Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Tata Kelola Administrasi dan Promosi Produk Bubuk Sarabba Sinjai (Busasin) di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Fitrawati, Fitrawati; Hasyim, Syamsiah; Hasdinawati, Hasdinawati; Yakub, Muh; Marsuki, Nurfitriani
TheJournalish: Social and Government Vol. 4 No. 3 (2023): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v4i3.690

Abstract

Tujuan kegiatan ini yaitu untuk pembinaan kepada mitra melalui edukasi terkait tata kelola administrasi khususnya pada Manual Sistem Jaminan Halal (SJH) pada produk. Dan melakukan pelatihan pembuatan akun mitra untuk promosi produk Sarebba’ secara online melalui E-Commerce dan sosial media. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi/tanya jawab, dan Focus Group Discussion. Ceramah, diskusi dan tanya jawab dilakukan dalam acara sosialisasi tentang alur pendaftaran sertifikasi halal. kegiatan akan dilaksanakan dalam 3 bagian, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Ruang Lingkup Kegiatan Edukasi Tata Kelola Administrasi (Pendaftaran Label Halal) Promosi produk Melalui e-commerce dan media sosial.
Memperkuat Soft Skill Pemuda Desa Polewali dalam Berwirausaha dan Mahir Berbahasa Inggris J, Jusniaty; B, Baharuddin; Juniati, Sri Rahayu; D, Djamaluddin; Hasyim, Syamsiah; Putra, Muhlis Hajar Adi; Hidayat, Andi Rezki
Idea Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 02 (2024): May
Publisher : PT.Mantaya Idea Batara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53690/ipm.v2i02.268

Abstract

Laporan ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema "Memperkuat Soft Skill Pemuda: Investasi Menuju Masa Depan Sukses Berwirausaha dan Mahir Bahasa Inggris di Desa Polewali". Tujuan utama kegiatan adalah meningkatkan soft skill pemuda dan memfasilitasi investasi dalam pengembangan keterampilan berwirausaha serta kemahiran berbahasa Inggris. Melalui serangkaian materi kewirausahaan dan pelatihan penggunaan Bahasa Inggris tersebut pemuda Desa Polewali dibekali dengan keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan kerjasama tim, sambil mendukung pengembangan bisnis lokal dan peningkatan kemampuan berbahasa Inggris. Evaluasi hasil menunjukkan dampak positif terhadap pemuda dan masyarakat setempat. Laporan ini juga memberikan saran tindak lanjut untuk memastikan berkelanjutan dan efektifnya kegiatan ini dalam memberdayakan pemuda Desa Polewali menuju masa depan yang lebih sukses.
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM MEMBANGUN RUMAH RAKYAT (MEMBARA) PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH Hasyim, Syamsiah; Muhlis Zainuddin
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 15 No. 2 (2024): EDISI DESEMBER 2024
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v15i2.828

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pelaksanaan Program Membangun Rumah Rakyat (Membara) yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Mamuju Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, objek utama dalam penelitian ini adalah Evaluasi Pelaksanaan Program Membangun Rumah Rakyat (Membara) (Studi Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Mamuju Tengah) serta menjadi rujukan bagi pemerintah dalam melaksanakan inovasi program membara dalam pengentasan kemiskinan di Mamuju Tengah. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini diadaptasi dari model analisis mengalir antara lain pengumpulan data, reduksi data penyajian data dan penarikan simpulan data verifikasi. Hasil akhir dari penyimpulan yang akan digunakan sebagai bahan dalam penuyusunan program yang terkait dengan evaluasi Pelaksanaan Program Membangun Rumah Rakyat (Membara) Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Mamuju Tengah. Luaran dari penelitian ini adalah penerbitan jurnal akreditas nasional. Dari hasil penelitian dilapangan menunjuka data bahwa pelaksanaan kebijakan program membangun rumah rakyat (Membara) sebanyak 12 unit sekabupaten Mamuju Tengah tahun 2023 bagi masyarakat miskin. Cukup Efektif dalam mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar untuk mencapai tujuan/misi Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Mamuju Tengah yakni meningkatkan kualitas kelayakan kehidupan masyarakat yang layak dan sejahtera pada bidang infrastruktur dasar. serta Pelaksanaan Program Membangun Rumah Rakyat (Membara) Studi Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Mamuju Tengah sudah cukup baik. Dari hasil penelitian dilapangan menunjukan data bahwa tingkat Kecukupan Program Membangun Rumah Rakyat (Membara) sudah lumayan (Cukup sesuai/berhasil), ditinjau dari Standar Pelayanan Minimum (SPM) Rumah Layak Huni yang tertuang dalam Permenpera 22/2008 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.Dari hasil penelitian dilapangan menunjukan data bahwa tingkat responsivitas penilaian Masyarakat miskin adalah cukup baik atas program membangun rumah rakyat (membara) bagi masyarakat miskin.
Penerapan Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pemerintahan Di Kantor Desa Lamatti Riattang Kecamatan Bulupoddo Insan, Khaerul; Juniati, Sri rahayu; Hasyim, Syamsiah; Nursyafika
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 16 No. 1 (2025): EDISI JUNI 2025
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v16i1.949

