Herman Bakir
Universitas Ekasakti

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Sinergitas Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Payakumbuh Dan Satuan Polisi Pamong Praja Payakumbuh Dalam Pencegahan Penyakit Masyarakat Fitriati; Baritim Parjuangan Sinaga; Herman Bakir
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/nk5kkr28

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis.  Sinergitas Satbinmas Kepolisian Resor Payakumbuh Dan Pemda Kota Payakumbuh dalam meminimalisisr penyakit masyarakat berbentuk koordinasi kebijakan, kerjasama kepolisian dan Satpol PP secara rutin melakukan operasi penertiban. Pemberdayaan ekonomi guna dalam menanggulangi penyakit masyarakat. Layanan pengaduan juga menjadi salah satu bentuk sinergitas yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganan penyakit masyarakat. Kepolisian dan Pemda Kota Payakumbuh membuka layanan aduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka. Dengan adanya alternatif ekonomi yang lebih baik, masyarakat tidak lagi tergoda untuk mencari penghasilan melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan norma sosial. Kendala yang ditemui dalam sinergitas Kepolisian Dan Pemda Kota Payakumbuh dalam meminimalisisr penyakit masyarakat adalah perbedaan pendekatan dalam menangani permasalahan ini. Kepolisian, sebagai institusi penegak hukum, lebih berorientasi pada tindakan represif dengan menindak pelaku penyakit masyarakat melalui operasi razia, penangkapan, dan proses hukum. Sementara itu, Pemda lebih menekankan pada pendekatan preventif dan rehabilitatif dengan menyediakan program sosialisasi, pelatihan keterampilan, serta rehabilitasi bagi korban penyakit masyarakat. Kurangnya personel, fasilitas, serta anggaran yang dialokasikan untuk menangani berbagai bentuk penyakit masyarakat. Pemda menghadapi keterbatasan anggaran dalam menyediakan program rehabilitasi dan pemberdayaan ekonomi bagi para mantan pelaku penyakit masyarakat. Selain faktor internal dari aparat dan pemerintah, kendala tantangan sosial budaya yaitu Masyarakat di beberapa wilayah masih memiliki sikap permisif terhadap praktik-praktik yang termasuk dalam kategori penyakit masyarakat. Misalnya, perjudian dalam bentuk sabung ayam atau permainan kartu dengan taruhan masih dianggap sebagai bagian dari budaya lokal.
Penggunaan Keterangan Ahli oleh Penyidik Pada Pengungkapan Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Bersubsidi Jenis Bio Solar Iyah Faniyah; Ikhsan Nanda Herman; Herman Bakir
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 2 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/dj1nsn55

Abstract

Penggunaan Keterangan Ahli oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Solok Kota pada Pengungkapan Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Bersubsidi Jenis Bio Solar sebagai   instrumen yang meminimalisasi kesalahan dalam penilaian barang bukti atau klasifikasi perbuatan, Pada perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi, ahli ESDM memberikan penjelasan mendalam mengenai karakteristik Bio Solar yang secara hukum termasuk kategori BBM bersubsidi, serta ketentuan peruntukannya bagi masyarakat tertentu. Penjelasan ini memperkuat konstruksi hukum penyidik dalam membuktikan bahwa tindakan pelaku telah memenuhi unsur kesengajaan dan melawan hukum. Selain itu, keterangan ahli juga menjelaskan bahwa modifikasi kendaraan untuk mengangkut BBM dalam jumlah besar tanpa izin merupakan indikasi adanya niat jahat yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Hambatan dalam penggunaan keterangan ahli oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Solok Kota dalam pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi jenis bio solar diantaranya adalah keterlambatan proses menghadirkan ahli yang berdampak pada tertundanya penetapan status hukum barang bukti dan memperlambat kelanjutan penyidikan. Aspek internal keterbatasan pemahaman sebagian personel terhadap tata cara permintaan keterangan ahli secara formal dan teknis. Hambatan eksternal dalam penggunaan keterangan ahli oleh penyidik adalah keterbatasan kapasitas lembaga pemberi keterangan ahli, khususnya Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, yang memiliki kewenangan penuh dalam memberikan validasi terhadap status bahan bakar bersubsidi.