<![CDATA[Digitalisasi koperasi menjadi salah satu strategi transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024 dan Roadmap Digitalisasi Koperasi 2021–2024. Namun, penerapan kebijakan ini mengatasi gangguan spasial yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur sistematik untuk menganalisis 28 artikel terindeks Scopus dan dokumen kebijakan resmi periode 2020–2025. Temuan menunjukkan bahwa penetrasi digitalisasi koperasi ditampilkan di wilayah Jawa dengan capaian jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah Indonesia Timur; Tiga hambatan utama menghambat transformasi di kekacauan: kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah, rendahnya literasi teknologi pada kelompok usia lanjut, dan ketidaksesuaian desain platform dengan praktik ekonomi lokal berbasis gotong royong. Model tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah desa, koperasi, dan penyedia teknologi lokal terbukti meningkatkan adopsi teknologi sebagaimana terdokumentasi dalam studi kualitatif terkini. Penelitian merekomendasikan integrasi kebijakan digitalisasi koperasi dengan program Penguatan Desa melalui pendampingan berbasis komunitas dan platform pengembangan yang mempertimbangkan konteks sosial budaya lokal. ABSTRACT Digitalisasi koperasi menjadi salah satu strategi transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024 dan Roadmap Digitalisasi Koperasi 2021–2024. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi kesenjangan spasial yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan systematic literature review untuk menganalisis 28 artikel terindeks Scopus dan dokumen kebijakan resmi periode 2020–2025. Temuan menunjukkan bahwa penetrasi digitalisasi koperasi terkonsentrasi di wilayah Jawa dengan capaian jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah Indonesia Timur; tiga bottleneck utama menghambat transformasi di pedesaan: kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah, rendahnya literasi teknologi pada kelompok usia lanjut, dan ketidaksesuaian desain platform dengan praktik ekonomi lokal berbasis gotong royong. Model tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah desa, koperasi, dan penyedia teknologi lokal terbukti meningkatkan keberlanjutan adopsi teknologi sebagaimana terdokumentasi dalam studi kualitatif terkini. Penelitian merekomendasikan integrasi kebijakan digitalisasi koperasi dengan program Penguatan Desa melalui pendampingan berbasis komunitas dan pengembangan platform yang mempertimbangkan konteks sosial budaya lokal. ]]>
