Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.764
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Jurnal Inovasi Penelitian Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation Journal of Law, Administration, and Social Science Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik Strata Law Review Zona Law And Public Administration Indonesia
Abdal Abdal
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
FAKTOR-FAKTOR EKOLOGI ADMINISTRASI DALAM SISTEM PEMERINTAHANAN DAERAH Hilman Fitrian Akbar; Hukman Faathir Turmuji; Melania Dwi Lestari; Muhammad Abdul Jabbar; Abdal Abdal
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 1 No 12: Mei 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v1i12.538

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor - faktor ekologi dalam administrasi publik khususnya di dalam konteks pemerintahan daerah (Studi Kasus di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang).. Faktor ekologi seperti sosial budaya, agama, politik, ekonomi, hukum, dan pertahanan keamanan sangat berperan penting dalam Administrasi maupun pada sistem pemerintahan daerah. Masalah penelitian ini adalah suatu faktor ekologi terhadap sistem pemerintahan daerah. Peneliti mengambil salah satu faktor ekologi yang akan menjadi penelitian yaitu factor agama. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan kepustakaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan administrasi publik dalam konteks pemerintahan daerah sangat diperlukan kemapanan dari administrasi publik dalam menghadapi perubahan dari faktor faktor ekologi sehingga menimbulkan kestabilan dalam pelaksanaan administrasi negara itu sendiri.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN JEMAAH HAJI DI KABUPATEN GARUT Abdal Abdal
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 2 No 1: Juni 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v2i1.612

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan tentang penyelenggaraan ibadah haji dalam upaya meningkatkan pelayanan jemaah haji di Kabupaten Garut. Kebijakan pemerintah berkenaan dengan ibadah haji telah disusun dengan dikeluarkan Undang-Undang tentang penyelenggaraan haji dan Umroh. Untuk keberlangsungan kebijakan maka diperlukan pemantauan (monitoring), prakiraan (forecasting) untuk kberlanjutannya, evaluasi (evaluation), serta adanya rekomendasi (recommendation) dari hasil evaluasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknim pengumpulan data observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan tentang penyeenggaraan ibadah haji dalam meningkatkan pelayanan Jemaah haji di Kabupaten Garut diperlukan adanya kerjasama yang optimal antara pemerintah dengan kelompok ibadah haji, sehingga pelayanan terhadap Jemaah haji dapat dilaksanakan dengan optimal. Kebijakan tentang penyelenggaraan ibadah haji harus terus disosialisakina kepada Jemaah, tidak hanya tergantung kepada birokrasi kementrian agama. Demikian juga pelayanan kepada jemaah haji sangat terbantu dengan adanya kelompok bimbingan ibadah haji, dikarenakan sumber daya (petugas) pemerintah dalam tiap kelompok tidak sebanding dengan jumlah jemaah.
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBINAAN GERAKAN KELUARGA SAKINAH DALAM PELAYANAN KEAGAMAAN KEPADA KELUARGA DI KABUPATEN GARUT Abdal Abdal
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 2 No 2: Juli 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v2i2.709

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pembinaan gerakan keluarga sakinah dalam pelayanan keagamaan kepada keluarga di Kabupaten Garut. Kebijakan pembinaan ini bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk tercaiptanya keluarga sakinah mawadah warohmah. Pendekatan metode adalah kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, serta studi dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interkatif dari Huberman dengan tahapan reduksi ata, display data dan kesimpulan. Hasil analisis data menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan pembinaan gerakan keluarga sakinah dalam pelayanan kepada masyarakat terlaksana cukup baik dalam arti berjalan secara optimal. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik jika ada bantuan para tokoh agama melalui kegiatan pengajian disetiap masjid Jamie yang ada dilingkungan masyarakat. Oleh karena itu peran serta masyarakat sangat mendukung terhadap pelaksanaan kebijakan ini. Sehingga kerjasama para petugas dengan tokoh masyarakat perlu lebih ditingkatkan.
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBINAAN PEGAWAI DALAM MENINGKATKAN KINERJA PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI KABUPATEN BANDUNG Abdal
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 19 No. 3 (2021): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (403.938 KB) | DOI: 10.54783/dialektika.v19i3.15

