Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.789
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAS) MEUSEURAYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT ZONA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Metrum Journal Serambi Engineering (JSE) CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Bahagia
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI KESIAPAN  PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI PEMILU SERENTAK  DI PROVINSI ACEH (  Studi Kasus Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilihan Umum) Bahagia
Jurnal Metrum Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Metrum
Publisher : PT Metrum Karya Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilu serentak di seluruh Indonesia pada 14 Februari 2024, di perlukan  kesiapan pemerintah daerah di seluruh Indonesia  dimana  salah satu kesiapan pemerintah Aceh  dalam menghadapi pemilu 2024, dimana secara Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum di mana  Regulasinya di atur dalam pasal 280,282 dan 490  Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang pemihan Umum, dimana dalam pasal 282 memuat aturan tentang Larangan pejabat negara, pejabat strukturat dan Pejabat Fungsional dalam jabatan negeri serta kepala desa membuat Keputusan dan atau melakukan  Tindakan yang mengutungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu  selama masa kampanye. Maka di perlukan peran  pemerintah Aceh dalam melakukan sosialisasi kepada  seluruh instansi serta Aparaturnya untuk  menghadapi  sanksi yang akan di dapat jika  melakukan pelanggaran sesuai undang-undang Pemilu  dalam menghadapi pemilu serentak di Aceh, di mana jika dilakukan pelanggaran politik Praktis maka akan di  berikan sanksi pidana sesuai dengan pasal 490, Yakni di pidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak  Rp 20 Juta. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pertimbangan peneliti bermaksud memperoleh melihat (1) Bagaimana Implementasi Kesiapan  Pemerintah Dalam Menghadapi Pemilu Serentak Di Provinsi Aceh (  Studi Kasus Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilihan Umum)(2) Faktor-faktor Pendukung Implementasi Kesiapan  Pemerintah Dalam Menghadapi Pemilu Serentak Di Provinsi Aceh (  Studi Kasus Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilihan Umum) Untuk memperoleh sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu melalui pemilihan informasi dilakukan secara sengaja (purposive sampling). Berdasarkan pada jenis dan sumber data yang diperlukan, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi  (a) Wawancara Mendalam (Indepth Interview), (b) Analisis Dokumentasi, dan (c) Observasi Langsung (Partisipasi Pasif). Teknik analisa data adalah analisis dengan menggunakan model interaktif yang meliputi 3 (tiga) komponen analisis, yaitu reduksi, sajian data, penarikan kesimpulan (Miles dan Humberman, 1984: 64). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kesiapan  Pemerintah Dalam Menghadapi Pemilu Serentak Di Provinsi Aceh (  Studi Kasus Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilihan Umum) menjadi pedoman pemerintah dalam melakukan sosialisasi  terhadapanetralitas Aparatur  Negara dan juga Masyarakat serta Para Caleg  Legislatif dan Eksekutif dalam pemilihan umum serentak pada tahun 2024.  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2014 (STUDI PADA GAMPONG KAPA KEC. LANGSA TIMUR KOTA LANGSA) Fadhil; Bahagia
Jurnal Metrum Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Metrum
Publisher : PT Metrum Karya Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Village funds are funds provided by the government to gampong with the aim of improving the welfare of the gampong community. With the existence of village funds, community productivity is expected to increase. This study aims to explain how the implementation of the Village Fund policy by linking the policy implementation model according to Griendle. This research is a descriptive research with a qualitative approach. The data sources used are primary data sources (observations and interviews) and secondary data sources (documentation) related to the situation and empirical conditions of the Village Fund implementation policy. The results of the study show that the implementation of the village fund policy in Kapa village has not been carried out properly. In the process, the implementation is in accordance with existing regulations, but in the implementation in the field there are many problems. Activities carried out with village funds are not really aimed at the interests of the gampong community. So that the results of development and empowerment made by the gampong government are not felt to be right by the community. There are several obstacles that occur in the village fund policy, namely the non-transparent use of village funds, the lack of human resources for gampong apparatus, and the lack of coordination in village fund activities. Efforts made to overcome these obstacles are conducting training for gampong officials, increasing community participation, and consulting with competent parties on village fund policies.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF CHARLES O. JONES: SUATU TINJAUAN KONSEPTUAL Fadhil; Bahagia
Jurnal Metrum Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Metrum
Publisher : PT Metrum Karya Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Policy implementation is a crucial phase in the public policy cycle, determining program success or failure. This article aims to analyse the implementation process using Charles O. Jones's framework, which includes three core components: organising, interpreting, and applying. Utilising a literature review method, this study examines theoretical insights and relevant empirical studies, particularly within the Indonesian context. The findings indicate that policy implementation effectiveness is significantly influenced by organisational structure, resource capacity, actor communication, and local political dynamics. The article underscores the importance of contextual and participatory approaches in public policy implementation.
HUBUNGAN KEPEMIMPINAN CAMAT TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR CAMAT ULEE KARENG KOTA BANDA ACEH Bahagia; Maghfira Faraidiany; Muliawati
Jurnal Metrum Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Metrum
Publisher : PT Metrum Karya Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintahan Kecamatan merupakan  bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan  sesuai Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan yang secara Administrasi mengkoordinasikan Pemerintahan Gampong dalam wilayah Kecamatan Ulee Kareng di Kota Banda Aceh. Penyelenggaraan Hubungan Kepemimpinan Camat Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Ulee Kareng Kota Banda Aceh dilakukan melalui pembinaan  agar pegawai dapat menyadari dan mampu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan secara penuh tanggungjawab sehingga dapat menjelmakan diri sebagai aparatur yang bersifat customer orientet, Penelitian ini adalah merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan latar belakang permasalahan adalah 1) Bagaimana Hubungan kepemimpinan Camat terhadap kinerja pegawai pada Kantor Camat Ulee Kareng Kota Banda Aceh, 2) Faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap Hubungan kepemimpinan camat terhadap kinerja pegawai pada kantor camat Ulee Kareng Kota Banda Aceh, dilakukan melalui pembinaan  agar pegawai dapat menyadari dan mampu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan secara penuh tanggungjawab sehingga dapat menjelmakan diri sebagai aparatur yang bersifat customer orientet.  Dalam penelitian ini mengunakan metode kualitatif dimana meliputi data di kumpulkan dengan mengunakan teknik Wawancara, Observasi langsung (Partisipasi Pasif) dan analisa Dokumentasi maupun sumber data secara primer dan sekunder dimana adanya penyajian data dan kesimpulan yang dilakukan secara interaktif, Dengan demikian penelitian ini dilakukan berdasarkan fokus dengan hasil penelitian antara lain, kepemimpinan camat kecamatan ulee kareng sudah melakukan pembinaan kepada Pegawai dalam peningkatan kinerja, melalui pendekatan persuasif bagi pegawai, memberi arahan dan petunjuk agar mampu melaksanakan tugas-tugas administrasi dan operasional serta mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara continue dan penyajian data yang update. sedangkan pemilihan informan dilakukan secara sengaja (Purposive Samplig) Dan Berdasarkan hasil penelitian dapat di jelaskan bahwa hubungan kepemipinan Camat Ulee Kareng Kota Banda Aceh Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Ulee Kareng Kota Banda Aceh sudah berjalan namun masih banyak hambatan dalam memberi pelayanan publik di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda.  
FARMERS' PERCEPTION OF FACTORS RELATED TO SALON AGRIBUSINESS IN THE FOOD ESTATE AREA IN HUMBANG HASUNDUTAN REGENCY Bahagia; Tavi Supriana; Diana Chalil
International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAS) Vol. 3 No. 5 (2023): October
Publisher : CV. Radja Publika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijebas.v3i5.1219

