Septian Agung Putra Kusuma
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Penerapan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Program Dandan Omah Di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya M. Thoriq Abdillah Arrizal; Athaillah Orvala; Septian Agung Putra Kusuma; Muhammad Agus Muljanto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7646

Abstract

Program Dandan Omah merupakan inisiatif strategis Pemerintah Kota Surabaya yang bertujuan untuk merehabilitasi hunian tidak layak huni melalui pendekatan pemberdayaan komunitas berbasis padat karya. Implementasi kebijakan ini merespons tantangan demografis kota metropolitan yang ditandai dengan tingginya kepadatan penduduk serta keterbatasan lahan hunian yang memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan program tersebut di Kecamatan Tambaksari sebagai lokus dengan realisasi perbaikan hunian tertinggi di Kota Surabaya. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola program diintegrasikan melalui koordinasi lintas aktor antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP), Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR), dan warga negara sebagai subjek aktif. Indikator penerapan tata kelola yang baik seperti partisipasi masyarakat, kepastian aturan hukum, transparansi informasi, hingga daya tanggap birokrasi telah diimplementasikan dalam seluruh tahapan program. Meskipun efektivitas pembangunan fisik hunian telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesehatan domestik masyarakat berpenghasilan rendah, program ini masih menghadapi tantangan administratif terkait aksesibilitas digital dan inefisiensi logistik akibat perubahan regulasi pengadaan material.