<![CDATA[Penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai penggadaian sebagai salah satu bentuk jaminan utang dalam hukum perdata di Indonesia, khususnya berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penggadaian menjadi alternatif yang banyak digunakan masyarakat karena dianggap praktis, namun dalam pelaksanaannya masih sering menimbulkan permasalahan, terutama terkait pemahaman hak dan kewajiban para pihak serta potensi terjadinya sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan strategi kajian pustaka (library research). Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, khususnya KUHPerdata, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian berbagai literatur hukum, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menguraikan ketentuan hukum serta penerapannya secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggadaian merupakan jaminan kebendaan yang memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan utang dari barang yang digadaikan apabila debitur wanprestasi. Meskipun telah memiliki dasar hukum yang jelas, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan potensi konflik dalam pelaksanaan gadai. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik serta penerapan aturan yang tepat agar penggadaian dapat berjalan secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.]]>
