Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.971
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Unes Law Review UNES Journal of Swara Justisia Ekasakti Journal of law and Justice
Fitriati
Ekasakti University
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TAWURAN YANG BERPOTENSI TINDAK PIDANA OLEH PELAJAR DI KOTA PADANG Budi Rahmat; Fitriati Fitriati
UNES Law Review Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ulr.v2i1.57

Abstract

Various efforts were made by the regional government and law enforcement officials to tackle brawls between students in the city of Padnag, but there was no formulation of countermeasures that could eradicate fights between students in the city of Padang. This research is a legal research with analytical descriptive specifications with a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. The results showed that the causes of brawls among adolescents who have the potential for criminal acts in the city of Padang include internal factors, which are quite low self-control, lack of religious values ​​in themselves and want to see their existence. Furthermore External Factors include egoistic community, because of friend's invitation, because of a sense of solidarity, because of school selfishness and because of pressure and invitation from school alumni. Efforts made to combat the occurrence of fights between adolescents who have the potential for criminal acts in the city of Padang include preventive efforts, including through family channels such as supervision and family attention to other family members, school paths in the form of lightning pesantren, character and other education etc. and routine supervision. Repersive measures such as School actions to provide disciplinary penalties, legal processes by the police and conduct acts of arrest and coaching by the Civil Service Police Unit.
HAMBATAN TEKNIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK PADA POLDA SUMATERA BARAT Fitriati Fitriati; Iyah Faniyah; Nisep Rahmad
Masalah-Masalah Hukum Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.51.4.2022.390-400

Abstract

Penelitian ini bertujuan membahas hambatan teknis dalam penyidikan tindak pidana manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik oleh penyidik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan hambatan teknis yang terjadi pada pemeriksaan saksi dan korban pada proses penyidikan, sebab saksi hanya mengetahui setelah kejadian berlangsung karena menerima dampak dari serangan yang dilancarkan. Data serangan di log server sudah dihapus terjadi pada kasus deface, sehingga penyidik kesulitan mencari log statistik di server sebab secara otomatis server menghapus log yang ada untuk mengurangi beban server. Maka penyidik harus melakukan kerjasama dengan penyidik negara lain. Selanjutnya dengan menggunakan keterangan atau pendapat para ahli telematika yang mempunyai keahlian di bidangnya, agar dapat jadi pertimbangan bagi hakim ketika memutus suatu perkara.
EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK SECARA DIVERSI TERHADAP PENGULANGAN TINDAK PIDANA (Studi Pada Tahap Penyidikan Oleh Satresnarkoba Polresta Padang) fitriati fitriati; Mohamat Gunawan
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.309

Abstract

UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pemidanaan seharusnya merupakan jalan terakhir bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga pendekatan pemidanaan pun berubah. Di wilayah hukum Polresta Padang Sat Reskrim Narkoba telah menetapkan penyelesaian Perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak secara Diversi. Namun, pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak masih terjadi di wilayah hukum Polresta Padang. Permasalahan yang diteliti adalah Bentuk penyelesaian penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak oleh penyidik di Polresta Padang dan efektivitas bentuk penyelesaian penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak secara diversi oleh penyidik terhadap pengulangan tindak pidana di Polresta Padang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Data yang didapat dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dapat disimpulkan bahwa Pertama, Bentuk penyelesaian penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak oleh penyidik di Polresta Padang adalah diversi dalam hal ini penyerahan kembali kepada orangtua/wali dan meneruskan penyelesaian ke pengadilan (sidik). Kedua, efektivitas bentuk penyelesaian penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak secara diversi terhadap pengulangan tindak pidana oleh penyidik di Polresta Padang sangat dipengaruhi oleh sikap orang tua dan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan data pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada anak di Polresta Padang, dapat dikatakan bahwa bentuk penyelesaian penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak secara diversi cukup efektif terhadap pengulangan tindak pidana karena angka pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada anak di Polresta Padang cukup kecil.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PIMPINAN ANGGOTA DPRD YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Fitriati Fitriati; Bisma Putra Pratama; Azhamu Suwaril
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.514

Abstract

The formulation of criminal acts of corruption is set forth in Article 2 and Article 3 of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. Judge's Considerations in Sentence Decisions Against the Leaders of DPRD Members Perpetrating Corruption Crimes in Decision Number 40/Pid.Sus/2020/PN.Pdg and Decision Number 41/Pid.Sus/2020/PN.Pdg Juridically based on the indictment, evidence, the demands and beliefs of the Judge, the Defendant's actions fulfill the elements contained in Article 3 of Law Number 20 of 2001 Juncto Article 55 of the Criminal Code, namely the act of abuse of authority to benefit oneself and or other people which results in losses to the state which are carried out jointly. While non-juridical considerations are burdensome considerations, as the chairman and deputy chairman of the DPRD already know that their actions violate the rules. The mitigating considerations were that the Defendant had returned state financial losses and admitted his actions. Criminal Application in the Sentence Decision Against the Leaders of DPRD Members Perpetrating Corruption Crimes in the Decision is based on Article 3 UUPTPK juncto Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code. In Decision Number 40/Pid.Sus/2020/PN.Pdg Criminal against the Defendant with imprisonment for 2 (Two) Years and 4 (Four) Months and a fine of Rp. 50,000,000.- (Fifty Million Rupiah). The additional sentence imposed is the obligation to pay replacement money in the amount of IDR 190,014,090.00 (one hundred and ninety million fourteen thousand and ninety rupiah) in decision number 41/Pid.Sus/2020/PN.Pdg the judge sentenced the defendant to imprisonment for 1 (one) year and a fine of Rp. 50,000,000.- (Fifty Million Rupiah).
ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PENERAPAN TEORI RETRIBUTIF DIKAITKAN DENGAN RASA KEADILAN BAGI KORBAN PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN Mursal Anis; Fitriati Fitriati; Bisma Putra Pratama
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.347

