Garuda - Garba Rujukan Digital

Evaluasi Model CIPP Terhadap Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi SIAP BOSS Pada DPMPTSP Kabupaten Pinrang Arung Dhany; Delly Mustafa; Juharni Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v4i1.8992

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelayanan publik berbasis aplikasi SIAP BOSS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang dengan menggunakan model CIPP yang mencakup aspek context, input, process, dan product. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas aparatur DPMPTSP dan masyarakat pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek konteks, aplikasi SIAP BOSS relevan dengan kebutuhan digitalisasi pelayanan perizinan dan nonperizinan. Pada aspek input, dukungan kepemimpinan, infrastruktur teknologi, SOP, helpdesk, dan integrasi tanda tangan elektronik menjadi faktor pendukung utama. Pada aspek proses, aplikasi ini meningkatkan ketepatan waktu, akurasi, transparansi, kemudahan akses, dan kenyamanan pelayanan. Pada aspek produk, SIAP BOSS berkontribusi terhadap peningkatan jumlah izin, kepuasan masyarakat, serta kepercayaan publik terhadap kinerja DPMPTSP. Meskipun demikian, layanan ini masih menghadapi tantangan berupa literasi digital masyarakat, stabilitas sistem, kompetensi aparatur, dan integrasi antarperangkat daerah. This study aims to evaluate public services through the SIAP BOSS application at the One-Stop Integrated Investment and Licensing Service Office (DPMPTSP) of Pinrang Regency using the CIPP model, which includes context, input, process, and product aspects. This research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The informants consisted of DPMPTSP officials and community service users. The findings show that, in the context aspect, the SIAP BOSS application is relevant to the need for digitalizing licensing and non-licensing services. In terms of input, leadership support, technological infrastructure, standard operating procedures, helpdesk services, and electronic signature integration are the main supporting factors. In terms of process, the application improves timeliness, accuracy, transparency, service accessibility, and user convenience. In terms of products, SIAP BOSS contributes to increased permit issuance, public satisfaction, and public trust in DPMPTSP's performance. However, the service still faces challenges related to public digital literacy, system stability, staff competence, and inter-agency integration.

Evaluasi Sistem Pelayanan Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Baubau Muhammad Arman; Delly Mustafa; Ali Anas
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 1 (2025): Paradigma Journal of Administration, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i1.6018

Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi komprehensif terhadap sistem pelayanan tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Baubau, dengan fokus pada identifikasi faktor-faktor penghambat dan tingkat pemenuhan standar kualitas pelayanan. Metode penelitian kualitatif deskriptif diterapkan melalui teknik pengumpulan data triangulasi, mencakup wawancara mendalam dengan delapan informan (pejabat struktural, staf pelayanan, dan masyarakat), observasi langsung di lokasi layanan, serta analisis dokumen kebijakan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa implementasi pelayanan telah memenuhi lima dimensi kualitas utama (Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy) dengan dukungan inovasi digital seperti Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SINAKER) dan absensi daring yang meningkatkan efisiensi administratif. Namun, teridentifikasi empat kendala struktural: (1) defisit sumber daya manusia permanen, (2) koordinasi antarinstansi yang belum optimal, (3) keterlambatan pemrosesan dokumen akibat kendala teknis dan administratif, serta (4) rendahnya literasi masyarakat tentang kepatuhan waktu pengurusan administrasi. Rekomendasi strategis mencakup penguatan kapasitas aparatur melalui rekrutmen pegawai tetap, integrasi sistem informasi lintas sektor, sosialisasi prosedur berbasis media digital-konvensional, dan peningkatan anggaran infrastruktur pendukung. Implikasi penelitian menegaskan perlunya pendekatan holistik dalam transformasi pelayanan publik yang menggabungkan aspek kelembagaan, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat. This study conducts a comprehensive evaluation of the labor service system at the Department of Manpower in Baubau City, focusing on identifying inhibiting factors and compliance with service quality standards. A descriptive qualitative method was employed using triangulated data collection techniques, including in-depth interviews with eight informants (structural officials, service staff, and community members), direct observation at service locations, and analysis of policy documents. Findings reveal that service implementation fulfills five core quality dimensions (Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy), supported by digital innovations such as the Labor Information System (SINAKER) and online attendance, which enhance administrative efficiency. However, four structural constraints were identified: (1) shortage of permanent human resources, (2) suboptimal inter-agency coordination, (3) document processing delays due to technical and administrative obstacles, and (4) low public awareness regarding timely administrative compliance. Strategic recommendations include strengthening staff capacity through permanent recruitment, cross-sectoral information system integration, digital-traditional media-based procedure socialization, and increased infrastructure funding. The research implications underscore the necessity for a holistic approach to public service transformation, combining institutional, technological, and community empowerment aspects.

