<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari unsur pemerintah dan perwakilan organisasi kemasyarakatan. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan telah berjalan sesuai regulasi, tetapi efektivitasnya belum optimal. Implementasi kebijakan masih cenderung berorientasi pada pemenuhan administrasi, sementara penguatan kapasitas kelembagaan, kemandirian, dan partisipasi substantif organisasi kemasyarakatan belum berjalan secara optimal. Faktor penghambat utama meliputi komunikasi kebijakan yang masih satu arah, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, disposisi pelaksana yang bersifat administratif, serta struktur birokrasi yang bersifat hierarkis. Digitalisasi layanan melalui SIOLA dan SIORMAS merupakan inovasi penting, tetapi belum optimal karena keterbatasan kapasitas digital dan kurangnya sosialisasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya komunikasi partisipatif, penguatan kapasitas, dan kemitraan yang kolaboratif. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the community organization empowerment policy at the National Unity and Politics Agency of South Sulawesi Province and to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. This research employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving government officials and representatives of community organizations. The data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that the community organization empowerment policy has been implemented in accordance with existing regulations, but its effectiveness remains suboptimal. Policy implementation still tends to focus on administrative compliance, while strengthening institutional capacity, organizational independence, and the substantive participation of community organizations have not been fully achieved. The main inhibiting factors include one-way policy communication, limited human and financial resources, administratively oriented implementers’ disposition, and a hierarchical bureaucratic structure. Service digitalization through SIOLA and SIORMAS represents an important innovation, but it has not been optimally utilized due to limited digital capacity and insufficient socialization. This study highlights the need for participatory communication, capacity strengthening, and collaborative partnerships.]]>
