<![CDATA[Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan salah satu upaya strategis dalam menciptakan sistem hukum nasional yang terintegrasi, konsisten, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Permasalahan yang sering muncul dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah adanya tumpang tindih, disharmonisasi, dan konflik norma antarperaturan, baik secara vertikal maupun horizontal. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, menghambat penegakan hukum, serta mengurangi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya harmonisasi peraturan perundang-undangan sebagai instrumen dalam mewujudkan kepastian hukum di Indonesia serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses harmonisasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan memiliki peran penting dalam menciptakan keselarasan norma hukum, mencegah terjadinya konflik antarperaturan, meningkatkan kualitas regulasi, serta memperkuat kepastian hukum sebagai salah satu prinsip negara hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga pembentuk peraturan, peningkatan kualitas perencanaan legislasi, serta evaluasi regulasi secara berkelanjutan guna mewujudkan sistem peraturan perundang-undangan yang harmonis, efektif, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia.]]>