Analisis Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Chaerul Azmi; Delly Mustafa; Juharni Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 1 (2025): Paradigma Journal of Administration, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i1.6019

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat disiplin kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dengan fokus pada tiga indikator utama: Disiplin Waktu, Disiplin Peraturan, dan Disiplin Tanggung Jawab. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data meliputi informan struktural, operator kepegawaian, dan PPPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja ASN secara umum cukup baik, namun masih terdapat tantangan dalam Disiplin Waktu, seperti ketidaktepatan kedatangan, penyelesaian tugas, dan pemanfaatan waktu istirahat. Disiplin Peraturan menunjukkan kepatuhan terhadap SOP dan aturan pakaian dinas, tetapi terhambat oleh pembaruan regulasi dan pengawasan. Disiplin Tanggung Jawab relatif baik, meskipun terdapat masalah distribusi tugas dan pemeliharaan inventaris. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan pengawasan berbasis teknologi, pembaruan regulasi, pelatihan ASN, dan manajemen beban kerja yang lebih efektif. This study aims to analyze the level of work discipline among Civil Servants (ASN) at the Makassar City Public Works Office, focusing on three main indicators: Time Discipline, Regulatory Discipline, and Responsibility Discipline. The research employs a descriptive qualitative method, with data collected through observation, interviews, and documentation. Data sources include structural officials, personnel operators, and PPPK employees. The findings indicate that overall work discipline is relatively good, but challenges remain in Time Discipline, such as punctuality, task completion, and rest time utilization. Regulatory Discipline shows compliance with SOPs and uniform regulations, yet faces obstacles due to regulatory updates and supervision. Responsibility Discipline is relatively strong, though issues like uneven task distribution and inventory maintenance persist. Recommendations include strengthening technology-based supervision, updating regulations, providing employee training, and improving workload management.

Analisis Kinerja Organisasi Pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya Frederik Any; Delly Mustafa; Ridha Suaib
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 1 (2025): Paradigma Journal of Administration, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i1.6020

Penelitian bertujuan untuk menganalisis Kinerja Organisasi pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, dengan fokus pada Aksesibilitas Pangan, Distribusi Pangan, Peningkatan Infrastruktur Pangan, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aksesibilitas Pangan telah dilaksanakan meskipun belum optimal, sementara Distribusi Pangan dilakukan melalui kerja sama dengan BULOG namun masih menghadapi kendala geografis dan infrastruktur. Peningkatan Infrastruktur Pangan telah direncanakan sesuai visi-misi dinas, sedangkan Peningkatan Kualitas SDM melalui pelatihan belum berkelanjutan. Faktor Internal seperti SDM, Budaya Organisasi, dan Prosedur Kerja, serta Faktor Eksternal seperti Kebijakan Pemerintah dan Kondisi Alam, secara signifikan memengaruhi kinerja organisasi. Studi ini merekomendasikan penguatan sistem distribusi, peningkatan kapasitas SDM, dan adaptasi teknologi untuk memperkuat Ketahanan Pangan di wilayah tersebut. This study examines Organizational Performance at the Food Security Office of South Sorong Regency, Southwest Papua Province, focusing on Food Accessibility, Food Distribution, Food Infrastructure Development, and Human Resource (HR) Quality Improvement. A descriptive qualitative method was employed, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation studies. The findings indicate that Food Accessibility has been implemented but remains suboptimal, while Food Distribution is conducted in collaboration with BULOG yet faces geographical and infrastructural challenges. Food Infrastructure Development aligns with the office’s vision and mission, whereas HR Quality Improvement through training lacks sustainability. Internal factors such as HR, Organizational Culture, and Work Procedures, alongside External factors like Government Policies and Natural Conditions, significantly influence organizational performance. The study recommends strengthening distribution systems, enhancing HR capacity, and adopting technology to improve Food Security in the region.

