<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berbeda-beda pada empat provinsi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan karena banyak orang yang tidak mematuhi aturan pajak kendaraan bermotor, sehingga penerimaan Pendapatan Asli Daerah tidak maksimal. Untuk melakukan penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian yang mendeskripsi-kan dan menganalisis data dari berbagai sumber, seperti jurnal, peraturan pemerintah, laporan resmi, dan publikasi dari empat provinsi, yaitu Jawa Barat, Kalimantan Timur, Riau, dan Sulawesi Utara. Kami melihat bagaimana efektif kebijakan ini dengan memperhatikan beberapa hal, seperti berapa banyak pajak yang diterima, seberapa banyak orang yang mematuhi aturan pajak, dan seberapa efisien layanan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dan mendorong orang untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang tertunggak. Jawa Barat dan Kalimantan Timur berhasil meningkatkan penerimaan pajak, sedangkan Sulawesi Utara fokus pada digitalisasi layanan perpajakan melalui e-Samsat. Sementara itu, Provinsi Riau masih menghadapi masalah rendahnya partisipasi wajib pajak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor efektif dalam jangka pendek untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Namun, untuk membuat kepatuhan pajak berkelanjutan, perlu didukung oleh digitalisasi layanan, sosialisasi yang baik, dan desain kebijakan yang dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat.]]>
