Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi
Roni Rustandi
Universitas Pamulang
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
KAJIAN TEORITIS FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 Roni Rustandi
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 4, No 1 (2017): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.964 KB) | DOI: 10.32493/SKD.v4i1.y2017.792

Abstract

      AbstrakDewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah, dengan demikian maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui fungsi dan hubungan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data primer maupun data sekunder, teknik analisis data yang dipakai pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang dipakai pada penelitian ini yang pada akhirnya akan diambil suatu kesimpulan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. Sedangkan Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas peraturan daerah dan kebijakan daerah dalam rangka melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan kerja antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar dan selaku penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas membuat peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan daerah.Kata Kunci :   Fungsi, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Hubungan, Peraturan Daerah
Harmonisasi Kerukunan Hidup Etnis Melayu dan Tinghoa dalam wujud sila Persatuan Indonesia di Kabupaten Bangka Selatan Aris Destriadi; Roni Rustandi; Mas Fierna Janvierna Lusie Putri
SOSIETAS Vol 12, No 2 (2022): SOSIETAS: JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI
Publisher : Universitas Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/sosietas.v12i2.52796

Abstract

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui Harmonisasi kerukunan hidup etnis melayu dan tionghoa di wilayah kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah: bagaimana Harmonisasi Kerukunan Hidup antara etnis Melayu dan Tionghoa Dalam Wujud Sila Persatuan Indonesia di wilayah Kabupaten Bangka Selatan Khususnya di Kecamatan Toboali. Metode Penelitian adalah kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan yang sudah peneliti paparkan tentang Harmonisasi Kerukunan Hidup Etnis Melayu dan Tionghoa Dalam Wujud Sila Persatuan Indonesia di Kabupaten Bangka Selatan dapat disimpulkan bahwa; (1) Proses kehidupan antara etnis melayu dan tionghoa yang sangat Harmonis, (2) tidak pernah terjadi konflik ditengah kehidupan walaupun perbedaan dari sisi adat atau budaya, agama, ekonomi, pendidikan, maupun politik. Yang utama adalah mereka memiliki semboyan sendiri yang lahir dari kehidupan mereka yang sudah berlangsung sangat lama yakni dengan istilah Thongin Fangin Jit Jong yang artinya melayu maupun tionghoa sama saja, tidak ada perbedaan sama sekali bagi kedua etnis.
Analisis Implementasi Perdirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 07/D.D5/Kk/2018 Tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) Roni Rustandi; Yatti Rosmiati
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 9, No 2 (2022): JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Vol.9 No.2
Publisher : Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpkn.v9i2.y2022.p111-120

Abstract

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan dengan metode literatur dan wawancara kepada pihak SMK Sasmita Jaya 2, menunjukan hasil kondisi dunia usaha dan industri, SMK, dan sistem ketenagakerjaan belum tertata dantersinkronisasi dengan baik. Hal ini menjadikan perlakuan dan kedudukan lulusan SMKbervariasi disetiap industri, sehingga terdapat lulusan SMK yang dihargai samadengan lulusan bukan sekolah kejuruan yang tidak mempersipakan lulusannya untukbekerja. Selain permasalahan tersebut, Kurikulum di SMK Sasmita Jaya 2 belum secaraoptimal mengacu pada Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) sebagiamana tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 07/D.D5/Kk/2018. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metodepenelitian deskriptif kualitatif. Sementara itu, untuk teknik pengumpulan data yangdigunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dimana teknik analisis datayang digunakan adalah analisis induktif. Prosedur yang dilakukan proses pengkodean yaitu dengan melakukanperbandingan secara terus menerus dan melakukan pengajuan pertanyaan-pertanyaan.Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pihak SMKSasmita Jaya 2 Pamulang mengenai struktur kurikulum SMK yang sesuai denganPeraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah KementerianPendidikan dan Kebudayaan Nomor: 07/D.D5/Kk/2018 tentang Struktur KurikulumSekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)KataKunci: Implementasi; Peraturan; Kurikulum; SMK
Harmonisasi Kerukunan Hidup Etnis Melayu dan Tinghoa dalam wujud sila Persatuan Indonesia di Kabupaten Bangka Selatan Aris Destriadi; Roni Rustandi; Mas Fierna Janvierna Lusie Putri
SOSIETAS Vol 12, No 2 (2022): Sosietas : Jurnal Pendidikan Sosiologi
Publisher : Universitas Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/sosietas.v12i2.58696