Abstract

The food estate program is a government program made for Humbahas farmers as a food barn where one of their commodities is shallots. Shallot marketing is difficult due to the incomplete involvement of cooperation between stakeholders. The purpose of this study is to analyze farmers' perceptions of internal and external factors related to shallot agribusiness in the food estate area in Humbang Hasundutan Regency. The method of analysis of this research is descriptive quantitative analysis using a Likert scale measurement, using a questionnaire (questionnaire) on the components of internal and external indicators. The results showed that the level of farmers' perceptions of factors was relatively high. With an average score for internal factors of 3.18 and an average score for external factors of 2.70. Internal factors that have the highest influence on shallot farmers are land clearing capital from the government, production inputs supplied by investors and cross-road infrastructure that has been built. While the external factors that have the highest influence are the greater employment opportunities for farmers and the food estate agricultural technology used. Meanwhile, the factors that need attention are the price of shallots, the percentage of the profit sharing system, marketing of shallots and cooperation agreement contracts. While the external factors that have the highest influence are the greater employment opportunities for farmers and the food estate agricultural technology used. Meanwhile, the factors that need attention are the price of shallots, the percentage of the profit sharing system, marketing of shallots and cooperation agreement contracts. While the external factors that have the highest influence are the greater employment opportunities for farmers and the food estate agricultural technology used. Meanwhile, the factors that need attention are the price of shallots, the percentage of the profit sharing system, marketing of shallots and cooperation agreement contracts.
Literasi Politik Melalui pendidikan Demokrasi Partisipatif Dalam Masyarakat Gampong Bahagia, Bahagia; Fadhil, Fadhil; Khalisni, Khalisni; Sari, Novita; Faraidiany, Maghfira; Munawarah, Munawarah
MEUSEURAYA - Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (Desember 2025)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/meuseuraya.v4i2.5894