Abstract

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 28/Pid.B/2017/PN.Slk adalah secara yuridis berdasarkan pada dakwaan tunggal, pada Pasal 351 ayat (1) KUHP yang kualifikasinya Penganiayaan. Pertimbangan lain adalah aspek non yuridis yaitu keadaan yang memberatkan dimana perbuatan Terdakwa membuat resah pengunjung Salon Kecantikan L’Oase yang saat kejadian berada di dalam Salon tersebut. Keadaan yang meringankan adalah Terdakwa adalah seorang ibu dari seorang anak yang masih berumur 3 (tiga) tahun yang masih membutuhkan kasih sayang terdakwa selaku seorang Ibu. Pada Putusan Nomor 74/PID.B/2021/PN.Slk secara yuridis adalah menerapkan Pasal 351 KUHP serta pertimbangan menilai kadar kesalahan terdakwa dan kepentingan korban. Artinya pertimbangan majelis hakim menimbang kadar kesalahan terdakwa dan kepentingan korban sekaligus, namun dalam putusan lain tidak ditemukan bentuk pertimbangan yang sama. Melainkan langsung pertimbangan penjatuhan pidana saja. Penerapan Teori Retributif dalam Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 28/Pid.B/2017/PN.Slk pada teori retributif yang dimaksud oleh majelis hakim dalam pertimbangan dimaksud adalah teori retributif murni. Pada Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Slk. dihubungkan dengan bentuk teori pemidanaan retributif, maka pertimbangan-pertimbangan dimaksud termasuk pada penerapan teori pemidanaan retributif teleologis karena tujuan pemidanaan tersebut selain sebagai retribusi atas kesalahan terdakwa melainkan juga sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku terdakwa agar menjadi masyarakat yang lebih baik dikemudian hari. Majelis hakim juga menerapkan teori pemidanaan retributif terbatas, yaitu hukuman atau pidana yang dijatuhkan tidak harus setara dengan kesalahan yang dilakukan namun juga tidak boleh melebihi batasan kesalahan pelaku.
Criminal Liability for Criminal Defendants Participating in Unlicensed Gold Mining Fitriati Fitriati; Tamsir Tamsir
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : Master of Law Program, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/ejlj.v1i1.1

Abstract

Broadly speaking, mining business activities carried out without a permit can be subject to criminal charges as well as the criminal act of participating in gold mining activities without a permit has fulfilled the elements of a criminal act and can be subject to criminal sanctions as stated in the criminal provisions of Article 158 of Law Number 3 of 2020  concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining juncto Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code and Criminal Procedure Code as a single indictment, as a form of criminal liability. While the consequences of illegal gold mining cause so much damage that occurs both on land and in river flows, caused by the rampant illegal gold mining activities (dompeng) along the river flow. The specification of this study is that it is descriptive analytical research. The approach method used is normative juridical supported by empirical juridical approach. The data used is the secondary data inputted. The data obtained are analyzed qualitatively and presented in an analytical descriptive manner. Based on research and discussion, it can be seen that: First, criminal liability for criminal defendants participating in unlicensed gold mining based on the decisions of the Kuantan Bay District Court Number: 98/Pid.B/LH/2021 and Number: 99/Pid.B/LH/2021, namely imprisonment and fines for the defendant, because they have The fulfillment of the conditions that the defendant can be held criminally responsible, the defendant is sentenced to a criminal sentence in the form of imprisonment for 1 (one) year and a fine of Rp. 800,000,000.00 (eight hundred million rupiah) provided that if the fine is not paid it is replaced by imprisonment for 3 (three) months. Second, the judge's consideration of the decisions of the Kuantan Bay District Court Number: 98/Pid.B/LH/2021 and Number 99/Pid.B /LH/2021 in the crime of unlicensed gold mining, namely the Judge in handing down decisions will consider juridical and non-juridical matters, but in general, Judges in sentencing perpetrators of unlicensed gold mining crimes are more likely to use juridical considerations than non-juridical ones,  as referred to in the decision of the Kuantan Bay District Court Number 98/Pid.B/LH/2021 and Number: 99/Pid.B/LH/2021 in the criminal act of unlicensed gold mining.
Sinergitas Peran Kepolisian dan Masyarakat dalam Menanggulangi Balapan Liar di Kota Padang Winaldo Winaldo; Fitriati Fitriati; Bisma Putra Pratama
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.840

