Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTISI Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Roni Rustandi
Universitas Pamulang
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
KAJIAN TEORITIS FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 Roni Rustandi
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 4, No 1 (2017): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.964 KB) | DOI: 10.32493/SKD.v4i1.y2017.792

Abstract

      AbstrakDewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah, dengan demikian maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui fungsi dan hubungan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data primer maupun data sekunder, teknik analisis data yang dipakai pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang dipakai pada penelitian ini yang pada akhirnya akan diambil suatu kesimpulan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. Sedangkan Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas peraturan daerah dan kebijakan daerah dalam rangka melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan kerja antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar dan selaku penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas membuat peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan daerah.Kata Kunci :   Fungsi, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Hubungan, Peraturan Daerah
Harmonisasi Kerukunan Hidup Etnis Melayu dan Tinghoa dalam wujud sila Persatuan Indonesia di Kabupaten Bangka Selatan Aris Destriadi; Roni Rustandi; Mas Fierna Janvierna Lusie Putri
SOSIETAS Vol 12, No 2 (2022): SOSIETAS: JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI
Publisher : Universitas Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/sosietas.v12i2.52796

Abstract

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui Harmonisasi kerukunan hidup etnis melayu dan tionghoa di wilayah kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah: bagaimana Harmonisasi Kerukunan Hidup antara etnis Melayu dan Tionghoa Dalam Wujud Sila Persatuan Indonesia di wilayah Kabupaten Bangka Selatan Khususnya di Kecamatan Toboali. Metode Penelitian adalah kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan yang sudah peneliti paparkan tentang Harmonisasi Kerukunan Hidup Etnis Melayu dan Tionghoa Dalam Wujud Sila Persatuan Indonesia di Kabupaten Bangka Selatan dapat disimpulkan bahwa; (1) Proses kehidupan antara etnis melayu dan tionghoa yang sangat Harmonis, (2) tidak pernah terjadi konflik ditengah kehidupan walaupun perbedaan dari sisi adat atau budaya, agama, ekonomi, pendidikan, maupun politik. Yang utama adalah mereka memiliki semboyan sendiri yang lahir dari kehidupan mereka yang sudah berlangsung sangat lama yakni dengan istilah Thongin Fangin Jit Jong yang artinya melayu maupun tionghoa sama saja, tidak ada perbedaan sama sekali bagi kedua etnis.
Analisis Implementasi Perdirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 07/D.D5/Kk/2018 Tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) Roni Rustandi; Yatti Rosmiati
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 9, No 2 (2022): JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Vol.9 No.2
Publisher : Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpkn.v9i2.y2022.p111-120

Abstract

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan dengan metode literatur dan wawancara kepada pihak SMK Sasmita Jaya 2, menunjukan hasil kondisi dunia usaha dan industri, SMK, dan sistem ketenagakerjaan belum tertata dantersinkronisasi dengan baik. Hal ini menjadikan perlakuan dan kedudukan lulusan SMKbervariasi disetiap industri, sehingga terdapat lulusan SMK yang dihargai samadengan lulusan bukan sekolah kejuruan yang tidak mempersipakan lulusannya untukbekerja. Selain permasalahan tersebut, Kurikulum di SMK Sasmita Jaya 2 belum secaraoptimal mengacu pada Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) sebagiamana tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 07/D.D5/Kk/2018. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metodepenelitian deskriptif kualitatif. Sementara itu, untuk teknik pengumpulan data yangdigunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dimana teknik analisis datayang digunakan adalah analisis induktif. Prosedur yang dilakukan proses pengkodean yaitu dengan melakukanperbandingan secara terus menerus dan melakukan pengajuan pertanyaan-pertanyaan.Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pihak SMKSasmita Jaya 2 Pamulang mengenai struktur kurikulum SMK yang sesuai denganPeraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah KementerianPendidikan dan Kebudayaan Nomor: 07/D.D5/Kk/2018 tentang Struktur KurikulumSekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)KataKunci: Implementasi; Peraturan; Kurikulum; SMK
Harmonisasi Kerukunan Hidup Etnis Melayu dan Tinghoa dalam wujud sila Persatuan Indonesia di Kabupaten Bangka Selatan Aris Destriadi; Roni Rustandi; Mas Fierna Janvierna Lusie Putri
SOSIETAS Vol 12, No 2 (2022): Sosietas : Jurnal Pendidikan Sosiologi
Publisher : Universitas Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/sosietas.v12i2.58696

