Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Legal Protection For The Community In Cyber Space Through Regulation Forming With The Omnibus Method Juaningsih, Imas Novita; Hidayat, Rayhan Naufaldi
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 2 No 2 (2022): IPMHI Law Journal, July-December 2022
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v2i2.54684

Abstract

This study examines the laws and regulations in Indonesia that contain material related to cyberspace. The goal to be achieved is to provide a detailed description of the problems contained in laws and regulations, especially at the level of laws related to cyberspace, their implications in people's lives, and appropriate concepts to solve these problems. The method used is normative legal research with a state approach. The results of this study indicate that there is regulatory obesity that regulates cyberspace in Indonesia. There are 30 regulations at the statutory level. Moreover, the content material contained in it is still general in nature and has not been integrated with one another. This fact creates legal uncertainty in the realm of implementation, creating loopholes that can be exploited by irresponsible parties to carry out cyber crimes, such as the spread of negative content, cyber attacks, hacking and theft of personal data. The rise of crimes that occur in cyberspace is very detrimental to the wider community, disrupts security and public order, and even threatens the resilience of the state. Therefore, it is necessary to reform in the realm of law, namely by applying the omnibus method to draft universal sweeping laws that can integrate legal norms in many laws effectively and efficiently. ABSTRAK Penelitian ini mengkaji tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat materi terkait ruang siber. Tujuan yang hendak dicapai yaitu memberi gambaran secara detail mengenai problematika yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, terutama di tingkat undang-undang yang terkait dengan ruang siber, implikasinya dalam kehidupan masyarakat, dan konsep yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan undang-undang (statue approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi obesitas regulasi yang mengatur ruang siber di Indonesia. Regulasi tersebut berjumlah 30 di tingkat undang-undang. Terlebih, materi muatan yang terkandung di dalamnya masih bersifat general dan belum terintegrasi satu sama lain. Kenyataan yang demikian itu menimbulkan ketidakpastian hukum di ranah implementasi, sehingga menimbulkan celah yang dapat dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melancarkan kejahatan siber, seperti penyebaran konten negatif, serangan siber, peretasan dan pencurian data pribadi. Maraknya kejahatan yang terjadi di ruang siber sangat merugikan masyarakat luas, mengganggu keamanan dan ketertiban umum, bahkan mengancam ketahanan negara. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi di ranah undang-undang yaitu dengan menerapkan metode omnibus untuk merancang undang-undang sapu jagat yang dapat mengintegrasikan norma-norma hukum dalam banyak undang-undang secara efektif dan efisien.
Jaminan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia Rayhan Naufaldi Hidayat
ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1695.287 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v4i3.16048

Abstract

Abstract:Persons with disabilities have equal and equal rights to access jobs to meet their needs. Like humans in general, these rights are inherent in persons with disabilities and must be protected, fulfilled and upheld by the state. Comprehensive legal institutions are deliberately prepared so that they can accommodate these demands. It is merely aimed at realizing social justice for persons with disabilities.Keywords: Disability, Human Rights, Social Justice, Employment, Welfare.Abstrak:  Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dan setara dalam mengakses pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana manusia pada umumnya, hak tersebut melekat pada diri penyandang disabilitas dan wajib untuk dilindungi, dipenuhi dan ditegakan oleh negara. Pranata hukum yang bersifat komprehensif sengaja disiapkan agar dapat mengakomodasi tuntutan tersebut. Hal itu semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi penyandang disabilitas.Kata Kunci: Disabilitas, Hak Asasi Manusia, Keadilan Sosial, Pekerjaan, Kesejahteraan.
Penggunaan Buzzer Politik di Media Sosial Pada Masa Kampanya Pemilihan Umum Rayhan Naufaldi Hidayat
ADALAH Vol 4, No 2 (2020): Keadilan Sosial & Politik
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1491.935 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v4i2.15606