Abstract

Kualitas pegawai menentukan kelancaran pelaksanaan tugas pembangunan. Untuk dapat membentuk aparatur pemerintah yang dimaksud di atas, salah satunya dapat dilakukan melalui pembinaan kepegawaian dalam rangka mengembangankan Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan ini peneliti bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pembinaan kepegawaian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam pelayanan keagamaan kepada masyarakat di Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang gunakan pendekatan kualitaif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan (observasi), studi dokumentasi dan wawancara, sedangkan teknik analisis data yang digunakan reduksi data, display data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan pembinaan kepegawaian sudah terlaksana dengan baik, sehingga pelayanan keagamaan kepada masyarakat dapat dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Kantor Kementrian Agama tingkat Kabupaten melakukan langkah-langkah yang lebih terprogram dan terarah dalam hal pelaksanaan kebijakan pembinaan kepegawaian. Upaya pembinaan kepegawaian harus lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan profesional dan keterampilan pegawai dalam melakukan tugas-tugas pelayanan keagamaan kepada masyakat, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kinerja Kantor Kementrian Agama dan instansi di bawahnya termasuk Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam melakukan pelayanan keagamaan kepada masyarakat.
Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani Untuk Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang Tahun 2021 Riki Riki; Abdal Abdal; Wawan Setiawan Abdillah
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 2 No 2 (2022)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v2i2.198

Abstract

The farmer card progranation policy is one of the government's efforts to keep the distribution of subsidized fertilizers on target. The problems of implementing the Farmer Card include the use of farmer cards that have not been optimally carried out by farmers, it needs to take a longer time in redeeming subsidized fertilizers because the EDC system is complicated and sometimes often experiences errors. Another problem is the facilities and infrastructure that still need to be improved. The purpose of this study was to see the distribution of subsidized fertilizers from the implementation of the farmer card program policy in Pakisjaya District.  In this case, the researcher conducts an analysis of policy implementation according to Purwanto (2015) where there are seven indicators that can be used to see the performance of policy implementation, namely: Access, Scope, Frequency, Bias, Accuracy of services, Accountability and Suitability of programs with needs. The method used is a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection was carried out by interview, observation, documentation and triangulation/combined. The results showed that from seven implementation performance indicators, the Pakisjaya District Agricultural Extension Center has carried out the farmer card program quite well. This can be seen from the distribution of subsidized fertilizers has been evenly distributed to almost 100%, although the distribution of farmer cards has not been 100% because they have to go through such a complicated bureaucracy. However, it is not a barrier, the process of distributing subsidized fertilizers can still be done because farmers have been registered with the RDKK. Kebijakan progran kartu tani merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga agar pendistribusian pupuk bersubsidi tepat sasaran. Masalah dari penerapan Kartu Tani diantaranya penggunaan kartu tani yang belum maksimal dilakukan oleh para petani, perlu membutuhkan waktu yang lebih lama dalam penebusan pupuk bersubsidi karena sistem EDC yang rumit dan terkadang sering mengalami eror. Masalah lain yakni sarana dan prasarana yang masih perlu dilakukan pembenahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat distribusi pupuk bersubsidi dari implementasi kebijakan program kartu tani di Kecamatan Pakisjaya.  Dalam hal ini peneliti melakukan analisis dari implementasi kebijakan menurut Purwanto (2015) dimana ada tujuh indikator yang dapat digunakan untuk melihat kinerja implementasi kebijakan yaitu: Akses, Cakupan, Frekuensi, Bias, Ketepatan layanan, Akuntabilitas dan Kesesuaian program dengan kebutuhan. Metode yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi/gabungan. Hasil penelitian menunjukkan dari tujuh indikator kinerja implementasi, Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Pakisjaya sudah menjalankan program kartu tani dengan cukup baik. Hal itu bisa dilihat dari pendistribusian pupuk bersubsidi  sudah merata hampir mencapai 100%, walaupun pendistribusian kartu tani belum 100% dikarenakan harus melewati birokrasi yang begitu rumit. Namun itu tidak menjadi penghalang, proses distribusi pupuk bersubsidi masih bisa dilakukan karena petani sudah terdaftar di RDKK.  
Analisis Keserasian Belanja Daerah Kabupaten Garut Abdal Abdal; Herabudin Herabudin; Siti Saodah
Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol 10, No 2 (2018): Pengelolaan Keuangan Daerah
Publisher : Department of Public Administration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jpan.v10i2.7628