Abstract

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui Harmonisasi kerukunan hidup etnis melayu dan tionghoa di wilayah kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Metode Penelitian adalah kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa; (1) Proses kehidupan antara etnis melayu dan tionghoa yang sangat Harmonis, (2) tidak pernah terjadi konflik ditengah kehidupan walaupun perbedaan dari sisi adat atau budaya, agama, ekonomi, pendidikan, maupun politik. Yang utama adalah mereka memiliki semboyan sendiri yang lahir dari kehidupan mereka yang sudah berlangsung sangat lama yakni dengan istilah Thongin Fangin Jit Jong yang artinya melayu maupun tionghoa sama saja, tidak ada perbedaan sama sekali bagi kedua etnis.
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Digital Pada E-commerce di Indonesia Lintar Saputro; Mutia Rahayu; Muhamad Iqmal; Roni Rustandi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6618

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat, khususnya melalui transaksi elektronik di platform marketplace. Fenomena ini menciptakan tantangan baru dalam perlindungan hukum konsumen yang memerlukan kajian mendalam terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi UU Perlindungan Konsumen dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen pada transaksi digital di marketplace, serta mengidentifikasi kendala dan solusi hukum yang diperlukan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menganalisis regulasi terkait, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU Perlindungan Konsumen dalam transaksi digital masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kesenjangan regulasi, kompleksitas yurisdiksi lintas wilayah, dan lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini menemukan perlunya harmonisasi regulasi antara UU Perlindungan Konsumen dengan regulasi teknologi informasi, penguatan peran BPSK dalam menangani sengketa digital, dan pengembangan mekanisme perlindungan konsumen yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Implikasi penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kerangka hukum perlindungan konsumen dalam era digital.
The Role of the Srikandi Tani 09 Women Farmers Group in Fulfilling the Right to a Healthy Environment Nurdiyana Nurdiyana; Suanto Suanto; Roni Rustandi; Trisakti Handayani; Sri Rumiati
JUSTISI Vol. 12 No. 2 (2026): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v12i2.5017

Abstract

This study aims to analyze the role of the Srikandi Tani 09 Women Farmers Group (KWT) in realizing the right to a healthy environment as part of the implementation of human rights at the community level in South Tangerang City. This study also identifies the supporting factors and barriers that influence the group’s environmental advocacy activities and examines its contribution to the realization of human rights-based sustainable development. This study employs a qualitative descriptive method, with data collected through interviews, observations, and documentation involving five active members of the PKK organization who participate in KWT activities. The data were analyzed thematically to gain a comprehensive understanding of community-based environmental practices. The novelty of this research lies in its focus on integrating gender empowerment and ecological participation in realizing the constitutional right to a healthy environment, positioned within a human rights perspective. The findings indicate that KWT Srikandi Tani 09 plays an active role in raising environmental awareness, managing limited land for urban agriculture, and processing organic waste into useful materials. The success of these activities is supported by participatory leadership, community solidarity, and collaboration with local government agencies, while challenges arise from limited land, funding, and public environmental awareness. Conclusions from the study indicate that the group’s activities significantly contribute to realizing the right to a healthy environment and the empowerment of women as key actors in sustainable community development.
Penggadaian Barang Sebagai Jaminan Utang Ditinjau Dari Hukum Perdata Indonesia Revi Nurul Amalia; Jiyantika Ananda Salsabilla; Zaskya Naudya Nasywa; Roni Rustandi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7242

Abstract

Penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai penggadaian sebagai salah satu bentuk jaminan utang dalam hukum perdata di Indonesia, khususnya berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penggadaian menjadi alternatif yang banyak digunakan masyarakat karena dianggap praktis, namun dalam pelaksanaannya masih sering menimbulkan permasalahan, terutama terkait pemahaman hak dan kewajiban para pihak serta potensi terjadinya sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan strategi kajian pustaka (library research). Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, khususnya KUHPerdata, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian berbagai literatur hukum, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menguraikan ketentuan hukum serta penerapannya secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggadaian merupakan jaminan kebendaan yang memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan utang dari barang yang digadaikan apabila debitur wanprestasi. Meskipun telah memiliki dasar hukum yang jelas, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan potensi konflik dalam pelaksanaan gadai. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik serta penerapan aturan yang tepat agar penggadaian dapat berjalan secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
Co-Authors Aris Destriadi Jiyantika Ananda Salsabilla Lintar Saputro Muhamad Iqmal Mutia Rahayu Nurdiyana, Nurdiyana Putri, Mas Fierna Janvierna Lusie Revi Nurul Amalia Rumiati, Sri Suanto Suanto Trisakti Handayani Yatti Rosmiati Zaskya Naudya Nasywa