Abstract

Article 115 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (UU LLAJ) regulates the prohibition of illegal racing. This research is an empirical juridical research. The handling of wild races in the City of Padang by the Padang Traffic Police with synergy between the Padang Traffic Police and the Community in tackling illegal racing in the City of Padang is carried out preventively with community leaders by conducting outreach to schools, in print and electronic media. Making banners on the streets, broadcasting on the radio, social media such as Instagram by involving respected community leaders in the illegal racing area. Patrol activities to create conditions at night with people who carry out patrols at night. Patrols are carried out by walking along streets that have the potential to be used as places for speeding. Supervision at posts that are prone to wild racing with the local community. Repsentially, the synergy with the community is that the community helps officers search for illegal racers. The obstacle in the synergy between the Padang Traffic Police and the community in tackling illegal racing in the city of Padang is that there are still people who do not want to assist police officers in catching and raiding illegal racers. Because the large number of illegal racers who have been caught in cases of illegal racing in the city of Padang is not proportional to the number of police personnel who are on night picket duty. The level of legal awareness of the people of Padang City to comply with traffic rules is very low. Society that is less corporative by becoming spectators of wild racing, there are workshops and motorcycle gangs that provoke teenagers, there is betting (gambling), lack of attention and supervision of parents towards children, lack of facilities and infrastructure, and lack of funds to channel the hobby of racing.
EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN Erianto Erianto; Fitriati Fitriati
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law Number 2 Year 2002 on Police and Government regulation Number 2 Year 2003 on Discipline of Members of the Police Force of the Republic of Indonesia is a regulation that must be followed by every member of the Police in performing its functions, duties and authority to realize a professional and accountable Police. Disciplinary punishment with various types of sanctions has been imposed on violators through disciplinary proceedings, but the facts show that violations are increasing every year so disciplinary enforcement has not been effective in deterring members and demonstrating the relatively low level of legal compliance of members of the Polres Pesisir Selatan.
IMPLEMENTASI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN (Studi Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2016 /PN.Pmn dan Putusan No. 90/PID.SUS/2017/PT.PDG) Gunawan Wibisono; Fitriati Fitriati; Ferdi Ferdi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Article 46 of Law Number 32 Year 2009 concerning the Management of Environmental Protection stipulates that a Criminal Account shall be liable to any person of the Legal Entity and / or its Management. Criminal proceedings that have been broken off at the Padang Pariaman District Court where the criminal responsibility is by the corporate management. The problem is the consideration of the judge in the decision of the Mining crime committed by the corporation and the implementation of the corporation accountability system against environmental damage that occurred in the mineral mining area in Padang Pariaman Regency, West Sumatera Province. Research specification is analytical descriptive with Normative juridical approach. The data obtained were analyzed qualitatively. The results of the first study and discussion, Judge's Consideration in Decision Number 190 / Pid.Sus / 2016 / PN.Pmn and Decision No. 90 / PID.SUS / 2017/ PT.PDG the defendant fulfilled the element as the subject of criminal law of the deeds he committed. Defendant as the board (Director) of the corporation. Board is considered as a form of corporation. Second, corporate criminal liability in Decision Number 190 / Pid.Sus / 2016 / PN.Pmn and Decision No. 90 / PID.SUS / 2017 / PT.PDG sentenced to criminal is his company represented by the director of the company. Corporal criminal liability can be demanded through the doctrine of superior responders or vicarious liability.
PENGGUNAAN ALAT BUKTI DIGITAL DALAM KOMPUTER FORENSIK PADA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MAYANTARA DI DIREKTORAT KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMBAR Noffezar Noffezar; Fitriati Fitriati; Iyah Faniyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Article 5 of Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions states that electronic information and / or printed results from electronic information are valid evidence and have legal legal consequences. The use of digital evidence through computer forensics by investigators still encounters various problems. This research is legal research with analytical descriptive specifications. The form of print out of electronic evidence is contained in the minutes of investigation. Without going through Digital Forensics, an electronic document cannot be used as evidence because the validity of the electronic document cannot be guaranteed. In the investigation process physical evidence and digital evidence are part of a complementary investigation process. Constraints on the use of digital evidence on computer forensics are the few people who can be asked to become expert witnesses. The absence of a forensic computer laboratory at the West Sumatra Regional Police. Digital proofing is carried out by experts. Efforts are being made to overcome the obstacles in proof using digital evidence with computer forensics, among others, by using information or opinions from telematics experts who have expertise in their fields.
Co-Authors Aidil Putra Feli Andi Parningotan Lorena Azhamu Suwaril Bisma Putra Pratama Budi Rahmat Erianto Erianto Fakhri Muthi Ferdi, Ferdi Gunawan Wibisono Hanif Kurniawan Herman Bakir Ilham Gunawan Putra Iyah Faniyah, Iyah Jeki Noviardi Jukfa Hendriko Mohamat Gunawan Mursal Anis Nisep Rahmad Noffezar Noffezar Philips A Kana Philips A. Kana Philips A. Khana Ridho Oktoviama Amran Tamsir Tamsir Winaldo Winaldo