Abstract

This study aimed to determine the implementation of good governance to improve the performance of government organizations in the Lamatti Riattang Village Office, Bulupoddo District. The research method used was qualitative descriptive research - data collection through observation, interviews and documentation. Data analysis techniques were data collection, reduction, presentation, and conclusion. The results indicated that the implementation of good governance in improving the performance of government organizations was good. Responsibility had been running well. Implementing government transparency in managing a village government budget refers to existing regulations. All village officials were given their respective authorities and they carried them out with the SOP. There was no suggestion box, so the public could directly contact the WhatsApp number for complaint service if there was a complaint. The effectiveness was seen from the existence of a document stating the accountability of the village head in evaluating activities. All program implementations were carried out well because of community support. Every activity always involves the community. If the village government carried out a development, the community was enthusiastic to help. The success of the development of the village government program had been going well. This can be seen in the maintenance of concrete rebars. Administrative guidance for dasawisma carried out by PKK Lamatti Riattang. Procurement of arts and sports festivals at the hamlet level to commemorate the Republic of Indonesia's Independence Day. Development of waste bank management aimed to educate the community about the economic value of waste and make Lamatti Riattang village a waste-free village. This research can guide the Village Government in improving the performance of government organizations at the Lamatti Riattang Village Office, Bulupoddo District.
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA SALEKOE KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA Makmur, Juniansyah; Makmur, Muhammad Ardiansyah; Maturan, Albertus Yosep; Hasyim, Syamsiah
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol. 4 No. 2 (2021): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2021
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi terjadi konflik, kesenjangan dan persepsi antara masyarakat penerima dan tidak termasuk penerima bantuan sosial tunai di Desa Salekoe kecamatan malangke Kabupaten Luwu Utara. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunkan teori Grindle untuk mengukur implementasi kebijakan yaitu (1) Bentuk dan isi kebijakan (2) Organisasi Pelaksana, dan (3) Lingkungan kebijakan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, metode pengumpulan data yang kemudian dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi serta Teknik Analisis data (Miles dan Huberman) yang digunakan yaitu Kondensasi data (data condensation), Penyajian data (data display) dan Kesimpulan, penarikan (conclusion drawing/verification). Ketiga indikator tersebut membuktikan Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, belum berjalan dengan baik karena ada masyarakat yang puas dan kurang puas. Hal ini memberi sinyal kuat bahwa Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara belum berjalan dengan baik.
KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN SINJAI hasyim, Syamsiah
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2024
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/.2693

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan perizinan pada dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sinjai. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, teknik Pengumpulan data observasi, wawancara dan Dokumentasi. Teknik analisis data pengumpulan data, Reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Kualitas Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sinjai dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan perizinan dapat dikatakan belum cukup baik dalam hal kecermatan. Sarana dan prasarana yang sudah cukup memadai dengan lengkapnya berbagai peralatan membuat kualitas pelayanan semakin meningkat dan juga kedisiplinan yang selalu diterapkan oleh pegadai perizinan tersebut, reability juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam berinteraksi dengan pemohon dan apabila ada kendala yang dirasakan maka pegawai tersebut harus mampu mengatasinya, daya tanggap ini dalam kualitas pelayanan mereka mampu merespon baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan permohonan perizinan, kemudian jaminan dari keyakinan masyarakat terhadap pegawai dalam memberikan pelayanan dikatakan belum cukup baik dalam hal waktu karena tidak dapat menjanjikan surat permohonan perizinan tersebut, dan yang terakhir empati disini ditunjukkan melalui pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan diskriminatif (membeda-bedakan) dalam pemberian pelayanan dan juga sopan dan ramah.
Ketidakadilan Spasial dalam Tata Kelola Lembaga Kesejahteraan Sosial: Analisis Geografis Kapasitas Finansial dan Akreditasi di DIY Hasyim, Syamsiah; Umar, Usnidah; Hatta, Sukarno
Journal of Society Bridge Vol. 4 No. 2 (2026): Society Bridge
Publisher : Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59012/jsb.v4i2.99

