Effendi Hasan
Universitas Syiah Kuala, Aceh, Indonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat Bahagia Bahagia; Khalisni Khalisni; Effendi Hasan
CONSTITUO Journal of State and Political Law Research Vol 5 No 1 (2026): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v5i1.6382

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Dana Desa dalam pembangunan desa di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya Dana Desa sebagai instrumen pembangunan, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi aparatur desa, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, partisipasi masyarakat masih belum optimal dan cenderung didominasi oleh elite desa. Pada tahap pelaksanaan, Dana Desa lebih banyak dialokasikan pada pembangunan infrastruktur dibandingkan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana masih lemah, ditandai dengan keterbatasan akses informasi bagi masyarakat. Faktor pendukung implementasi kebijakan meliputi regulasi yang jelas dan dukungan anggaran, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan kapasitas aparatur desa, lemahnya pengawasan, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa di Kecamatan Bubon belum sepenuhnya optimal dan memerlukan perbaikan dalam aspek partisipasi, transparansi, serta penguatan kapasitas kelembagaan desa.