Peran Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Kasus Penerbitan Dokumen Kependudukan Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Annisa Annisa; Delly Mustafa; Juharni Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 1 (2025): Paradigma Journal of Administration, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i1.6024

Penelitian bertujuan untuk menganalisis peran birokrasi pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, dengan fokus pada penerbitan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran (AK). Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Ende berperan sebagai regulator, penyedia layanan, dan fasilitator melalui inovasi berbasis digital seperti Sistem Informasi Kependudukan (SIK) dan Kelimutu Box. Namun, tantangan utama meliputi keterbatasan sarana prasarana, kompetensi SDM, dan kompleksitas birokrasi yang berdampak pada kualitas pelayanan. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi perbaikan sistem administrasi kependudukan dengan menekankan pada peningkatan kapasitas SDM, modernisasi infrastruktur, dan penyederhanaan prosedur. This study examines the role of government bureaucracy in administering population administration services in Ende Regency, East Nusa Tenggara, focusing on the issuance of population documents such as Identity Cards (KTP), Family Cards (KK), and Birth Certificates (AK). The research employs a qualitative approach with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and document studies. The findings reveal that the Ende Regency government acts as a regulator, service provider, and facilitator through digital innovations like the Population Information System (SIK) and Kelimutu Box. However, major challenges include inadequate infrastructure, human resource competencies, and bureaucratic complexity, which affect service quality. These findings highlight the need for improvements in population administration systems by emphasizing capacity building, infrastructure modernization, and procedural simplification.

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Badan Penelitian, Pengembangan Dan Perencanaan Di Kabupaten Polewali Mandar Kesuma Jaya; Delly Mustafa; Syamsuddin Maldun
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 1 (2025): Paradigma Journal of Administration, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i1.6028

Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Badan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan (Balitbangren) Kabupaten Polewali Mandar. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini mengevaluasi empat aspek implementasi berdasarkan teori George C. Edward III: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD berjalan optimal pada aspek komunikasi (transmisi informasi efektif melalui platform digital), sumber daya (ketersediaan SDM dan fasilitas), serta struktur birokrasi (kepatuhan terhadap SOP dan pendelegasian wewenang). Namun, dimensi insentif dalam disposisi menjadi kendala utama. Kualitas perencanaan dinilai melalui tiga indikator—Keselarasan Antar Dokumen, Konsistensi Perencanaan-Penganggaran, dan Ketepatan Waktu—yang seluruhnya mencapai hasil positif. Tantangan teknis meliputi gangguan server dan keterbatasan fitur aplikasi, seperti ketiadaan opsi impor data. Temuan merekomendasikan penyempurnaan fitur teknis SIPD, pemberian insentif bagi pelaksana, serta peningkatan kapasitas infrastruktur untuk memperkuat tata kelola pembangunan berbasis teknologi. This study examines the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) in development planning at the Research, Development, and Planning Agency (Balitbangren) of Polewali Mandar Regency. Employing a qualitative descriptive approach, the research evaluates four implementation aspects based on George C. Edward III's theory: Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. Findings indicate optimal SIPD implementation in communication (effective information transmission via digital platforms), resources (availability of human resources and facilities), and bureaucratic structure (compliance with SOPs and delegation of authority). However, the incentive dimension within disposition emerged as a primary constraint. Planning quality was assessed through three indicators—Document Alignment, Planning-Budgeting Consistency, and Timeliness Compliance—all demonstrating positive outcomes. Technical challenges include server disruptions and limited application features, such as the absence of data import functions. The study recommends enhancing SIPD's technical features, providing implementer incentives, and upgrading infrastructure capacity to strengthen technology-based development governance.

Implementasi Core Values Aparatur Sipil Negara Di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Andi Faradhiba Dwi Julianti Asapa; Delly Mustafa; Juharni Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 1 (2025): Paradigma Journal of Administration, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i1.6227

