Lusi Zafriana
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Yuridis Kewajiban UMKM Naik Kelas Sebagai Pendamping Usaha Berjenjang Lusi Zafriana
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. 11 No. 1 (2025): Published 30 Juni 2025
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v11i1.5154

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan strategis dalam perekonomian nasional, namun implementasi kebijakan pembinaan berjenjang pada program UMKM Naik Kelas belum memiliki dasar hukum yang eksplisit. Penelitian ini bertujuan mengkaji legalitas kewajiban mentoring antar pelaku usaha dalam perspektif hukum administrasi negara dan hukum publik. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta kebijakan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban mentoring masih bersifat soft law dan belum memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko pelanggaran asas legalitas. Untuk itu, diperlukan reformulasi kebijakan melalui revisi Undang Undang, penyusunan peraturan pelaksana, penetapan standar nasional mentoring, serta pemberian insentif yang adil bagi UMKM mentor. Kesimpulan dan rekomendasi, penguatan dasar hukum mentoring mutlak diperlukan untuk menjamin keadilan administratif dan efektivitas pembinaan UMKM secara nasional.
Integrasi Kecerdasan Buatan Dalam Penegakan Hukum: Peluang Inovasi Dan Tantangan Keadilan Prosedural Di Indonesia Lusi Zafriana
Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta Vol. 5 No. 1 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/trilogi.v5i1.1688

Abstract

Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia menunjukkan perkembangan pesat, namun belum diimbangi dengan regulasi dan kerangka etika yang komprehensif. Belum adanya pengaturan yang tegas, mekanisme akuntabilitas, serta sistem pengawasan yang transparan menimbulkan potensi pelanggaran terhadap asas legalitas, keadilan prosedural, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan dan risiko penerapan AI dalam dinamika sistem hukum pidana modern, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan landasan normatif yang mendukung penerapan teknologi secara adil dan bertanggung jawab. Metode kualitatif digunakan melalui studi pustaka, analisis normatif, evaluasi ke-bijakan, dan wawancara dengan pemangku kepentingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya bias al-goritmik, ketimpangan akses, dan minimnya akuntabilitas dalam sistem seperti ETLE, e-Court, dan predictive po-licing. Rekomendasi meliputi revisi RKUHAP, pembentukan lembaga pengawas AI, dan peningkatan literasi teknologi hokum