<![CDATA[Jakarta Special Capital Region Regulation No. 7 of 2025 on Smoke-Free Zones (SFZs) restricts the sale and display of tobacco products, which has the potential to violate the constitutional rights of MSMEs to work and a decent livelihood (Article 27, Paragraph (2) of the 1945 Constitution). This study analyzes the conflict between the SFZ policy and the right to conduct business, legal protections for affected SMEs, and the role of local governments in balancing public health and social justice. The results indicate that while the regulation meets the principles of clarity and transparency, it conflicts with the hierarchy of regulations by disregarding the economic realities of SMEs. Supporting policies, such as SME capacity-building and the provision of proportionate smoking areas, are necessary. Abstrak Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) membatasi penjualan dan display produk rokok, yang berpotensi melanggar hak konstitusional UMKM atas pekerjaan dan penghidupan layak (Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945). Penelitian ini menganalisis konflik kebijakan KTR dengan hak berusaha, perlindungan hukum bagi UMKM terdampak, serta peran pemerintah daerah dalam menyeimbangkan kesehatan publik dan keadilan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Perda telah memenuhi asas kejelasan dan keterbukaan, terdapat ketidaksesuaian dengan hierarki peraturan karena mengabaikan realitas ekonomi UMKM. Diperlukan kebijakan pendamping seperti pembinaan UMKM dan penyediaan ruang merokok yang proporsional.]]>