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Core Values Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, dan Harmonis, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai. Core Values ASN yang dirumuskan melalui nilai BerAKHLAK merupakan landasan fundamental dalam membentuk karakter, etos kerja, dan integritas ASN sebagai pelayan publik yang profesional dan responsif. Penelitian ini menggunakan pendekatan Mix Method, yaitu kombinasi antara metode kualitatif dan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat struktural dan pegawai ASN, observasi langsung terhadap aktivitas pelayanan, serta telaah dokumen kebijakan dan laporan kinerja yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai ASN telah berjalan secara progresif dan berdampak positif terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Nilai Berorientasi Pelayanan meningkatkan kecepatan dan ketepatan layanan kepada masyarakat. Nilai Akuntabel memperkuat tanggung jawab dan transparansi dalam pelaksanaan tugas. Nilai Kompeten dikembangkan melalui pelatihan yang terstruktur, sementara nilai Harmonis mendukung terciptanya sinergi antar ASN. Keberhasilan implementasi Core Values ini tidak terlepas dari peran kepemimpinan yang visioner, dukungan budaya organisasi, infrastruktur memadai, dan sistem evaluasi yang konsisten. Secara keseluruhan, Core Values ASN terbukti memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efektivitas dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sinjai. This study aims to analyze the implementation of the Core Values of the State Civil Apparatus (ASN), namely Service Orientation, Accountability, Competence, and Harmony, in enhancing the quality of public services within the Regional Secretariat of Sinjai Regency. The ASN Core Values, formulated under the BerAKHLAK framework, serve as a foundational guideline for shaping the character, work ethic, and integrity of civil servants to ensure professional and responsive governance. The study adopts a Mixed Methods approach, combining qualitative and quantitative methodologies to obtain a comprehensive perspective. Data were collected through in-depth interviews with structural officials and civil servants, direct observation of service activities, and document analysis of relevant policies and performance reports. The findings indicate that the implementation of ASN values has progressed positively and contributes significantly to public service delivery. The Service Orientation value enhances the speed and accuracy of responses to public needs. Accountability strengthens transparency and responsibility in task execution. Competence is developed through structured training programs, while Harmony promotes collaboration among civil servants. The successful implementation is supported by visionary leadership, a conducive organizational culture, adequate infrastructure, and consistent evaluation mechanisms. Overall, the ASN Core Values significantly contribute to improving the effectiveness and quality of public service in Sinjai Regency.

Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pengawasan Studi Kasus Di Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Veronica A. Runtu; Delly Mustafa; Juharni Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 2 (2025): Paradigma Journal of Administration, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i2.7650

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam pelaksanaan pengawasan di Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kinerja pengawasan. Permasalahan utama yang melatarbelakangi penelitian ini meliputi keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM), penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang belum optimal, serta lemahnya sinergi dan koordinasi antara APIP dan auditi dalam proses pemeriksaan maupun tindak lanjut temuan audit. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumentasi terhadap kebijakan, pedoman teknis, dan laporan pengawasan. Teknik analisis data mengikuti alur reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa APIP memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendorong pelaksanaan program pengawasan berbasis risiko. Namun, efektivitas peran tersebut masih terkendala oleh rendahnya kompetensi SDM, minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan monitoring, serta keterbatasan anggaran operasional. Selain itu, masih ditemukan resistensi dari pihak auditi terkait transparansi dan penerimaan rekomendasi audit. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa optimalisasi peran APIP memerlukan reformasi internal yang mencakup peningkatan kapasitas SDM berbasis kompetensi, penguatan kolaborasi dengan auditi, digitalisasi sistem pengawasan, serta dukungan anggaran yang memadai untuk menciptakan fungsi pengawasan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. This study aims to examine the role of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in the monitoring process at the Regional Inspectorate of Bolaang Mongondow Regency, and to identify key factors influencing APIP performance. The study is motivated by persistent challenges, including limited human resource capacity, suboptimal implementation of the Government Internal Control System (SPIP), and insufficient collaboration and coordination between APIP and auditees during audit procedures and follow-up actions. A qualitative research approach with a descriptive design was employed. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and document analysis involving policies, audit guidelines, and monitoring reports. Data analysis followed the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing, using a systematic interpretive approach. The findings indicate that APIP plays a strategic role in enhancing accountability of regional financial management, strengthening governance practices, and promoting risk-based internal oversight. However, APIP's effectiveness remains constrained by limited staff competence, inadequate utilization of information technology, and insufficient operational budgeting. Moreover, auditees' resistance to transparency and audit recommendations continues to hinder oversight outcomes. The study concludes that strengthening APIP performance requires internal reforms, including competency-based human resource development, improved collaboration with auditees, digital integration into supervisory systems, and adequate funding. These efforts are essential to ensure a more effective, efficient, and accountable internal oversight mechanism within regional government institutions.