Abstract

The problem that occurs in the process in Lamreudeup Dalam Village is the lack of women's involvement in politics, such as candidates for village heads as political positions from women who are promoted to village heads or Keuchik. Meanwhile, the village that will be led until 2025 is still led by a Keuchik, with details of 1 Keuchik, 1 Serdes, 4 Hamlet Heads and 4 heads of affairs. The purpose of community service in I Political Literacy Through Participatory Democracy Education based on Village Community, which was carried out in Lamreudeup Village, Baitussalam District, Aceh Besar Regency, Aceh Province was carried out on Tuesday, June 3, 2025, in Lamreudeup Village. The stages of the process of implementing activities carried out in Lamreudeup Village, Baitussalam District, Aceh Besar Regency with a Qualitative approach such as documents with descriptive Qualitative directly they felt happy that the activities carried out went well and in accordance with what was expected by the people of Lamreudeup Village, Baitussalam District, Aceh Besar Regency
Pemanfaatan Bottom Ash PLTU sebagai Media Filter untuk Mengolah Limbah Tahu Yunita, Irda; Teuku Muhammad Zulfikar; Fiki Angga Mulia; Elvitriana; Bahagia
Jurnal Serambi Engineering Vol. 11 No. 1 (2026): Januari 2026
Publisher : Faculty of Engineering, Universitas Serambi Mekkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Liquid waste from the tofu industry is a significant source of water pollution, containing high levels of organic materials that can harm aquatic ecosystems. On the other hand, Coal-Fired Power Plants (CFPP) produce a large amount of bottom ash, which is still underutilized. This study aims to explore the potential of bottom ash from the Nagan Raya CFPP in Aceh as an economical and environmentally friendly alternative filter medium for treating tofu wastewater. The main focus is to evaluate the effectiveness of bottom ash in reducing Chemical Oxygen Demand (COD), Total Suspended Solids (TSS), and neutralizing pH. The method employed is a quantitative experimental approach using a layered filtration system consisting of gravel, coir, sand, and bottom ash as the adsorbent. The contact time between the wastewater and the filter medium was varied for 2, 4, and 6 hours, with a control filter without bottom ash. Initial samples showed TSS levels of 560 mg/L and a pH of 3.8, which are far below the quality standards. The results indicate that the use of bottom ash significantly improves wastewater quality, with the highest TSS removal efficiency reaching 82.85% at a contact time of 6 hours, reducing TSS to 96 mg/L. The highest COD reduction occurred at a contact time of 2 hours, with an efficiency of 24.8%. Bottom ash was also effective in neutralizing the wastewater, raising the pH to a neutral range (6.2 – 7.0). These findings suggest that bottom ash from CFPP has great potential as a filter medium for tofu wastewater.
PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI KEUANGAN DIGITAL BAGI MASYARAKAT NON-LITERASI TEKNOLOGI Wellie Sulistijanti; Fahry Reza; Retno Triswandari; Bahagia Bahagia; Taswati Nova Wijayaningrum
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2026): Vol. 7 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v7i2.57502