Abstract

Ketimpangan spasial dalam pelayanan sosial menjadi tantangan bagi implementasi desentralisasi karena distribusi kapasitas organisasi penyedia layanan belum selalu sejalan dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis distribusi spasial Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) serta mengidentifikasi perbedaan kapasitas kelembagaan berdasarkan karakteristik wilayah. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan desain cross-sectional berbasis analisis komparatif geografis. Data sekunder diperoleh dari Pendataan LKS DIY Tahun 2025 yang mencakup 74 LKS aktif. Analisis dilakukan melalui statistik deskriptif dan tabulasi silang untuk membandingkan distribusi jumlah LKS, status akreditasi, kapasitas pendanaan, dan kepemilikan usaha ekonomi produktif antara klaster urban–suburban (Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul) dan klaster rural–periferi (Kulon Progo dan Gunungkidul). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 68,9% LKS terkonsentrasi di kawasan urban–suburban, sedangkan hanya 31,1% berada di wilayah rural–periferi. LKS di kawasan perkotaan didominasi oleh akreditasi A dan B, memiliki kapasitas pendanaan yang lebih tinggi, serta didukung oleh akses yang lebih luas terhadap hibah pemerintah, program tanggung jawab sosial perusahaan, dan jaringan filantropi. Sebaliknya, LKS di wilayah rural–periferi menghadapi keterbatasan pendanaan, rendahnya capaian akreditasi, serta berbagai hambatan administratif dalam pemenuhan legalitas kelembagaan. Temuan ini menunjukkan bahwa lokasi geografis berhubungan dengan kapasitas kelembagaan organisasi dalam sistem pelayanan sosial. Penelitian ini memperluas penerapan konsep Spatial Justice dan Resource Dependence Theory dengan menunjukkan bahwa ketimpangan pelayanan sosial tidak hanya terjadi pada distribusi layanan kepada masyarakat, tetapi juga pada distribusi kapasitas organisasi penyedia layanan. Temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan place-based social welfare governance untuk mengurangi kesenjangan kapasitas LKS antar daerah.
Analisis Kepatuhan Administratif Lembaga Kesejahteraan Sosial Swasta sebagai Mitra Pelayanan Publik di DIY Yudiarti, Yudiarti; Hasyim, Syamsiah; Fatimah, Sitti
Journal of Society Bridge Vol. 4 No. 2 (2026): Society Bridge
Publisher : Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59012/jsb.v4i2.100

Abstract

Paradigma New Public Governance (NPG) menempatkan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagai hasil kemitraan antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah, termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Efektivitas kemitraan tersebut sangat ditentukan oleh kapasitas administratif dan kepatuhan organisasi terhadap regulasi yang berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepatuhan administratif LKS swasta sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) serta implikasinya terhadap tata kelola jejaring pelayanan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder Pendataan LKS DIY Tahun 2025 yang mencakup 74 LKS. Analisis dilakukan melalui statistik deskriptif dan analisis isi terhadap data administratif organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 21,6% LKS memiliki izin operasional yang telah kedaluwarsa atau belum aktif, sedangkan 81,1% belum memiliki pekerja sosial tetap. Temuan tersebut mengindikasikan masih tingginya beban administratif (administrative burden) yang ditandai oleh kompleksitas persyaratan regulasi, tingginya biaya kepatuhan, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan organisasi. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas tata kelola jejaring karena organisasi lebih banyak mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi tuntutan administratif dibandingkan peningkatan kualitas pelayanan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola jejaring memerlukan perubahan orientasi kebijakan dari pendekatan yang berfokus pada kepatuhan administratif menuju penguatan kapasitas kelembagaan (capacity building) melalui penyederhanaan prosedur perizinan, pendampingan legalitas, dan penguatan kapasitas organisasi. Temuan ini memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan teori New Public Governance dan Administrative Burden dalam konteks penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Indonesia.