<![CDATA[Paradigma New Public Governance (NPG) menempatkan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagai hasil kemitraan antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah, termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Efektivitas kemitraan tersebut sangat ditentukan oleh kapasitas administratif dan kepatuhan organisasi terhadap regulasi yang berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepatuhan administratif LKS swasta sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) serta implikasinya terhadap tata kelola jejaring pelayanan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder Pendataan LKS DIY Tahun 2025 yang mencakup 74 LKS. Analisis dilakukan melalui statistik deskriptif dan analisis isi terhadap data administratif organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 21,6% LKS memiliki izin operasional yang telah kedaluwarsa atau belum aktif, sedangkan 81,1% belum memiliki pekerja sosial tetap. Temuan tersebut mengindikasikan masih tingginya beban administratif (administrative burden) yang ditandai oleh kompleksitas persyaratan regulasi, tingginya biaya kepatuhan, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan organisasi. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas tata kelola jejaring karena organisasi lebih banyak mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi tuntutan administratif dibandingkan peningkatan kualitas pelayanan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola jejaring memerlukan perubahan orientasi kebijakan dari pendekatan yang berfokus pada kepatuhan administratif menuju penguatan kapasitas kelembagaan (capacity building) melalui penyederhanaan prosedur perizinan, pendampingan legalitas, dan penguatan kapasitas organisasi. Temuan ini memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan teori New Public Governance dan Administrative Burden dalam konteks penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Indonesia.]]>