Abstract

The problem in this study relates to the level of compatibility of operating expenditures, capital expenditures as well as direct and indirect expenditure in the Budget Realization Report (LRA) Garut district fiscal year 2013-2017. The aim of this study was to determine the level of compatibility of operating expenditures, capital expenditures, as well as direct and indirect expenditure on Budget Realization Report (BRR) Garut regency Fiscal Year 2013-2017. The method used in this research is descriptive method with qualitative approach. Data collection techniques in this study is the observation, documentation, interviews and triangulation. Data analysis techniques in this study is an analysis model of Miles and Huberman which consists of three stages: 1) Reduction of data, 2) data, and 3) conclusion / verification. The result is the expenditures to Garut regency 2013-2017 fiscal year quite well.
Optimalisasi Dana Peningkatan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran dan Bencana Dalam Perspektif Disaster Risk Management Muhammad Febriansyah Rohimat; Abdal Abdal; Rahayu Kusumadewi
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol 4, No 2 (2022): Birokrasi dan Pemerintahah di Daerah 8
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jbpd.v4i2.18365

Abstract

The establishment of disaster preparedness in the community is a very important thing to be done by the government. This is because Indonesia is located in the ring of fire belt areas which causes a variety of potential disasters. In dealing with this, Bandung city government through the Bandung City Fire and Disaster Management Office established a program in order to improve preparedness. Therefore, the government needs to optimize the available budget in order to achieve this goal.  The research objective to be achieved in this paper is to analyze how the optimization of funds for the Fire and Disaster Preparedness and Prevention Program from the perspective of disaster risk management in the Bandung City Fire and Disaster Management Office. This research is a descriptive research utilizing qualitive method. Data collection was conducted using structured interviews, literature reviews, and unstructured observations in research locations. The result of this research is the formation of disaster preparedness in the community has not been fully optimized. This is due to the non-fulfillment of existing parameters in disaster risk management such as knowledge about disasters, emergency planning, and warning systems. Keyword: Disaster Preparedness, Disaster Risk Management, Fund Optimazation
Penerapan Model Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Program Vaksin COVID-19 Pada Sentra Vaksinasi Masjid Salman ITB Resty Nurdiantika Ramadhanti; Wawan Setiawan Abdillah; Abdal Abdal
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol 4, No 3 (2022): Birokrasi dan Pemerintahah di Daerah 9
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jbpd.v4i3.19403

Abstract

In March 2020, there are various countries in the world were appaled by the Covid-19 virus, including Indonesia. At ten months intervals, in January 2021 the Indonesian government finally started a vaccine program, to speed it up, vaccine centers were created in each area. In the city of Bandung itself, the local government accentuate collaboration in efforts to cope the pandemic. Therefore, the Bandung City Health Service, YPM Salman ITB, and the society work together in a collaboration to set up the ITB Mosque Vaccine Center which also indirectly applies the Collaborative Governance model in its implementation. Collaborative Governance is a strategy model which the government involves stakeholders from the outside of government itself in solving public problems. However, the application of the Collaborative Governance model in this vaccine program still needs to be researched further, therefore the researchers are interested in taking this topic to find out how the Collaborative Governance model is applied in the vaccine program that took place at the Salman Mosque Vaccination Center, ITB. This research uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews and literature studies. The theory used in this research refers to the opinion of Ansell & Gash which propose that there are four variables that need to be considered in the practice of collaborative governance, specifically: 1) Starting Conditions; 2) Institutional Design; 3) Facilitative Leadership; and 4) The Collaborative Process. In that implementation, the collaboration that was carried out went smoothly smoothly and could be said to be optimal based on the Ansell & Gash criteria. This is also because each stakeholder has adequate capacity and resources, along with understands their respective tasks and roles so that the Salman Mosque Vaccine Center ITB can be managed properly.Keywords: Collaborative Governance, Collaboration, Program, Vaccine Center, Covid-19
PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM MENJAGA TINGKAT RASIO KEMANDIRIAN DAERAH DI KOTA CILEGON TAHUN 2018-2020 Sapitri Sapitri; Khaerul Umam; Abdal Abdal
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 9 No 3 (2022): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/publik.v9i3.369

