Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Memperkuat Keterwakilan Kelompok Marjinal dalam Parlemen melalui Pendekatan Asimetris Rayhan Naufaldi Hidayat; Nurul Etika; Syifa Conita
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.360

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran strategis dalam menjaga akuntabilitas demokrasi melalui pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Namun demikian, dominasi partai politik dalam struktur parlemen sering kali melemahkan representasi substantif dan membatasi efektivitas fungsi pengawasan. Anggota DPR dalam banyak kasus lebih mengutamakan kepentingan partai dibandingkan aspirasi konstituen, sehingga berbagai kelompok masyarakat tidak memperoleh representasi yang memadai dalam proses pengambilan keputusan politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena dominasi partai politik dalam parlemen Indonesia serta mengeksplorasi kemungkinan penerapan konsep representasi asimetris sebagai mekanisme alternatif untuk memperkuat representasi demokratis dan fungsi pengawasan DPR. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Analisis dilakukan terhadap ketentuan konstitusional mengenai sistem representasi dan fungsi pengawasan DPR, serta praktik representasi kelompok minoritas di beberapa negara demokrasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi partai politik dalam proses parlementer telah berkontribusi terhadap terbatasnya representasi kelompok marginal seperti perempuan, masyarakat adat, pekerja informal, dan penyandang disabilitas. Penerapan mekanisme representasi asimetris seperti reserved seats dan kuota minoritas berpotensi menjadi koreksi institusional untuk meningkatkan inklusivitas sistem perwakilan serta memperkuat fungsi pengawasan parlemen agar lebih mencerminkan kepentingan publik secara luas.
Digital Public Pressure And Law Enforcement Independence: An Islamic Criminal Law Perspective Nurul Etika; Nabilah Yusof
Ijtimā'iyya Journal of Muslim Society Research Vol. 11 No. 1 (2026): March: Ijtimā'iyya: Journal of Muslim Society Research
Publisher : Postgraduate, State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/raq8wr61

Abstract

In order to assess the quality of justice in managing viral criminal cases in Indonesia, this study creates an integrated analytical framework that takes into account digital public pressure, institutional communication, law enforcement independence, and Jinayah norms. This study examines the chain causal relationship from digital pressure to institutional response and its impact on the independence of law enforcement through the evaluative lens of Islamic criminal law principles using a qualitative literature review socio-legal through content analysis and conceptual analysis. The findings of the analysis indicate that: (1) public digital pressure has a significant impact on the speed and direction of legal responses, but frequently at the expense of objectivity and due process; (2) institutional communication acts as a weak mediator because it is reactive and has not yet been integrated with normative principles; (3) social media trials threaten officials' independence by undermining the presumption of innocence; and (4) the Jinayah principles of procedural justice, dignity protection, maslahah, and ta’zir limitation by legitimate authorities have not yet been operationalised as empirical indicators in the current digital-legal literature. By employing Jinayah as a normative evaluative matrix within the framework of digital public pressure, institutional communication, office holders independence, and the quality of justice, this study closes the research gap. In order to preserve a balance between public accountability and legal integrity in the digital age, it is implied that proactive institutional communication strategies must be rebuilt and Jinayah principles must be included into operational standards for managing viral cases.