Abstract

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui Harmonisasi kerukunan hidup etnis melayu dan tionghoa di wilayah kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Metode Penelitian adalah kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa; (1) Proses kehidupan antara etnis melayu dan tionghoa yang sangat Harmonis, (2) tidak pernah terjadi konflik ditengah kehidupan walaupun perbedaan dari sisi adat atau budaya, agama, ekonomi, pendidikan, maupun politik. Yang utama adalah mereka memiliki semboyan sendiri yang lahir dari kehidupan mereka yang sudah berlangsung sangat lama yakni dengan istilah Thongin Fangin Jit Jong yang artinya melayu maupun tionghoa sama saja, tidak ada perbedaan sama sekali bagi kedua etnis.
Analisis Implementasi Perdirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 07/D.D5/Kk/2018 Tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) Roni Rustandi; Yatti Rosmiati
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 2 (2022): JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Vol.9 No.2
Publisher : Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpkn.v9i2.y2022.p111-120

Abstract

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan dengan metode literatur dan wawancara kepada pihak SMK Sasmita Jaya 2, menunjukan hasil kondisi dunia usaha dan industri, SMK, dan sistem ketenagakerjaan belum tertata dantersinkronisasi dengan baik. Hal ini menjadikan perlakuan dan kedudukan lulusan SMKbervariasi disetiap industri, sehingga terdapat lulusan SMK yang dihargai samadengan lulusan bukan sekolah kejuruan yang tidak mempersipakan lulusannya untukbekerja. Selain permasalahan tersebut, Kurikulum di SMK Sasmita Jaya 2 belum secaraoptimal mengacu pada Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) sebagiamana tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 07/D.D5/Kk/2018. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metodepenelitian deskriptif kualitatif. Sementara itu, untuk teknik pengumpulan data yangdigunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dimana teknik analisis datayang digunakan adalah analisis induktif. Prosedur yang dilakukan proses pengkodean yaitu dengan melakukanperbandingan secara terus menerus dan melakukan pengajuan pertanyaan-pertanyaan.Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pihak SMKSasmita Jaya 2 Pamulang mengenai struktur kurikulum SMK yang sesuai denganPeraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah KementerianPendidikan dan Kebudayaan Nomor: 07/D.D5/Kk/2018 tentang Struktur KurikulumSekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)KataKunci: Implementasi; Peraturan; Kurikulum; SMK
Pemahaman Terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi suanto suanto; Roni Rustandi; Susi Susi
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 2 (2023): JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Publisher : Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpkn.v10i2.y2023.p126-136

Abstract

Terjadinya kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data secara empiris tentang Pemahaman terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Pada Mahasiswa Prodi PPKn Universitas Pamulang dan Mahasiswa Prodi PPKn STKIP Arrahmaniyah Depok. Penelitian menggunakan metode survey, di mana setiap responden diberi kuesioner untuk memberikan pendapatnya terhadap sejumlah pernyataan tentang Pemahaman terhadap Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Selain itu, secara terpisah dilakukan diskusi terfokus (Focus Group Discussion). Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam mencegah dan menanagani kekerasan seksual di lingkungan Prodi PPKn Universitas Pamulang dan Prodi PPKn STKIP Arrahmaniyah Depok, masing-masing instansi telah memiliki Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) sebagai unit kerja yang bertugas memberikan sosialisasi, pencegahan, dan penanganan terkait kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Berdasarkan hasil survey terlihat bahwa mayoritas mahasiswa memahami apa yang dimaksud kekerasan seksual dan bagaimana pencegahan serta tindakan yang harus dilakukan jika terjadi kasus tersebut karena telah mendapatkan sosialisasi di lingkungan perguruan tinggi masing-masing.
Co-Authors Aris Destriadi Putri, Mas Fierna Janvierna Lusie Suanto Suanto Susi Susi Yatti Rosmiati