<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan keterlambatan pemberitahuan merger dalam sistem hukum persaingan usaha Indonesia, mengidentifikasi problematika kepastian hukum dan efektivitas pengawasan yang timbul dalam pelaksanaannya, serta merumuskan rekonstruksi hukum yang ideal untuk mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas pengawasan korporasi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kewajiban pemberitahuan merger telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, serta berbagai Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), masih terdapat berbagai permasalahan berupa ketidakjelasan pengaturan mengenai effective date merger, perbedaan interpretasi dalam penghitungan batas waktu notifikasi, disharmoni regulasi, tingginya angka pelanggaran keterlambatan pemberitahuan merger, serta keterbatasan sistem post-merger notification yang menyebabkan pengawasan KPPU cenderung bersifat represif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan yang berlaku belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum dan efektivitas pengawasan terhadap aktivitas restrukturisasi korporasi. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan rekonstruksi hukum melalui pengembangan sistem hybrid notification yang mengombinasikan mekanisme pre-notification dan post-notification, penerapan mandatory consultation sebelum merger, penguatan kewenangan KPPU, pembentukan digital merger reporting system, harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta reformulasi norma dan sanksi administratif yang lebih proporsional. Rekonstruksi tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem pengawasan merger yang lebih preventif, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan dunia usaha serta mampu mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.]]>