Kualitas Layanan Publik Melalui Digitalisasi Terhadap Kinerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Hamka Hamka; Delly Mustafa; Juharni Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 2 (2025): Paradigma Journal of Administration, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i2.7652

Kinerja institusi merupakan elemen penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian visi dan misi organisasi, khususnya dalam konteks lembaga pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kinerja institusi melalui peran digitalisasi sebagai variabel mediasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis SWOT. Sampel penelitian terdiri dari 191 responden yang meliputi pegawai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Makassar serta pengguna jasa. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS serta pengujian inner model sebagai bagian dari analisis data struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja institusi. Selain itu, digitalisasi juga terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja serta berfungsi sebagai variabel mediasi yang memperkuat hubungan antara kualitas pelayanan publik dan kinerja institusi pada Kantor KSOP Utama Makassar. Dengan demikian, penguatan implementasi digitalisasi pelayanan publik menjadi strategi penting untuk mengoptimalkan efektivitas pelayanan, meningkatkan efisiensi kerja, dan memperkuat profesionalisme institusi dalam merespons kebutuhan masyarakat secara lebih cepat, akurat, dan transparan. Institutional performance plays a crucial role in achieving organizational vision and mission, particularly for government institutions responsible for delivering public services. This study aims to analyze the influence of public service quality on institutional performance with digitalization serving as a mediating variable. The research employed a quantitative, descriptive design with a SWOT analysis. The sample consisted of 191 respondents, including employees of the Makassar Main Harbor Master and the Port Authority Office (KSOP) and service users. Data analysis was conducted using multiple linear regression in SPSS, along with structural model testing (inner model) to validate the relationships among variables. The results of the study demonstrate that public service quality significantly and positively affects institutional performance. Moreover, digitalization has a significant positive influence and acts as a mediating variable, strengthening the relationship between public service quality and institutional performance at the KSOP Makassar Office. These findings emphasize that enhancing digital-based service systems is essential for improving service effectiveness, increasing operational efficiency, and supporting a more transparent, accurate, and responsive institution capable of meeting public expectations in the digital era.

Peran Ombudsman Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan Mishel Bamba; Delly Mustafa; Muhammad Ridha
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 2 (2025): Paradigma Journal of Administration, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i2.7655

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Ombudsman dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan. Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat independen dan memiliki mandat untuk mengawasi jalannya pelayanan publik di Indonesia guna memastikan pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah maupun lembaga penyelenggara layanan publik lainnya sesuai dengan prinsip akuntabilitas, profesionalitas, keadilan, dan non-diskriminatif. Secara fungsional, Ombudsman menjalankan beberapa peran utama, antara lain menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat, melakukan pengawasan aktif terhadap proses pelayanan publik, serta melaksanakan sosialisasi dan pencegahan maladministrasi melalui edukasi, koordinasi, dan rekomendasi kebijakan. Maladministrasi dimaknai sebagai tindakan atau prosedur pelayanan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma pelayanan, yang dapat merugikan warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk maladministrasi yang sering ditemukan mencakup penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional, hingga diskriminasi pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan melalui observasi langsung serta wawancara mendalam dengan pejabat dan pelapor layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan telah berjalan, namun implementasinya belum optimal. Faktor penghambat utama dalam pelaksanaan tugas meliputi keterbatasan anggaran operasional, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan memadai, serta rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan mekanisme pelaporan kepada Ombudsman. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, modernisasi strategi edukasi publik, serta optimalisasi alokasi sumber daya untuk memperkuat efektivitas peran Ombudsman dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas. This study aims to describe and analyze the role of the Ombudsman in implementing public service governance at the Regional Office of the Ombudsman of the Republic of Indonesia in South Sulawesi. The Ombudsman serves as an independent state institution mandated to oversee public service delivery to ensure that governmental and non-governmental public service providers comply with the principles of accountability, professionalism, fairness, transparency, and non-discrimination. Functionally, the institution performs several critical roles, including receiving and processing public complaints, supervising the delivery of public services, and undertaking preventive measures through outreach, education, and policy advisory initiatives to reduce the incidence of maladministration. Maladministration refers to any action or procedural deviation from legal provisions or service standards that causes potential or actual harm to citizens. Common cases handled include prolonged delays, abuse of authority, discriminatory practices, and procedural ambiguity. This research employed a qualitative, fieldwork-based approach, involving direct observation and in-depth interviews with officials and service users. The findings indicate that although the Ombudsman of South Sulawesi has executed its mandate, the implementation remains suboptimal due to several constraints. Key challenges include limited operational funding, insufficient staffing and expertise, and low public awareness of the Ombudsman's functions and complaint mechanisms. Therefore, strengthening institutional capacity, expanding public education strategies, improving inter-agency coordination, and increasing resource allocation are required to enhance the Ombudsman's role and effectiveness in ensuring higher standards of public service quality and accountability.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search