Abstract

This study aims to determine the financial management of Regional Original Income (PAD) in Maintaining the Ratio of Regional Independence of Cilegon City in 2018-2020. This study uses secondary data obtained from the Regional FinancialManagement Agency (BPKAD), as the regional apparatus authorized to manage regional finances ofCilegon City. The theory used by Baldric Siregar consists of Financial Planning, Financial Implementation, and Financial Reporting using the Halim formula, namely the Regional Financial Independence Ratio, Effectiveness Ratio, and Efficiency Ratio. The results of the study concluded that the City of Cilegon uses an information system to facilitate the implementation and reporting of PAD regional finance, although Cilegon City still relies on transfer funds (both from the Provincial Government and Central Government), but has made efforts to increase regional independence based on the average percentage growth PAD is 39.41%. Based on the effectiveness ratio, So it can be concluded that the financial performance of the Cilegon City Government for 3 years (2018-2020) is quite good even though it fluctuates per year.
EVALUASI ANGGARAN PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN (PIPPK) DI KECAMATAN CIBIRU KOTA BANDUNG Muhammad Rizal Sidiq; Abdal; Mohamad Ichsana Nur
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 20 No. 2 (2022): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/dialektika.v20i2.51

Abstract

PIPPK merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Walikota bandung dan tertuang dalam Peraturan Walikota Bandung No. 281 tahun 2015. Pemerintah Kota Bandung berharap program PIPPK dapat mewujudkan sinergi kinerja aparatur daerah dengan lembaga masyarakat. Tujuan dari peneliti ini adalah untuk dapat menilai sejauh mana pencapaian keberhasilan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewiilayahan di Kecamatan Cibiru Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitiankualitatif karena relevan dengan permasalahan yang ada dan untuk mendeskripsikan objek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti terkait dengan evaluasi anggaran program inovasi pembangunan dan Pemberdayaan Daerah. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PIPPK di Kecamatan Cibiru Bandung belum terealisasi secara maksimal, sedangkan aspek yang paling vital yang menyebabkan kurangnya pelaksanaan PIPPK ini adalah masalah anggaran dan pemberdayaan masyarakat yang masih kurang diperhatikan. PIPPK is one of the programs launched by the mayor of bandung and contained in the Bandung Mayor Regulation No. 281 of 2015. Bandung city government hopes that the PIPPK Program can realize the synergy of regional apparatus performance with community institutions. The purpose of this researcher is to be able to assess the extent to which the achievement of the success of the development innovation and Empowerment Program in the District Cibiru Bandung. The research method used in this study is a qualitative research method because it is relevant to the existing problems and to describe the object of research to be studied by the researcher is related to the evaluation of the budget of the development innovation program and regional empowerment. The results of this evaluation showed that the implementation of PIPPK in Cibiru District Bandung has not been realized to the maximum, while the most vital aspects that cause the lack of implementation of this PIPPK is the problem of budget and community empowerment are still less attention.
Co-Authors Adilla Sabrina Afani Akhira Agil Raga Hafizh Agung Prayoga Ajeng Laila Qori Andini Eka Maharani Asep Hidayat Bima Adityo Budi Sulistiyo Dedeng Maolani Yusuf Fadli Daud Abdullah Herabudin, Herabudin Hilman Fitrian Akbar Hukman Faathir Turmuji Khaerul Umam Melania Dwi Lestari Mohamad Ichsana Nur Muhammad Abdul Jabbar Muhammad Febriansyah Rohimat Muhammad Rizal Sidiq Muhammad Rizqi Firdaus Muhammad Ziddane Al Kautsar Mumtaz Amri Rai Nanang Suparman Nikita Oriza Rahayu Kusumadewi Resty Nurdiantika Ramadhanti Riki Riki sakrim miharja, sakrim Sapitri Sapitri Shofya Humaira Siti Salma Siti Saodah Tajul Arifin Tajul Arifin Tasya Febriana Wawan Setiawan Abdillah