Abstract

Abstract:The campaign is an activity that is part of the holding of a very crucial general election. In these activities, election participants took a variety of ways in order to gain the support of votes from the public, including by utilizing social media. In the campaign strategy on social media, political buzzer is a tool that is considered to be able to increase the popularity, electability and acceptability of election participants. Therefore, the existence of a political buzzer is urgently needed, so that legal arrangements regarding political buzzers must be clear in regulating it so that the use of social media by involving political buzzers does not deviate from the main objectives of the election itself.Keywords: Buzzer, Social Media, Politics, Campaigns and General Elections Abstrak:  Kampanye merupakan kegiatan yang menjadi bagian dari penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) yang sangat krusial. Dalam kegiatan tersebut, peserta pemilu melakukan berbagai cara agar dapat memperoleh dukungan suara dari masyarakat, diantaranya dengan cara memanfaatkan media sosial. Dalam strategi kampanye di media sosial, buzzer politik menjadi alat yang dinilai dapat meningkatkan popularitas, elektabilitas dan akseptabilitas peserta pemilu. Maka dari itu, keberadaan buzzer politik menjadi sangat dibutuhkan, sehingga pengaturan hukum perihal buzzer politik pun harus jelas dalam mengatur hal tersebut agar pemanfaatan media sosial dengan melibatkan buzzer politik tidak menyimpang dari tujuan utama dari pemilu itu sendiri.Kata Kunci: Buzzer, Media Sosial, Politik, Kampanye dan Pemilihan Umum
Rekonsepsi Lembaga Pengawas terkait Perlindungan Data Pribadi oleh Korporasi sebagai Penegakan Hak Privasi berdasarkan Konstitusi Imas Novita Juaningsih; Rayhan Naufaldi Hidayat; Kiki Nur Aisyah; Dzakwan Nurirfan Rusli
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i2.19904

Abstract

AbstractThe right to privacy is a personal right of every individual which must be protected by the state in accordance with the mandate of the constitution. Along with the development of information and communication technology, the discourse regarding the right to privacy has come under the spotlight again given the high intensity of personal data utilization, especially by corporations in the digital business era. This research will further analyze the use of consumer personal data by corporations from a legal perspective. The research method used is library research through a statute approach. The results of this study indicate that there is still obesity in regulations related to personal data protection in Indonesia, where the total reaches 30 regulations in various sectors. Moreover, this reality is exacerbated by the inadequacy of the Ministry of Communication and Information Technology (Kominfo) in conducting surveillance and investigations related to personal data protection. The result of all of this is the creation of legal loopholes that are often exploited to carry out crimes in the form of hacking and theft of personal data that harm consumers and the wider community. Therefore, there is a need for legal reform accompanied by a reconception of supervisory agencies regarding the protection of personal data as an integral part of upholding privacy rights in an era of constitutional disruption. Keywords: Personal Data Protection, Privacy Rights, Corporation, Constitution. AbstrakHak privasi merupakan hak pribadi setiap individu yang wajib dilindungi oleh negara sesuai dengan amanat konstitusi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, diskursus perihal hak privasi kembali mendapat sorotan mengingat tingginya intensitas pemanfaatan data pribadi, terutama oleh korporasi di era bisnis digital. Penelitian kali ini akan menganalisa lebih jauh terkait penggunaan data pribadi konsumen oleh korporasi dari perspektif hukumnya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terjadinya obesitas regulasi terkait perlindungan data pribadi Di Indonesia, dimana totalnya mencapai 30 Undang-Undang di berbagai sektor. Terlebih, realita tersebut semakin diperburuk dengan tidak optimalnya Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam melakukan pengawasan dan investigasi terkait perlindungan data pribadi. Akibat dari semua itu ialah terciptanya celah hukum yang kerap kali dieksploitasi untuk melancarkan kejahatan berupa peretasan dan pencurian data pribadi yang merugikan konsumen serta masyarakat dalam cakupan yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukannya reformasi hukum yang diiringi dengan rekonsepsi lembaga pengawas terkait perlindungan data pribadi sebagai bagian integral dari penegakan hak privasi di era disrupsi berdasarkan konstitusi. Kata kunci: Perlindungan Data Pribadi, Hak Privasi, Korporasi, Konstitusi. 
Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi Secara Kelembagaan Dengan Meletakkan Konstitusi Sebagai Dasar Legitimasi Rayhan Naufaldi Hidayat
ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v4i3.17830

