethics in electronic identity card services at the Population and Civil Registration Office of Mamasa Regency. The research focuses on service quality, bureaucratic apparatus ethics, and the factors influencing the implementation of bureaucratic ethics in public service delivery. This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The informants consisted of seven participants, including three officials from the Population and Civil Registration Office and four community members as service users. The findings show that electronic identity card services have not been implemented optimally, as evidenced by service delays, data entry errors, unclear information, and inconsistent responsiveness among officials. Bureaucratic ethics have also not been fully internalized, particularly in terms of integrity, professionalism, and fairness in service delivery. The influencing factors include apparatus competence, organizational culture, leadership, supervision mechanisms, and public demands. This study confirms that strengthening bureaucratic ethics is an essential prerequisite for improving population administration services that are professional, accountable, transparent, responsive, and fair.
Persepsi Anggota DPRD Terhadap Pengaruh Kualitas Layanan Dan Akuntabilitas Pada Kepercayaan Publik DPRD Kota Makassar Tripentita Loto Patandianan; Syamsul Bahri; Nurkaidah Nurkaidah
Paradigma Journal of Administration Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v4i1.8986

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi anggota DPRD terhadap pengaruh kualitas layanan dan akuntabilitas terhadap kepercayaan publik terhadap DPRD Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional. Populasi penelitian adalah seluruh anggota DPRD Kota Makassar dengan jumlah sampel sebanyak 50 responden yang ditentukan melalui teknik sampling jenuh. Data dikumpulkan melalui kuesioner tertutup menggunakan skala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan SPSS versi 26. Kualitas layanan diukur melalui dimensi bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati, sedangkan akuntabilitas diukur melalui transparansi, pertanggungjawaban, dan integritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan publik dengan nilai t hitung 4,665 dan signifikansi < 0,001. Akuntabilitas juga berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai t hitung 5,990 dan signifikansi < 0,001. Secara simultan, kualitas layanan dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan publik dengan nilai F hitung 31,433 dan Adjusted R Square 0,554. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan responsivitas layanan, keterbukaan informasi, pertanggungjawaban kinerja, dan integritas kelembagaan penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap DPRD Kota Makassar. This study aims to analyze DPRD members’ perceptions of the influence of service quality and accountability on public trust in the Makassar City Regional House of Representatives. This research employed a quantitative correlational approach. The population consisted of all members of the Makassar City DPRD, with a sample of 50 respondents selected using saturated sampling. Data were collected through a closed-ended Likert-scale questionnaire and analyzed using multiple linear regression with SPSS version 26. Service quality was measured through the dimensions of tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy, while accountability was measured through transparency, responsibility, and integrity. The findings show that service quality has a positive and significant effect on public trust, with a t-value of 4.665 and a significance level of < 0.001. Accountability also has a positive and significant effect, with a t-value of 5.990 and a significance level of < 0.001. Simultaneously, service quality and accountability significantly influence public trust, with an F-value of 31.433 and an Adjusted R Square of 0.554. These findings indicate that improving service responsiveness, information transparency, performance accountability, and institutional integrity is important for strengthening public trust in the Makassar City DPRD.
Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Komanggaret Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan Ambrosius Onim; Nurkaidah Nurkaidah; Muhammad Ridha Suaib
Paradigma Journal of Administration Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v4i1.8991

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pengentasan kemiskinan di Kampung Komanggaret, Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan; mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program; serta menelaah manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan melalui penguatan ekonomi lokal, padat karya tunai kampung, penguatan BUMKam dan usaha mikro, layanan konseling dan edukasi sosial, peningkatan layanan dasar, perbaikan gizi dan pencegahan stunting, serta penguatan kapasitas kelembagaan kampung. Faktor pendukung pelaksanaan program meliputi landasan kebijakan, dukungan kelembagaan, koordinasi lintas sektor, pendanaan, komitmen aparatur, dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, faktor penghambat meliputi lemahnya integrasi program, keterbatasan data, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kondisi geografis yang sulit dijangkau. Program tersebut memberikan manfaat bagi pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan, penguatan modal sosial, dan tata kelola kampung. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinkronisasi program dan penguatan basis data kemiskinan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan di wilayah terpencil. This study aims to analyze the implementation of poverty alleviation programs in Komanggaret Village, Saifi District, South Sorong Regency, identify the supporting and inhibiting factors in program implementation, and examine the benefits of the programs for improving community welfare. This research employed a qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that poverty alleviation programs have been implemented through local economic strengthening, village cash-for-work activities, strengthening of village-owned enterprises (BUMKam) and micro-enterprises, counseling and social education services, improvements of basic services, nutrition improvement and stunting prevention, and strengthening of village institutional capacity. The supporting factors in program implementation include the existence of a policy foundation, institutional support, cross-sectoral coordination, funding, the commitment of local apparatus, and community participation. Meanwhile, the inhibiting factors include weak program integration, limited data availability, low human resource capacity, inadequate facilities and infrastructure, and difficult geographical conditions. These programs provide benefits in fulfilling basic needs, increasing income, strengthening social capital, and improving village governance. This study emphasizes the importance of program synchronization and the strengthening of poverty databases to enhance the effectiveness of poverty alleviation policies in remote areas.