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan penggunaan aplikasi keuangan digital bertujuan untuk meningkatkan literasi, keterampilan, serta kesiapan masyarakat non-literasi teknologi dalam memanfaatkan layanan keuangan berbasis digital. Metode yang digunakan berupa pendekatan partisipatif melalui demonstrasi langsung dan praktik berulang yang didukung oleh pendampingan intensif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman konseptual peserta mengenai fungsi dan manfaat aplikasi keuangan digital, disertai dengan peningkatan keterampilan operasional dalam penggunaan fitur-fitur dasar secara mandiri. Dari aspek afektif, terjadi pergeseran sikap dari skeptis menjadi lebih terbuka dan adaptif terhadap teknologi digital. Secara sosial-ekonomi, program ini berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan rumah tangga serta membuka peluang pemanfaatan aplikasi untuk kegiatan ekonomi produktif. Peningkatan aksesibilitas terhadap layanan keuangan digital juga mendorong integrasi peserta ke dalam ekosistem keuangan modern dan memperkuat inklusi keuangan. Namun, hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan capaian yang signifikan antara kondisi awal dan akhir peserta, meskipun terdapat variasi berdasarkan karakteristik individu. Secara keseluruhan, program ini berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan, tidak hanya dalam aspek teknis, tetapi juga dalam membangun kepercayaan diri, kesadaran, dan kesiapan masyarakat untuk beradaptasi secara berkelanjutan dalam era digital.
Penguatan Partisipasi Inklusif Penyandang Disabilitas dalam Pembaruan Undang-Undang Pemilu Aceh di Kabupaten Aceh Besar Bahagia Bahagia; Fadhil Fadhil; Maghfira Faraidiany; Annisah Putri; Faradilla Fadlia; Khalisni Khalisni; Muliawati Muliawati; Anhar Fazri; Novita Sari; Cut Maya Aprita Sari
ZONA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 3 No 2 (2026): ZONA: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/zona.v3i2.505

Abstract

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat partisipasi inklusif penyandang disabilitas dalam proses pembaruan Undang-Undang Pemilu Aceh di Kabupaten Aceh Besar. Permasalahan utama yang dihadapi adalah masih terbatasnya akses, pemahaman, dan ruang partisipasi politik bagi kelompok disabilitas dalam proses perumusan kebijakan. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai subjek utama. Kegiatan dilaksanakan oleh Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Syiah Kuala (USK) bekerja sama dengan Yayasan Pembina Anak Cacat (YPAC) Aceh, serta melibatkan mitra seperti KIP, Bawaslu, dan stakeholders lainnya. Tahapan kegiatan meliputi identifikasi masalah, perencanaan partisipatif, pelaksanaan edukasi politik, Focus Group Discussion (FGD), serta refleksi dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai hak politik dan mekanisme pembaruan undang-undang, serta meningkatnya keberanian dalam menyampaikan aspirasi. Selain itu, kegiatan ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis kebutuhan riil penyandang disabilitas. Kesimpulannya, pendekatan partisipatif melalui PAR efektif dalam mendorong keterlibatan aktif penyandang disabilitas serta berkontribusi dalam mewujudkan sistem demokrasi yang inklusif dan responsif di Aceh.
Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat Bahagia Bahagia; Khalisni Khalisni; Effendi Hasan
CONSTITUO Journal of State and Political Law Research Vol 5 No 1 (2026): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v5i1.6382

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Dana Desa dalam pembangunan desa di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya Dana Desa sebagai instrumen pembangunan, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi aparatur desa, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, partisipasi masyarakat masih belum optimal dan cenderung didominasi oleh elite desa. Pada tahap pelaksanaan, Dana Desa lebih banyak dialokasikan pada pembangunan infrastruktur dibandingkan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana masih lemah, ditandai dengan keterbatasan akses informasi bagi masyarakat. Faktor pendukung implementasi kebijakan meliputi regulasi yang jelas dan dukungan anggaran, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan kapasitas aparatur desa, lemahnya pengawasan, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa di Kecamatan Bubon belum sepenuhnya optimal dan memerlukan perbaikan dalam aspek partisipasi, transparansi, serta penguatan kapasitas kelembagaan desa.
Co-Authors Anhar Fazri Annisah Putri Cut Maya Aprita Sari Diana Chalil Effendi Hasan Elvitriana Fadhil Fadhil Fadhil Fadhil Fadhil, Fadhil Fahry Reza Faradilla Fadlia Fiki Angga Mulia Khalisni Khalisni Khalisni, Khalisni Maghfira Faraidiany Maghfira Faraidiany Muliawati Muliawati Muliawati Munawarah Munawarah, Munawarah Novita Sari Novita Sari Retno Triswandari Taswati Nova Wijayaningrum Tavi Supriana Teuku Muhammad Zulfikar Wellie Sulistijanti Yunita, Irda