Abstract

Abstract:Corruption is an extraordinary crime committed by intellectual actors by abusing their assets and positions on their hands. This crime has become a fundamental problem in the state which has not been completely resolved from year to year. One of the main factors of this is the lack of performance of the Corruption Eradication Commission (KPK) in investigating corruption cases that occur in Indonesia. Various revisions to the law that serves as a basis for legitimacy for the KPK in carrying out its duties, mains and functions are the main obstacles that the institution often faces. Therefore, one of the rational efforts that can be made by the state is to make the constitution as a rigid legitimacy basis for the KPK to provide legal certainty.Keyword: Corruption Eradication Commission; Constitution; Legitimacy Basis Abstrak:Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh aktor intelektual dengan menyalahgunakan harta dan jabatan yang ada di tangan mereka. Kejahatan tersebut menjadi persoalan mendasar di dalam negeri yang tidak terselesaikan secara tuntas dari tahun ke tahun. Salah satu faktor utama dari hal tersebut ialah ketidakoptimalan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus-kasus korupsi yang terjadi Di Indonesia. Berbagai perubahan terhadap undang-undang yang berfungsi sebagai dasar legitimasi bagi KPK dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya menjadi kendala utama yang kerap kali dihadapi oleh lembaga tersebut. Oleh karena itu, salah satu upaya rasional yang dapat dilakukan oleh negara ialah dengan menjadikan konstitusi sebagai dasar legitimasi yang bersifat rijid bagi KPK guna memberikan kepastian hukum.Kata Kunci: Komisi Pemberantasan Korupsi, Konstitusi, Dasar Legitimasi 
Implications of Postponed General Election on the Term of Office of the President and Vice President in Indonesian Statehood Rayhan Naufaldi Hidayat; Abel Parvez
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 2 (2022): Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1222.421 KB)

Abstract

This study discusses the postponement of the general election and its implications for the terms of office of the President and Vice President in terms of Indonesian constitution. The purpose of this study is to examine the constitutionality of postponing the general election and its correlation with the term of office of the President and Vice President in the constitution. The research method used is normative legal research through a statutory approach. The results of this study indicate that postponing general elections when the state is in normal conditions is contrary to the constitution and has violated democratic principles. However, the postponement of the general election may occur if the country is in a state of emergency. The constitution itself has not yet regulated it, thus creating a legal vacuum that leads to ambiguity in the positions of President and Vice President. Therefore, this research provides a solution so that state sovereignty is maintained and constitutional democracy is not injured
PENATAAN KEMBALI DESAIN KELEMBAGAAN KOMISI NASIONAL DISABILITAS SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN DI INDONESIA Rayhan Naufaldi Hidayat; Andradito Muhammad Wisnu
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 13, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v13i2.4940

