Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Rospita Adelina Siregar
Dosen tetap Program Doktor Hukum, Universitas Kristen Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Paradigma Baru Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis Menurut Hukum Kesehatan Rospita Adelina Siregar
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. 11 No. 1 (2025): Published 30 Juni 2025
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v11i1.5104

Abstract

Penelitian ini menjelaskan bagaimana Paradigma atau Pandangan baru terkait Alternatif Penyelesaian Sengketa di Dunia Medis., karena Sengketa medis merupakan masalah yang sering muncul akibat ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan medis yang diterima. Metode Penelititan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundangan, dimana mengedepankan Pasal 310 Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai acuan utama dalam upaya penyelesaian sengketa medis atau sengketa kesehatan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan. Simpulannya, bahwa Proses penyelesaian sengketa medis yang konvensional, sering melibatkan jalur hukum formal, terkadang berlarut-larut, mahal, dan memperburuk hubungan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah paradigma baru dalam penyelesaian sengketa medis, yang berfokus pada alternatif penyelesaian sengketa (APS) yang lebih efisien, fleksibel, dan bersifat restoratif.
Pandangan Hukum Pembiayaan Atas Kasus Pembayaran Biaya Pengobatan dan Dugaan Malpraktek Putusan MA No. 872 K/Pdt/2017: Legal view of financing on cases of payment of medical expenses and alleged malpractice Supreme Court Decision No. 872 K/Pdt/2017 Harsono Yaputra; Rospita Adelina Siregar
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 4: April 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i4.7299

Abstract

Kewajiban pembayaran biaya pengobatan yang belum dilunasi, serta adanya dugaan malpraktik medis yang melibatkan kesalahan diagnosis oleh tenaga medis, menggambarkan terjadinya dua isu utama, yang dijadikan rumusan masalah penelitian.Kronologi kasus yang terjadi di rumah sakit di Mataram, melibatkan AS dituntut atas pembayaran biaya pengobatannya yang tertunggak dan mengklaim adanya kesalahan diagnosis yang menyebabkan pemberian obat anti-TB yang tidak diperlukan atas dirinya.Dilakukan penelitian yuridis normatif dengan melakukan kajian hukum atas penerapan undang-undang melalui analisis Putusan MA No. 872 K/Pdt/2017, dapat menjawab permasalahan hukum secara komprehensif. Sebagai simpulan bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian yang sah tetap mengikat para pihak, hal ini tidak membatalkan kewajiban pembayaran biaya pengobatan. Dengan demikian, gugatan penggugat mengenai pembayaran biaya pengobatan dapat diterima, dan keluarga pasien diwajibkan untuk melunasi sisa biaya tersebut. Kemudian tuduhan malpraktek atas dugaan ini terjawab berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, bahwa kewajiban rumah sakit untuk memberikan salinan rekam medis, yang memuat seluruh informasi terkait riwayat pengobatan pasien, jadi rumah sakit di Mataram sudah melakukan prosedur yang benar dan tidak terbukti adanya malpraktek atas pasien AS.
Legal Review: Doctor's Responsibility from a Civil Law Perspective in Fulfilling Patient's Rights Adi Suwanto; Rospita Adelina Siregar
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) (Special Issue) - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i2.7315

Abstract

This study aims to analyze the responsibility of doctors in the context of civil law, especially related to the relationship between doctors and patients and the legal implications arising from medical negligence. Using a normative legal approach, this study examines the provisions of applicable civil law, including Article 1365 of the Civil Code (KUHPerdata) concerning unlawful acts, as well as relevant court decisions. The results of the study indicate that the responsibility of doctors in civil law is objective, where doctors can be held accountable if there is negligence that causes harm to patients. This study also highlights the importance of the aspect of medical ethics in reducing the risk of legal disputes and as a fulfillment of patient rights. In conclusion, a comprehensive understanding of the legal responsibility of doctors is needed to protect patient rights and ensure responsible medical practice.
Co-Authors Adi Suwanto Harsono Yaputra