Abstract

Indonesia is working hard to create a country that is friendly for people with disabilities. One of the concrete efforts that have been made is to form an independent agency that specifically handles the disability sector. The agency is in the form of a commission on behalf of the National Commission for Disabilities. Its formation is based on Presidential Regulation Number 68 of 2020 concerning the National Commission for Disabilities. In this regard, this study will examine further the institutional design of the commission from the point of view of state institutional law. The type of research used in this research is normative legal research with a statutory approach. The results of this study indicate that there are still serious legal problems related to the institutional design of the National Commission for Disabilities as an independent agency. This can be seen in Article 9 of Presidential Regulation Number 68 of 2020 concerning the National Commission for Disabilities which embeds the secretariat of the commission within the Ministry of Social Affairs, so that directly or indirectly the implementation and supervision functions of the National Commission for Disabilities are not optimal. The implication that arises from this condition is the rise of cases of violations of the rights of persons with disabilities. Therefore, it is necessary to restructure the institutional design of the National Commission for Disabilities as an independent agency so that it can carry out its duties, principals and functions optimally, so that Indonesia's efforts to create a disability-friendly country can actually be realized.
DESENTRALISASI ASIMETRIS PROSES PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH DALAM PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA Eka Dewi, Natalia Nanda; Hidayat, Rayhan Naufaldi
VARIA HUKUM Vol 5, No 2 (2023): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v5i2.28202

Abstract

Penulisan ini bertujuan guna mengetahui pola Desentralisasi Asimetris proses pengisian jabatan Kepala Daerah dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dalam pembahasan diuraikan bahwa dalam Konstitusi Indonesia Desentralisasi asimetris ditegaskan dan diakui hingga saat ini. Terdapat 4 (empat) daerah yang mempunyai ciri khusus dalam pengisian jabatan kepala daerahnya. Keempat daerah tersebut adalah DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, dan Aceh. Realita pada pemerintahan daerah, landasan yuridis konstitusional berlakunya desentralisasi asimetris tersebut dapat ditinjau pada Pasal 18A ayat (1), dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Satuan-satuan pemerintahan daerah khususnya keberagaman pengisian jabatan kepala daerah diakui dalam pelaksanaannya.
DESENTRALISASI ASIMETRIS PROSES PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH DALAM PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA Eka Dewi, Natalia Nanda; Hidayat, Rayhan Naufaldi
VARIA HUKUM Vol. 5 No. 2 (2023): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v5i2.28202

Abstract

Penulisan ini bertujuan guna mengetahui pola Desentralisasi Asimetris proses pengisian jabatan Kepala Daerah dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dalam pembahasan diuraikan bahwa dalam Konstitusi Indonesia Desentralisasi asimetris ditegaskan dan diakui hingga saat ini. Terdapat 4 (empat) daerah yang mempunyai ciri khusus dalam pengisian jabatan kepala daerahnya. Keempat daerah tersebut adalah DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, dan Aceh. Realita pada pemerintahan daerah, landasan yuridis konstitusional berlakunya desentralisasi asimetris tersebut dapat ditinjau pada Pasal 18A ayat (1), dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Satuan-satuan pemerintahan daerah khususnya keberagaman pengisian jabatan kepala daerah diakui dalam pelaksanaannya.
Supreme Court's Ultra Vires Rulings Represent a Paradigm Shift in The Judicial Review Conducted by Constitutional Judges Nabila, Larasati; Hidayat, Rayhan Naufaldi; Juaningsih, Imas Novita
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 7 No. 2 December (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v7i2.2709

Abstract

This study focuses on discussing the legal ratio of ultra vires rulings by constitutional judges as a manifestation of judicial activism. The ultra vires ruling has created a dialectic between preventing rechtvacum to uphold constitutional justice and the threat of judicial autocracy because the Constitutional Court exceeds its authority as a negative law. The purpose of this study is to comprehensively describe the dialectics of affirming ultra vires decisions by the Constitutional Court in accordance with human rights based on constitutional justice, as well as to analyze the application of the ultra vires doctrine to the actions of the Directors in hiring workers/labourers with work agreements for a certain time. The research method used is normative legal research with a legal approach and a contextual approach. The results of this study indicate that ultra vires decisions by constitutional judges are an unavoidable legal necessity. This is because normatively, sociologically, and in principle they are not contradictory. Therefore, ultra vires needs to be done with methods and sources to find the right law/constitutional to prevent rechtvacuum and overlapping judges in dealing with problems that are constantly changing without destroying checks and balances and creating a mini-parliament